Mohon tunggu...
Adhiyan Wahyudi
Adhiyan Wahyudi Mohon Tunggu... Belajar menulis untuk mengisi waktu luang

Freelancer. Lulusan Teknik Mesin ITN Malang. Hobi mendaki gunung, membaca dan bercerita. Penikmat kopi dan langit senja.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Srikandi Myanmar

7 Maret 2021   12:39 Diperbarui: 7 Maret 2021   13:18 86 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Srikandi Myanmar
Para pengunjuk rasa memegang menentang kudeta militer di Yangon pada (sumber AFP PHOTO/STR via Kompas)

Wanita "pemberontak" itu lahir pada tanggal 19 Juni 1945. Ia lahir di sebuah desa terpencil yang lokasinya cukup jauh dari Yangon yaitu di desa  Hmway Saung. Ayahnya bernama Aung San. 

Dia adalah seorang jenderal militer yang menegosiasikan kemerdekaan Burma dari Inggris. Secara keturunan wanita itu memang anak seorang tokoh besar yang ikut menentukan nasib Myanmar (dulu bernama Burma). 

Sayang, ayah wanita itu dibunuh enam bulan sebelum Myanmar merdeka. Ibu wanita itu bernama Khin Kyi. Khin Kyi memperoleh kehormatan dari negara Myanmar yang baru merdeka dengan penugasan sebagai duta besar di India. 

Wanita itu ikut Khin Kyi ke India dan bersekolah hingga lulus dari Ram College di New Delhi pada tahun 1964. Wanita itu kemudian melanjutkan pendidikannya ke Inggris dan memperoleh gelar BA dalam bidang Filosofi, Politik dan Ekonomi pada tahun 1969.

Tahun 1989, wanita itu mendapat hukuman dari junta militer yaitu tahanan rumah karena keberaniannya melawan rezim diktator. Ia baru dibebaskan secara penuh pada tahun 2015. 

Pada tahun 2016, presiden saat itu yaitu Htin Kyaw merombak sistem pemerintahan dengan menciptakan posisi baru bernama State Councellor (semacam Perdana Mentri atau Patih) sehingga wanita yang memenangkan pemilu melalui NLD (National League for Democracy) berkuasa sebagai Kepala Pemerintahan.  

Walaupun dikenang sebagai pejuang demokrasi, wanita itu tercoreng namanya karena kasus Rohingya. Rohingya sebagai etnis minoritas tidak mendapatkan perhatian dari pejuang demokrasi ini ketika berkuasa. D

unia internasional saat itu sudah mensinyalir terjadinya pembersihan etnis dan genosida oleh militer dan menuntut Srikandi Myanmar itu untuk bersikap dan bertindak. Wanita itu rupa-rupanya enggan bersikap sehingga dunia internasional meragukan penghargaan Nobel yang diterimanya.

Hasil pemilu tahun 2020 kembali menorehkan prestasinya sebagai tokoh kuat dengan memenangi pemilu. Wanita pemberani itu kembali memenangkan suara rakyat dan membuatnya kembali berkuasa. Sayang, hasil demokratis itu tidak diakui militer sehingga ia dikudeta dan ditahan seperti tahun-tahun '90-an. Dunia kembali tersentak. Bagaimana mungkin atmosfer demokratis yang sempat menguasai Myanmar sejak tahun 2016 kembali menjadi otoriter.

Siapa yang salah? Junta Militer yang telah membunuh puluhan demonstran ataukah Srikandi Myanmar yang membiarkan etnis Rohingya mengalami penindasan di bawah kekuasaannya?

Semoga krisis di Myanmar cepat usai dan korban tidak lagi berjatuhan.

VIDEO PILIHAN