Mohon tunggu...
Azahar Purwanto
Azahar Purwanto Mohon Tunggu... -

an ordinary people\r\n\r\n\r\n\r\n

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Jakarta yang Kerap Banjir - Apa dan Bagaimana Mengatasinya

10 Februari 2015   08:27 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:30 47
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Hari yang aneh, ketika Jakarta kembali mengalamin "genangan" air dan time line facebook dan twiter penuh dengan postingan Jakarta yang banjir. Amat disayangkan adalah kembali seorang pimpinan melakukan "cuci tangan" dan kerap menuduh pihak lain. Ah mentalnya sudah seperti itu kah ?

Masalah klasik yang kerap berulang kali terjadi di Ibu Kota, ada yang bilang azab lah, ada yang bilang gara2 makan uang daerah lah, ada yang bilang sabotase lah, ada yang bilang ulah si anu lah. Tidak ada yang tampil untuk menyelesaikan masalah ? namun hanya bisa bilang karena anu karena ini dan saya pun bingung.

Jakarta sebagai ibu kota merupakan produk gagal pembangunan Indonesia, soon Samarinda akan menyusul kegagalan ini. Namun tentu saja, tidak perlu waktu 2 (dua) tahun untuk mengentaskan masalah banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Perlu waktu minimal 10 tahun dengan kebijakan berkelanjutan dari Gubernur A ke Gubernur B.

Kembali lagi,


  1. Apa penyebab terjadinya banjir ?
  2. Seperti apa RTRW Kota Jakarta ?
  3. Kapan banjir ini terjadi ?
  4. Mengapa selalu terulang ?
  5. Siapa yang bertanggung jawab akan masalah ini ?
  6. Bagaimana sih Perencanaan Tata Kota dan apa tindak lanjutnya?


Pertanyaan dasar yang dapat saya tanyakan dan apa yang dapat di jawab selain menyalahkan pihak lain ? RTRW dalam pembangunan selalu menjadi titik acuan dan tentu saja menjadi dasar dari perencanaan tata kota untuk 5 tahun kedepannya. Jakarta tentu saja memiliki RTRW yang seharusnya dapat mengendalikan permasalahannya, mulai dari sumur resapan, area terbuka hijau, dan area resapan air. Mana bangunan yang dapat berdiri sesuai peruntukannya dan mana yang tidak sesuai.

Pemda DKI dapat meruntut hingga jauh ke belakang pada era Batavia, seperti apa sih RTRW kota Jakarta ? dan mengapa Kota Tua menjadi pusat kota pada waktu itu ? Selain itu Pemda DKI dapat melakukan sharing knowledge dengan Pemerintah Belanda karena Belanda juga sama dengan Jakarta, lebih rendah malah.

Kemudian ajak praktisi non profit yang bergerak dibidang tata kota, seperti Arsitek, Perencanaan Wilayah dan Kota, para ahli dibidang pengairan, landscape dan para ahli lainnya. Mereka ada dan mereka siap untuk membangun kota Jakarta.

Banjir kerap disalahkan karena ulah manusia membuang sampah sembarangan walaupun itu juga salah satu penyebabnya, namun banjir juga terjadi karena kesalahan dalam RTRW, building code yang tidak sesuai dengan standar, daerah resapan yang penuh akan bangunan dan tidak adanya saluran pembuangan langsung ke laut.

Pemda sebagai stake holder harusnya mulai berperan aktif dengan mengajak akedemisi untuk terjun dan bekerja sama dengan masyarakat bagaimana mengatasi masalah ini. Tanpa apatis dan tanpa menyalahkan sedangkan setiap tahun masalah ini selalu terulang. bekerja tanpa melakukan diskusi dan bekerja sama dengan masyarakat, hasilnya hanya caci maki kepada pemimpinnya. Pun begitu juga pemimpinnya, kerja dengan tindakan nyata, bukan cuma asal cuap2 saja.

Salam

achtidea

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun