Dalam sebuah kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok pernah melontarkan kalimat kira-kira begini, “Menurut pepatah Tiongkok kuno, “orang miskin jangan melawan orang kaya, orang kaya jangan melawan pejabat.”
Akhir-akhir ini Ahok sedang ‘digoyang’. salah satu yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus Podomoro hubungannya dengan Kalijodo. dikabarkan bahwa Ahok menerima uang dari PT.Podomoro Land dalam melaksanakan penggusuran kawasan Kalijodo, Jakarta utara. disebutkan dana itu sebesar 6 Milyar salah satunya untuk memberi uang makan pada satpol PP, Polisi maupun TNI yang ikut terlibat membantu pentertiban.
Pihak PT. Agung Podomoro land melalui Direktur Utamanya, Ariesman Widjaja mengklaim bahwa biaya penertiban kalijodo berasal dari perusahaannya. Kepada penyidik KPK, Ariesman mengaku mendapat memo dari Ahok untuk projek tersebut (Tempo.com,Kamis 12/5/16). Namun halnya dengan sikap kepolisian, kabid humas polda metro jaya, yang dikutik di Republika online, jumat 13 mei 2016, menegaskan, tidak ada sumbangan dalam pembongkaran Kalijodo kepada Polda Metro Jaya, sebab Polri memiliki anggaran tersendiri untuk melaksanakan pengamanan saat pemerintah melakukan pembongkaran.
Entah siapa yang salah dan benar? Podomoro, Polisi atau Ahok? Memang tidak ada yang salah kalau swasta memberikan sumbangan pada pada pemerintah atau kepolisian, hanya saja patut di waspadai niat dibalik pemberian sumbangan itu, apakah ada U di balik B, kita tahu, umumnya seorang pengusaha bagaiamana pun juga, tidak akan memberikan Cuma-Cuma, tidak ada makan siang gratis, pengusaha tidak menganut prinsip lillahi taala tatkala Ia menyumbang, mereka pasti akan menuntut keuntungan. apatahlagi, pada Podomoro yang masih terbelit kasus korupsi reklamasi teluk Jakarta yang menyeret direktur utamanya Ariesman Widjaja bersama M. Sanusi salah seorang anggota DPRD Jakarta dari fraksi Parta Gerindra. Namun Ahok membantah pernyataan Ariesman, Ahok mengungkapkan bahwa Podomoro tidak ikut membiayai penertiban kawasan Kalijodo, Podomoro hanya menyumbang pembangunan jalan inspeksi di sekitar kawasan itu. Yang justru membantu kata Ahok adalah Sinar Mas Land atas tanggung jawab perusahaan ini dalam membangun taman ramah anak seluas 4 hektare di kawasan ini.
Entah siapa yang salah dan benar, menurut hemat saya, Ahok teralu berani “bermain api” dengan menggandeng pihak Podomoro. Kedua, melibatkan TNI dalam upaya penggusuran perlu dikritisi, apakah peran TNI telah sedemikan sempitnya, sampai harus turun membantu penggusuran. Padahal fungsi TNI bisa dilihat UU 34/2004 tentang TNI Bab IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS Pasal 5 “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”
Akirnya, Jika Ahok tidak pandai-pandai dalam managemen konflik maka keuntungan bagi lawan-lawan politiknya, selain itu beban Ahok akan semakin besar mengingat, masih ada kasus lainnya yang masih ‘abu-abu’ yang berpotensi sebagai batu sandungan yakni kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras.
Ahok harus bisa membuktikan ucapannya, bahwa jagoan kalah duluan, kalau memang Ia mengganggap dirinya jagoan, namun jangan lupa, ada juga jagoan yang kalah pada awalnya sampai akhir juga sama.
Selain itu, Pepatah yang sering disampaikannya bahwa orang miskin jangan melawan orang yang punya duit, dan orang yang berduit jangan coba-coba melawan penguasa sepertinya terbenarkan dalam polemik ini, rakyat jelata yang berada di pinggiran Kalijodo dan pesisir Jakarta utara tidak akan mampu melawan sang penguasa dalam hal ini Pemda DKI, dan Pengusaha yang notabene punya uang bahu membahu dengan penguasa melibas mereka yang tidak punya uang, inilah potret politik terkini Jakarta yang terjadi dan kita saksikan bersama.
Lagi-lagi, rakyat kecil lah yang menjadi sasaran terlemah dalam konflik ini. Kita seharusnya tidak lagi memadang persoalan pembangunan dengan dari sudut pandang penegakan hukum semata, namun juga harus ditinjau dari segi dampak sosial, kemanusiaan dan lingkungan juga. Lihat saja komentar kontroversial Ahok yang mengatakan, “kita tidak boleh taat pada ayat suci, kita taat pada ayat-ayat konstitusi.” lebih taat pada ayat konstitusional dibanding ayat-ayat lainnya (okezone.com,Senin18 Juli 2012) . Ini gambaran sikap dan mental Ahok dalam memimpin.