Mohon tunggu...
Adhiyan Wahyudi
Adhiyan Wahyudi Mohon Tunggu... TAN HANA DHARMA MANGRWA

Fiksioner, Pencinta Alam dan Politikus Lele Dumbo yang berkumis sekaligus berjenggot. Tidak berafiliasi dengan partai politik. Penikmat kopi hitam pahit tanpa gula. Pengagum langit senja. Selalu memakai masker dobel walau sedikit keslepe'en, sudah divaksin dan memimpikan dunia yang bersih dari perusakan alam dan lingkungan.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

"Penyaliban" KPK

9 Juni 2021   08:28 Diperbarui: 9 Juni 2021   08:55 140 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
"Penyaliban" KPK
sumber kompas

Ketika reformasi terjadi, saya masih duduk di kelas 2, STM Negeri Probolinggo. Yang saya ingat waktu itu adalah ramainya berita unjuk rasa di televisi. Unjuk rasa yang bertujuan menumbangkan Presiden Suharto itu akhirnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR di Senayan. Yang saya ingat dari reformasi adalah bertebarannya ikat kepala bertuliskan pro reformasi dan anti KKN. KKN dalam hal ini bukan Kuliah Kerja Nyata tetapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Selain idiom-idiom tersebut saya juga mengingat kata-kata menggelitik pemimpin diktator saat itu yaitu tidak pathe'en. Tidak pathe'en adalah istilah Jawa Timur yang ternyata diajarkan kepada Presiden Suharto oleh budayawan asal Jombang yaitu Bapak Emha Ainun Nadjib atau lebih akrab sering disebut Caknun. Di luar itu saya juga ingat sosok aktivis bernama Bapak Budiman Sudjatmiko yang ditangkap oleh aparat orde baru. Tidak lupa sosok bernama Bapak Amien Rais yang menjadi rival utama Bapak Suharto.

Sebagaimana suasana kebatinan seluruh rakyat waktu itu saya tentu sangat mendukung gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan Presiden Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. 

Gerakan reformasi adalah peristiwa heroik yang membutuhkan keberanian sekaligus kecerdasan untuk mengalahkan pemimpin diktator. Waktu itu muncul secercah harapan untuk bisa memperbaiki keadaan Indonesia yang morat-marit oleh pemegang kekuasaan yang tidak terkontrol oleh kekuatan penyeimbang. Secara pribadi saya waktu itu percaya bahwa reformasi akan mengubah keadaan Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, idiom-idiom pergerakan yaitu pro reformasi dan anti KKN perlahan memudar. Kata-kata patriotis yang diumbar oleh aktivis 98 pada masa itu sedikit demi sedikit dilupakan karena tokoh-tokoh sentral pergerakan sudah mendapat posisi empuk di pemerintahan. Hanya sedikit tokoh-tokoh 98 yang konsisten menjaga ruh reformasi dan terus menyuarakan kebenaran.

Salah satu amanat reformasi adalah upaya untuk memberantas korupsi. Implementasinya adalah dibentuknya sebuah badan khusus bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

KPK waktu itu dibentuk karena mandulnya penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. KPK menjadi secercah harapan karena berhasil melakukan penangkapan para pelaku korupsi yang secara moral sudah anti Pancasila dan menggerogoti negara. Sayangnya, aksi heroik KPK ternyata selalu dihadang oleh kekuatan-kekuatan besar sehingga selama perjalanannya selalu menghadapi rintangan. Tidak hanya menimpa para ketuanya, para penyidiknya juga tidak luput dari teror dan ancaman pembunuhan.

Pelemahan KPK dimulai sejak diloloskannya UU KPK. Undang-undang tersebut walaupun diwacanakan sebagai penguatan ternyata cukup efektif untuk melemahkan KPK. Dimulai dengan dibentuknya Dewan Pengawas hingga alih status pegawai menjadi ASN. Perubahan tersebut sungguh lucu mengingat filosofi pembentukan KPK adalah sebagai lembaga alternatif yang membantu tugas BPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan perubahan itu lembaga khusus ini akan semakin tidak berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya yang jelas-jelas cukup mandul dalam penanganan kasus korupsi. 

Pun demikian, jika pemerintah kita bijaksana maka slot ASN itu mending diarahkan pada tenaga-tenaga honorer di daerah yang belasan/puluhan tahun mengabdi dan digaji dengan upah sekadarnya yang untuk hidup sehari-hari saja tidak cukup. Indonesia sudah puluhan tahun merdeka tetapi banyak tenaga kerja pemerintah (honorer) yang diperlakukan laiknya budak dan abdi dalem dan menerima gaji hanya ratusan ribu dalam sebulan.

Walaupun dihajar oleh isu Taliban dan Kadrunisme, KPK ternyata mendapat banyak sekali dukungan. Terbaru, lembaga kekristenan yaitu PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) ikut menyuarakan pembelaan atas kasus tidak lolosnya beberapa pegawai KPK yang dikenal kritis dan konsisten. Uniknya, karena pembelaan itu PGI malah digelari Kadrun oleh para pembela pelemahan KPK.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN