“Mereka 240 juta itu, the silent majority dan the real power of the nation. Jangan salah baca, rakyatlah pemegang kedaulatan sejati!”
Kata-kata dalam pidato terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum meletakkan jabatan sebagai Presiden RI pada 2014 silam, kembali terngiang dewasa ini. Peringatan yang disampaikan untuk penggantinya itu, benar terbukti, hanya dalam selang waktu dua tahun.
Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat menggambarkan pesan SBY itu. Jika pemerintah lengah, tidak tegas dan tidak menjalankan aturan hukum yang setara, maka kekuatan rakyat akan muncul. Kekuatan yang akan sulit dibendung oleh siapapun.
Kasus Ahok memang sangat fenomenal. Sejak Negara ini berdiri, baru kali ini aksi damai dilakukan jutaan rakyat dengan turun ke jalan menuntut keadilan. Rakyat terluka, agama dan ulama mereka dihina, kitab sucinya dinista, tetapi pemerintah tidak hadir. Wajar mereka merasa Ahok dilindungi, kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo tidak bisa ditutupi.
Apalagi, anggapan masyarakat selama ini Ahok dikenal sangat kuat, punya ilmu kebal, sehingga tidak mempan terhadap hukum. Bahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sendiri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mampu menangkap Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. “Bayangkan beberapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka. Tapi, setelah ditangani Polri, sudah jadi tersangka. Proses hukumnya terus berjalan," kata Tito di hadapan jutaan umat Islam yang menggelar doa dan shalat Jum’at di Monumen Nasional pada 2 Desember 2016.
Apakah Ahok memiliki kedekatan dengan KPK atau ia dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari lembaga anti rasuah itu, tidak ada yang tahu saat ini. Namun, kecurigaan masyarakat terhadap “ilmu kebal" Ahok setidaknya bisa ditelisik dari sejumlah persoalan yang dialaminya selama menjabat gubernur.
Salah satunya adalah persoalan penggusuran pemukiman kumuh dan reklamasi Teluk Jakarta. Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang tampil menentang langkah-langkah Ahok yang dinilai secara hukum melanggar aturan, harus terdepak dari jabatannya. Upaya “si Rajawali Ngepret" itu menghentikan reklamasi berujung pemecatan dirinya dari kabinet menteri Jokowi. Reklamasi yang sempat terhenti, jalan kembali.
LSM Kalahkan BPK
Kehebatan sepak terjang Ahok tidak hanya dirasakan Rizal, namun juga didera Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit resmi pemerintah itu “kalah saing” dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebagai pemasok bahan pertimbangan KPK dalam memutuskan perkara.
BPK telah menegaskan bahwa pengadaan lahan RS Sumber Waras tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,33 miliar. Temuan itu atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.
"Dari hasil pemeriksaan, clear (jelas), BPK menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Bakhtiar Arif, Rabu (12/4).
