Sebagian teman yang berkecenderungan liberal (liberalis moderat) kerap menyarankan saya untuk berhenti memusuhi liberalisme dan Syiah, karena menurutnya, musuh Nahdliyin dan kaum santri yang sebenarnya adalah Wahhabi. Kecenderungan kaum santri yang memusuhi Syiah hanya terjadi baru-baru ini lantaran hasutan dari kelompok Salafi-Wahhabi dan Ikhwani, sementara NU berdiri salah satunya justru sebagai reaksi terhadap Wahhabisme itu.
Terhadap pernyataan yang semacam itu, saya mengajukan jawaban dan catatan sebagai berikut:
Bahwa mengajukan pemikiran yang berbeda, bahkan bertolak belakang, tak bisa serta-merta dibaca sebagai "memusuhi". Domain perbedaan yang terjadi di ranah pemikiran adalah hal niscaya namun tak meniscayakan terjadinya "permusuhan" yang berujung pada konflik horizontal.
Itulah sebabnya kenapa pada awal abad kedua hijriah, misalnya, Khalifah Umar bin Abdul-Aziz bisa berdialog (debat) dengan delegasi aliran sesat Khawarij dan Syiah Kebatinan, lalu membiarkan mereka tetap pada keyakinan mereka tanpa memerangi mereka, sepanjang mereka tidak mengancam stabilitas negara dan tidak mengganggu kenyamanan publik. Adapun konflik kaum Syiah yang berdarah-darah sepanjang periode dinasti Umawi dan Abbasi, itu terlebih karena faktor politik. Artinya pada saat itu lembaga kekhilafahan menganggap Syiah (juga Khawarij) sebagai partai oposisi yang bergerak mengancam stabilitas pemerintah dan berusaha menggulingkannya. Tentu, hal yang sama akan dilakukan oleh pemerintah manapun, termasuk Indonesia, jika misalnya Syiah Indonesia menjelma layaknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Di sini juga penting untuk segara ditambahkan, bahwa afiliasi politik ulama tidak setali tiga uang dengan keyakinan atau akidah mereka. Ambil contoh seperti Syekh M. Said Ramadan al-Buthi di Syiria yang berpihak rezim Syiah Alawiyah (Bashar al-Assad) namun akidah beliau jelas Ahlusunah wal Jamaah. Demikian pula Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki di Saudi Arabia yang mengakui pemerintah Raja Saudi yang Wahhabi, namun beliau adalah Imam Ahlusunah wal Jamaah yang anti terhadap akidah Wahhabi.
Karena itu, tentu sama sekali tidak mengejutkan jika dalam banyak kesempatan Ketum PBNU KH. Said Aqil Siraj sering mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah secara politik berafiliasi pada Imam Zaid (Syiah Zaidi). Sebab sekali lagi, afiliasi politik seorang ulama tidak berarti sama dengan akidah dan pemikirannya. Kitab "al-Fiqhul-Akbar" karya Imam Abu Hanifah yang sampai pada kita jelas mempresentasikan akidah Ahlusunah wal Jamaah dengan sisi distingsi yang sangat tajam terhadap paham-paham di luarnya.
Poin berikutnya, apakah sikap antipati terhadap Syiah hanyalah kecenderungan yang baru muncul kemarin sore akibat profokasi Salafi-Wahhabi dan Ikhwani di Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab faktanya para ulama sudah sejak lama mewarning bahaya aliran baru yang mulai merebak di tanah Jawa, termasuk di antaranya adalah Syiah (Rafidhi). Hadratusy Syaikh KH. M. Hasyim Asyari dalam Risalatu Ahlis-Sunnah wal Jamaah telah memberikan penegasan itu dengan sangat gamblang.
Karena itu sebetulnya fenomena kuatnya perlawanan terhadap pemikiran Syiah dewasa ini harus dibaca sebagai reaksi terhadap perkembangan Syiah yang memang semakin menemukan momentumnya di Indonesia. Di mana ada asap, di situ pasti ada api.
Lalu kenapa perlawanan terhadap Wahhabi kok tidak seheboh dahulu? Jawabannya barangkali karena saat ini sudah banyak penganut Wahhabi yang lebih memilih bersikap moderat dan move on dari kegemaran takfir. Namun pada sebagian Wahhabi radikal, perlawanan itu tetap tinggi, seperti yang biasa kita saksikan dalam dialog antara Ust. Idrus Ramli dengan penganut Salafi Wahhabi.
