Pendampingan Kelompok Tani Hutan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pendahuluan

Program pengentasan dan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu tugas pemerintah yang telah dilakukan sejak lama melalui berbagai program pembangunan. Sejak Tahun 2020 telah dilakukan penetapan target agar kemiskinan yang sifanya ekstrim dapat diturunkan menjadi 0 % pada Tahun 2024 ini. Untuk mempercepat angka penurunan kemiskinan ekstrim ini, telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Inpres ini diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 melalui sinergi, koordinasi dan keterpaduan program dan kegiatan antarkementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Data penduduk miskin secara nasional sampai dengan Bulan Maret Tahun 2024 berjumlah 25,22 juta orang atau 9,03 % dari jumlah penduduk keseluruhan.

Salah satu wilayah yang seringkali menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Berdasarkan data BRIN Tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan sebanyak 48,8 juta jiwa dengan penduduk berkategori miskin sebanyak 9,8 juta jiwa. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan umumnya hidup dalam ketergantungan terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mereka memanfaatkan hutan sebagai sumber penghasilan utama, baik melalui kegiatan pertanian, perkebunan, perburuan, maupun pengumpulan hasil hutan. Namun keberadaan hutan yang semakin terdegradasi dan berkurang akibat eksploitasi yang berlebihan, membuat masyarakat sekitar hutan semakin terjerat dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dihilangkan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan adalah dengan memperkuat peran dan kontribusi mereka dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan hutan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui bagaimana mereka mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan yang berkelanjutan, melakukan pengembangan kewirausahaan berbasis kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat dengan tetap berprinsip pada asas kelestarian.

Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan hutan juga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan hutan. Mereka dapat diberikan akses dan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka dapat memiliki kendali dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan

Pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, dengan adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, serta upaya yang terarah dan terpadu, hal ini dapat tercapai. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang dilakukan, serta memperbaiki strategi yang telah digunakan jika diperlukan. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dilakukan strategi sebagai berikut:

• Memberikan akses legal atau persetujuan pemanfaatan hutan melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Pemberian akses pada masyarakat diharapkan mampu mempertahankan hutan dan memberikan nilai ekonomi, ekologi bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas petani mutlak diperlukan karena petani berperan menjadi pelaku utama dari kegiatan perhutanan sosial. Di Provinsi Sulawesi Selatan, sampai dengan Juni 2024, jumlah kelompok pemegang persetujuan perhutanan sosial sebanyak 596 kelompok yang melibatkan 68.888 KK dengan total luas hutan yang dikelola 218.160,83 Ha.
• Memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh ketrampilan dan peluang di luar sektor kehutanan atau perkebunan. Pemberian kesempatan ini dilakukan agar masyarakat yang memiliki keinginan bekerja diluar sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat terakomodir dengan baik. Pasca diberikan persetujuan perhutanan sosial, kelompok diberikan berbagai peluang untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan seperti sekolah lapang, pelatihan, magang, pertemuan teknis dan kegiatan lainnya.
• Pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap pembiayaan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, serta pengembangan pasar yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil hutan yang dihasilkan oleh masyarakat. Baik pemerintah melalui pemerintah pusat dan daerah maupun melalui NGO telah cukup banyak memfasilitasi insentif pengembangan usaha. Pemberian alat ekonomi produktif, sertifikasi produk, fasilitasi permodalan dan pemasaran telah dilakukan dalam rangka meningkatkan semangat dan kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan juga perlu didukung oleh berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat memberikan kebijakan dan dukungan yang tepat, sedangkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan.

Dengan mengentaskan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang ada di hutan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan juga dapat lebih berdaya dan berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan yang semakin penting dalam mengatasi perubahan iklim global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan di sekitar masyarakat hutan.

Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan