Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai strategi untuk menyokong sektor ekonomi dan era globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dasar yang disokong oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan sumber manusia ialah pembangunan Institut Vokasi di SMK. Dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), manjadikan kawasan ASEAN menjadi kawasan ekonomi terpadu yang terintegrasi penuh  dengan ekonomi global. MEA membentuk kawasan ekonomi yang berdaya saing, inovatif dan dinamis. Maka dari itu negara ditantang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, unggul dan kompeten. Sertifikasi uji kompetensi peserta didik melalui Lembaga Sertifikasi Profesi pihak ke 1 (LSP-P1) adalah salah satu upaya sinkronisasi dan penyelarasan mewujudkan link and match SMK dengan Industri.
Uji sertifikasi di SMK melalui LSP-P1 diharapkan selain mengukur capaian kompetensi selama belajar di SMK. Terselengaranya tempat uji kompetensi (TUK) yang representatif. Goal  dari ini semua adalah menghasilkan out put  lulusan SMK yang berdaya saing, multi task skill, dan selalu siap menghadapi segala perubahan yang terjadi di era revolusi industri 4.0.
 Dua dasawarsa terakhir reformasi pendidikan secara mendasar telah mengubah kontur kurikulum, pengajaran dan pendidikan guru di Amerika Serikat. karya Peter Taubman (2009) Teaching by Numbers menelusuri  kecepatan luar biasa di mana standar dan akuntabilitas dari Undang-Undang No Child Left Behind tahun 2001 secara mendalam mempengaruhi semua aspek pengajaran, sekolah, dan pendidikan guru di Amerika Serikat.  Dari 2009 hingga 2015, pemerintahan Obama mempercepat transformasi besar-besaran ini dengan reformasi pendidikan khasnya, Race to the Top. Balapan ke Puncak adalah program hibah kompetitif yang memanfaatkan dana stimulus ekonomi sebesar $4,35 miliar untuk memberi insentif kepada negara bagian untuk mengadopsi Common Core State Standards dan CCSS-aligned tes, membangun sistem data longitudinal untuk melacak ukuran pertumbuhan siswa, memperluas pendidikan privatisasi dan meningkatkan peran ukuran kinerja siswa dalam guru dan evaluasi administrator.
Peningkatan soft skill dan hard skill merupakan penentu kejayaan dasar bagi aktivititas di kawasan  masyarakat global. Sekolah Menengah Vokasional (SMK) sebagai pembekal tenaga kerja mahir mempunyai peranan yang penting.
Deskripsi PROGRAM pembentukan lsp p1 di indonesia
Deskripsi  program  pembentukan  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1 di SMK  adalah sebagai berikut:
- Full Assesment Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1
- Rapat Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1
- Penambahan Assesor/RCC (sesuai standar pelatihan didaerah masing-masing)
- Witness
- Pelaporan
STRATEGI IMPLEMENTASI
Pada dasarnya, LSP-P1 dirancang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Perkembangan dunia usaha dan era digitalisasi semua jenis aktivitas pekerjaan . Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Karena itu dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Penting untuk membuat penyesuaian akademis dan profesional. Oleh karena itu keselarasan antara pendidikan dan dunia industri. Penyelarasan profesional adalah hal biasa, jadi ini lebih dari sekadar membahas kurikulum. Keharmonisan ini melibatkan banyak aspek, tidak hanya infrastruktur, tenaga pengajar dan peralatan. Keselarasan ini menuntut SMK untuk menawarkan keahliannya masing-masing, sehingga kurikulum sekolah sesuai dengan tantangan yang diharapkan pada era globalisasi.
Masalah dari kurikulum bidang produktif kurang beragam, eksekusi yang buruk, kapasitas kurang. Industri Itu sering berubah, kearah  terus membaik. Sekolah vokasi  masih sulit. Kapasitas profesional guru masih kurang, metode dan keterampilan mengajar masih terbatas. Fasilitas dan bengkel praktik yang tidak memadai. Peserta didik magang dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) tidak representatif. Kurangnya pelatihan langsung bagi guru. Hingga ujian sertifikasi bagi lulusan SMK. Ada sejumlah masalah di dunia SMK yang harus diselesaikan.
 Proyek Revitalisasi vokasi utama terus di tingkatkan. Salah satunya adalah sertifikasi uji profisiensi siswa melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1). Salah satu upaya koordinasi dan keselarasan adalah menciptakan link dan match antara SMK dengan DU/DI. Meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa.
Â
PERBANDINGAN PEMBENTUKAN LSP DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA
Pada awal 1990-an, penelitian dan pelatihan pengembangan karir muncul dan, pada akhir 1990-an, asosiasi profesional provinsi pertama untuk praktisi pengembangan karir dibentuk. Pada tahun 2009, Dewan Pengembangan Karir Kanada (3CD), sebelumnya Dewan Asosiasi Pengembangan Karir Kanada, dibentuk untuk mempromosikan identitas profesional dan memberikan koordinasi pada isu-isu prioritas seperti pelatihan, sertifikasi, dan peran lapangan pembuat kebijakan, peneliti, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Di Inggris, praktik pengembangan karir telah menjadi profesi yang mapan sejak awal abad ke-20. Arahan kebijakan berturut-turut dan undang-undang telah melihat tanggung jawab untuk pengiriman layanan karir untuk transfer pemuda antara departemen pemerintah pusat seperti Layanan Ketenagakerjaan Remaja dan Departemen Pendidikan pemerintah daerah, ke perusahaan sektor publik-swasta semi-otonom yang memberikan Layanan Connexions (Peck, 2004 ). Fokus profesi adalah mendukung kemajuan kaum muda dari pendidikan ke pekerjaan, pendidikan lanjutan, dan pelatihan kerja.
Meskipun beberapa upaya untuk merangsang pasar untuk karir bekerja dengan orang dewasa, termasuk layanan telepon yang sangat sukses, baru-baru ini didirikan Layanan Karir Nasional yang didanai pemerintah (Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan, 2012) bahwa layanan pengembangan karir ditargetkan pada orang dewasa muncul di Inggris. Seandainya NCS diperkenalkan sebagai kelanjutan dari layanan bagi kaum muda, layanan pengembangan karir segala usia yang dicari yang disediakan di Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales mungkin telah menjadi kenyataan bagi Inggris. Sebaliknya diperkenalkan secara paralel dengan pergeseran tanggung jawab untuk pengiriman pendidikan karir dan layanan bimbingan bagi kaum muda dari layanan yang dikelola negara ke sekolah dan perguruan tinggi, sehingga memecah struktur pengiriman dan stratifikasi pekerjaan profesi.
Di Eropa yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang pesat dan oleh populasi yang menua, pembelajaran seumur hidup semakin penting. Untuk menjaga dan mengembangkan daya saing dan kohesi sosial, warga negara Eropa harus senantiasa memperbaharui pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya sehingga mereka dapat memperoleh dan mempertahankan pekerjaan atau karier yang stabil dengan prospek yang baik dan menjalani kehidupan yang memuaskan mereka dalam hal sosial dan budaya. Subyek kualifikasi kerangka kerja sebagai kerangka acuan umum sudah ada di agenda kebijakan pendidikan Eropa selama bertahun-tahun. Itu hanya dengan upaya yang dimulai di Paris dan Bologna menjelang akhir abad terakhir untuk menciptakan kerangka kerja umum untuk pendidikan universitas dan pendidikan tinggi secara umum, dan kemudian dengan maksud dan tujuan yang dikejar untuk kebijakan VET di Lisbon dan Barcelona pada awal abad ini, kemudian berlanjut di Bruges dan Kopenhagen, bahwa subjek tentang bagaimana mengkoordinasikan pendidikan dan VET lebih baik dan lebih efisien muncul ke permukaan dalam pikiran politik dan sosial. Kerangka Kualifikasi Eropa memiliki peran kunci untuk dimainkan di sini. Serangkaian tujuan telah didalilkan dalam hubungan ini.
Pemerintah Taiwan telah memberikan penekanan pada pembangunan budaya dan ekonomi negara dan, sebagai hasilnya, layanan pengembangan karir untuk individu dipandang penting untuk pembangunan negara. Sudah lebih dari 60 tahun sejak layanan pengembangan karir dalam sistem sekolah pertama kali ditawarkan, dengan fokus utama membantu siswa menemukan pekerjaan sebelum atau sesudah mereka.
