Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keberagaman dan kekhasan dari berbagai aspek, seperti etnis, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebut tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Permasalahan seperti diskriminatif, intoleran, hingga kekerasan akibat perbedaan antar kelompok masih sering kali terjadi. Hal itu diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum dan adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan sentimen perbedaan untuk kepentingannya.
Permasalahan tersebut kerap dirasakan oleh para kaum minoritas di Indonesia, sebab tak jarang kaum minoritas ini mendapat penolakan dari kaum mayoritas, misalnya dalam pengambilan bagian di politik. Keterlibatan dalam berpolitik menjadi salah satu hal mendasar dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, keterlibatan kaum minoritas dalam berpolitik ini masih sulit terlaksana dengan maksimal akibat adanya perbedaan identitas, sehingga pilihan warga negara untuk dalam berdemokrasi salah satunya dipengaruhi oleh identitas dari warga negara tersebut.
Perlindungan hukum untuk kaum minoritas dibentuk dengan mengkaji prinsip kebersamaan dan kesetaraan yang dilakukan di hadapan hukum dan non diskriminasi dalam setiap proses demokrasi yang dilaksanakan. Hal tersebut berkaitan dengan pasal 28 D dan 28 I yang termuat dalam UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Meski sudah termuat dalam Undang-Undang, konflik hingga kekerasan masih tak dapat dihindari dalam sejumlah pemilihan perwakilan di pemerintahan, misalnya pilkada atau pilpres. Biasanya kaum mayoritas memanfaatkan sentimen untuk menekan kaum minoritas, agar memperoleh simpati dari mayoritas sehingga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dari kelompok politik tertentu.
Dikutip dari salah satu wawancara, "Kalau mau ada pilkada, kekerasan terhadap kelompok minoritas itu cenderung menguat. Masyarakat hendaknya menyadari kondisi ini dan jangan mudah terprovokasi. Percayalah kepada diri sendiri dan jangan mudah terpancing," ujar Sinta Nuriyah Wahid, dalam pembukaan "Dengar Kesaksian Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)" di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (25/11).
Dipaparkan oleh Usman "Bahwa kemajuan demokratis Indonesia di Kawasan ASEAN tidak terlawankan, sebab Indonesia sudah melewati hampir 20 tahun proses demokrasi yang seharusnya menjadikan Indonesia stabil dari sisi demokrasinya." dalam acara Scapegoating the "Other" in Southeast Asia, di Galeri Salihara, Kamis, (6/12).
Badan Pengawas Pemilu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengoptimalkan pengawasan pada masa kampanye pemilu legislatif 2014 silam, sebab hal tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik di masyarakat. Â Perihal tersebut juga sejalan dengan tanggapan Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif The Wahid Institute, bahwasannya dalam beberapa kali pemilu, sering kali terjadi isu terhadap suku, ras, dan antar golongan. Menurut Suaedy, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para peserta pemilu yang intoleran dan diskriminatif untuk memojokkan lawan politiknya yang berbeda, dengan ujaran kebencian hingga penistaan agama.
Lantas bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut?
Permasalahan terhadap kaum minoritas yang kerap kali terjadi dan tak kunjung selesai tuntas ini perlu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Pasalnya, kita tidak bisa membuat perbedaan dalam keberagaman itu menjadi satu hal yang sama dan sejenis. Akan tetapi, kita bisa menyatukan keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan meskipun berbeda. Sehingga kita harus menghargai setiap perbedaan baik dari etnis, budaya, agama, bahasa, ataupun pandangan politik. Dengan begitu, demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia akan sesuai dengan konsep dan nilai luhur di dalam sila Pancasila.
Suara dan hak dari kaum minoritas perlu tetap diperhatikan dalam partisipasi politik, meskipun jumlah mereka yang tidak mendominasi tetapi mereka tetaplah memiliki hak seperti kaum mayoritas lainnya. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini, pemerintah perlu mendukung partisipasi politik dari kaum minoritas. Contoh dari partisipasi politik dari kaum minoritas yaitu keikutsertaan kaum minoritas dalam pemerintahan, bergabung dengan partai politik dari kaum mayoritas, bebas mengekspresikan asal mereka, bebas berpendapat, dan lain sebagainya. Jadi semua memiliki suara dan hak yang bebas dan setara tanpa adanya perbedaan antara mayoritas dan minoritas.
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran dari kaum minoritas harus terus dilakukan dengan diiringi tindak tegas dari para pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi hanya untuk mendapatkan suara. Karena dalam kondisi apapun, kaum minoritas haruslah mendapat perlakuan yang sama dengan adil. Pemerintah juga sudah seharusnya memperhatikan dan mengambil tindakan untuk memberantas kasus pengkambinghitaman dalam politik. Harapan untuk kedepannya, khususnya untuk pemilu beberapa tahun kedepan yaitu agar setiap warga negara tidak lagi melakukan tindakan diskriminasi dan intoleran kepada para kaum minoritas. Sehingga dapat lebih leluasa untuk memilih calon pemimpin dan perwakilan rakyat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Karena meskipun berbeda-beda, kita semua tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika.
