Mohon tunggu...
Adhiyan Wahyudi
Adhiyan Wahyudi Mohon Tunggu... Edisi Perayaan Kemerdekaan. MERDEKA CUI!

Pencinta Alam yang hobi mendaki gunung, membaca dan bercerita. Penikmat kopi dan langit senja. SAY NO TO NUCLEAR WEAPONS !!!

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Filosofi Kebijakan Negara (2)

24 Mei 2021   19:38 Diperbarui: 24 Mei 2021   19:54 86 4 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Filosofi Kebijakan Negara (2)
Gambar oleh Ronald Carreo dari Pixabay 

Selain produk dari suatu proyek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan negara adalah proses pengerjaan proyek itu sendiri. Dalam kegiatan proyek seringkali kita menemukan keterlambatan pengerjaan suatu proyek. 

Keterlambatan itu bisa bermacam-macam sebabnya. Salah satu faktor yang sangat krusial adalah termin pembayaran yang selalu terlambat. Keterlambatan itu bisa disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang buruk utamanya di sisi Main Contractor. 

Seperti biasanya Main Contractor tidak bekerja sendiri tapi menyerahkan paket-paket pekerjaannya kepada kontraktor yang lebih kecil yang sering disebut dengan Sub Contractor. Main Contractor tidak mungkin dalam kurun waktu tertentu mengerjakan satu proyek saja. 

Dalam jangka waktu satu tahun suatu perusahaan konstruksi bisa mengerjakan multi proyek di lokasi yang berbeda-beda. Karena overload dengan proyek-proyek tersebut, perusahaan konstruksi bisa mengalami kegagalan dalam mengatur arus kas perusahaannya. 

Sistem tambal sulam keuangan antar proyek bisa terjadi yang jika momentumnya tidak tepat bisa mengorbankan Sub Kontraktor yang secara keuangan lebih lemah. Jadinya, proyek bisa molor bahkan terancam gagal karena Sub Kontraktor tidak bisa memutar kas keuangannya.

Kenapa Sub Kontraktor itu menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan negara? Ini tidak lain karena karakter pembangunan kita yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Masyarakat harus diajak dalam setiap fase pembangunan agar bisa menggerakkan ekonomi negara. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada modal kapital karena tidak didukung oleh sistem mata uang yang kuat.

Seperti kita ketahui, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang diakibatkan oleh ketidakstabilan mata uang. Hutang yang begitu besar pada masa itu menjadi berlipat-lipat tatkala mata uang rupiah jatuh ke tingkat paling dasar. 

Sekarang kita tidak mungkin mengalami situasi yang buruk itu karena ekonom kita sudah belajar dari kegagalan sistem moneter pada masa itu. Yang justru harus kita waspadai adalah efek dari pandemi yang tidak saja akan membunuh SDM (Sumber Daya Manusia) kita tetapi juga mengancam ketahanan negara. 

Kita pernah mengalami "penjajahan" atas sumber daya alam kita pada masa VOC. Kita pernah mengalami "penjajahan" atas sumber daya modal kita pasca jatuhnya Orde Baru. Kita tentu tidak ingin "penjajahan" itu menyasar pada sumber daya manusia kita.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN