Sebelum masuk pada tema diatas, alangkah baiknya perlu kita memahami penggunaan beberapa istilah agar memudahkan kita dalam menarik kesimpulan akhir.
Banyak diantara kita yang masih "tersesat" dengan penggunaan kata "POLITIK". Ketika mendengar kata ini, dalam benak kebanyakan orang pasti ujung-ujungnya keburukan dan kejahatan. Mereka tidak segan-segan memberi arti bahwa Politik itu kejam dan seterusnya.
Kondisi ini patut dipahami, karena seperti itulah yang mereka saksikan setiap harinya. Saling gontok-gontokan, dan bahkan terkadang orang brengsek yang memenangkan pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya apa yang mereka lihat itu adalah model dari Politik Praktis dan bukan Politik sebagai suatu Ilmu. Keduanya itu berbeda. Perbedaannya terletak pada obyek "garapan". Jika obyek dari politik praktis adalah kekuasaan maka obyek dari Ilmu Politik adalah interaksi sosial baik individu, kelompok maupun masyarakat.
Dalam bahasa yang sangat sederhana Politik praktis ujungnya adalah siapa dan kelompok mana yang berkuasa. Sedangkan Ilmu Politik memberikan pencerahan kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat atau sebagai warga negara.
Untuk memudahkan kita memahami kedua istilah tersebut perhatikan contoh : si A, B, C, dan si D disiapkan untuk menjadi anggota DPRD atau Bupati-lah. Mereka-mereka ini khan kemudian mempunyai kekuasaan. Otomatis pencalonan mereka ini disebut sebagai aktivitas politik praktis.Â
Sedangkan aktivitas dari Ilmu Politik adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat akan hak mereka memilih pemimpinnya sendiri dengan kriteria yang seharusnya atau kriteria yang disepakati. Tentu saja tanpa memberikan paksaan untuk memilih salah satu kandidat. Jika itu terjadi maka bukan kategori Ilmu Politik melainkan itu adalah aktivitas kampanye yang mengarah pada Politik Praktis.
Tapi ngomong-ngomong, jika tulisan ane ini membuat kalian tercerahkan, berarti ane masuk dalam kategori menjalankan aktivitas dari ilmu politik atau pendidikan politik lho. Bukan politik praktis.
Terkait wacana masjid digunakan sebagai tempat politik, apakah ini diperbolehkan ?
Merujuk pada penjelasan diatas, sebaiknya masjid tidak etis jika dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas politik praktis. Hal ini disebabkan karena kondisi kaum Muslimin itu sendiri yang memiliki perbedaan pemikiran dan kepentingan. Namun sah-sah saja jika masjid digunakan sebagai basis dalam melakukan pendidikan politik.
