Jumat, 10 November 2017 tepat dihari pahlawan saya membaca koran regional Jawa Barat. Pada halaman ketiga, ada judul yang membuat saya sangat penasaran untuk membacanya. Judulnya SMK PENYUMBANG PENGANGGURAN. Sebagai bagian dari SMK (saya guru dan ketua bursa kerja khusus) jujur sangat sedih tapi juga merasa tertantang. Sedih karena masih banyak siswa lulusan SMK yang menganggur. Tertantang karena yang saya lakukan di BKK berarti belum maksimal.
Berikut petikan berita tentang judul diatas "Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 128 juta orang per Agustus 2017. Dari jumlah tersebut, 7 juta orang berstatus pengamgguran. Sementara menurut data regional Jawa Barat ada 32,39 juta angkatan kerja dengan pengangguran terbuka sebesar 1,84 juta orang. Para siswa jebolan sekolah menengah kejujuran (SMK) paling banyak menyumbang pengangguran. Terdapat 16,8% lulusan SMK di Jabar menganggur".
Nah mari kita fokuskan saja di Jawa Barat. Berarti lulusan SMK yang menganggur adalah 16,8% x 1,84 juta = 309.120 orang. WOW!!!!
Karena ini data dari BPS, saya yakin tingkat keakuratannya tinggi. hanya saja yang dilihat oleh BPS adalah SISWA SMK YANG LULUS bukan SISWA SMK YANG LULUS DAN MERUPAKAN ANGKATAN KERJA. Maksudnya? bukankah lulusan SMK pasti merupakan angkatan kerja? jawabannya BELUM TENTU. Karena lulusan SMK ada yang masih dibawah 18 tahun. Menurut undang-undang, seseorang merupakan angkatan kerja kalua unurnya minimal 18 tahun.
 Artinya 16,8% itu masih bisa berkurang jika dipilah mana lulusan yang dibawah 18 tahun dan yang diatas 18 tahun. jadi kalua boleh saya berpendapat, DATA BPS AKURAT NAMUN TIDAK LENGKAP.
Hihi..... sebenarnya bukan mengelak dari kenyataan bahwa siswa SMK merupakan penyumbang terbesar pengangguran. Toh apapun itu, kita sebagai bagian dari SMK patut berinstrospeksi diri untuk terus memberikan yang terbaik buat siswa kita.
 Karenanya mari kita siapkan calon lulusan bukan hanya untuk mencari pekerjaan tetapi juga untuk berwirausaha. Sebuah kenyataan yang akan selalu terjadi adalah bahwa jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan.