[caption id="attachment_298818" align="alignnone" width="645" caption="Usai rapat. Bupati Pohuwato, H. Syarief Mbuinga salam kompak dengan Pimpinan rapat, Alirman Sorry"][/caption]
Dalam waktu dekat satu Kabupaten akan dimekarkan, dengan demikian Provinsi Gorontalo akan memiliki 6 Kabupaten yakni, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango serta pemekaran Gorontalo Barat (Gobar) dari induknya Kabupaten Pohuwato yang saat ini sedang dibahas di DPD.
Terkait pembahasan Kabupaten Gorontalo Barat yang berpusat di Kecamatan Popayato, salah satu daerah perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Palu itu, tampak Anggota DPD Gorontalo Hana Fadel Mohammad dan para Delegasi Gorontalo Barat, Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga (40) serta jajarannya, yakni ketua DPRD Pohuwato Suharsi Igirisa serta sejumlah camat.
Sebenarnya, aspirasi masyarakat Popayato agar daerahnya menjadi Kabupaten itu sejak beberapa tahun lalu karena melihat potensi yang dimiliki cukup besar baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Jelas, sebagai Bupati saya juga turut mendukung penuh aspirasi masyarakat Popayato serta siap melepaskan Popayato,”katanya usai acara pembahasan soal pemekaran wilayah di Nusantara V, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan ,Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Atas kesadaran masyarakat diwilayah itu maka tidak terjadi konflik, semuanya aman tidak seperti kejadian sebelumnya ketika masyarakat Pohuwato menginginkan agar lepas dari Kabupaten Boalemo.
“ Ya, Alhamdulillah, masyarakat Pohuwato, aman-aman saja, “tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD-RI, Alirman Sorry, ditemui dilokasi yang sama mengatakan bahwa pemekaran wilayah itu akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan itu adalah amanat, sehingga akan ditindaklanjuti secepatnya.
Dalam pemekaran, wakil dari Sumatera Barat itu berharap tidak terjadi konflik diinternal atau kepentingan seperti kejadian-kejadian dibeberapa daerah yang menginginkan agar daerahnya dimekarkan.
Persolannya itu biasanya terjadi, misalnya jika Bupatinya setuju, maka pihak DPRD tidak setuju dan sebaliknya. Tapi, kalau semua pihak mendukung dan berkomitmen penuh kesadaran,maka indikatornya kuat adalah kemauan masyarakat.
Dengan cara itu katanya, DPD dan pemerintah serta DPR meyakini bahwa yang penting, pemekaran itu menjadi harapan baru yang sesuai kebutuhan daerah.
“Makanya saya meminta stakeholder yang punya tanggung jawab didaerah , menyatukan pernyataan sikap, bahwa pemekaran yang diusung itu menjadi nyata mencapai kesejahteraan,”katanya.
Statement ini menjadi penting bagi DPD sehingga dia dan rekan-rekannya yang menjadi wakil daerah ketika berjuang dipemerintah dan DPR, maka persoalan itu menjadi klir dan jelas tidak ada kekhawatiran atau keraguan dari masyarakat.
“Saya berharap, masyarakat Gorontalo Barat atau semua daerah yang akan dimekarkan bisa mencapai kesejahteraan dan sekali lagi komitmen membagun daerah tetap diutamakan,”ujarnya.
[caption id="attachment_298822" align="alignnone" width="620" caption="Suasana pembahasan pemekaran daerah di Nusantara V DPR-DPD-RI, Jakarta, 4-3-2014"]
[caption id="attachment_298824" align="alignnone" width="615" caption="Delegasi Gorontalo Barat bersama anggota DPD-RI, Hana Fadel Mohammad dan Bupati Pohuwato, Syarief Mbuinga"]
