Menelaah Sikap PDIP Terkait Diseretnya Ganjar Pranowo

Setelah Setya Novanto menjadi tahanan KPK, ada nama lain yang terus ramai diperbincangkan. Nama Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, terus berhembus kencang disinyalir menerima aliran dana dalam megaproyek KTP elektronik.

Lembaga antirasuah ini pun tak memungkiri untuk mendalami pula indikasi Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi proyek yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun itu. Meskipun berdasar dari fakta tunggal di persidangan, KPK akan terus mendalami dan melihat kesesuaian dengan bukti dan saksi lainnya.

Meskipun telah disebut, ternyata status Ganjar di KPK masih dipertanyakan. Dengan tidak jelasnya status Ganjar Pranowo tersebut membuat khawatir Ketua DPC PDI P Solo, FX Hadi Rudiyatmo. Ia menilai kalau Ganjar Pranowo bersalah, ya, harus dieksekusi, jangan digantung begitu. "Kayak Setnov itu lho langsung dieksekusi, jangan hanya disebut. Tolong pastikan betul dan buktikan," ujarnya.

Mengenai pembahasan pengadaan KTP elektronik pada tahun 2011-2012 lalu, PDI Perjuangan pun buka suara. Posisi PDI P yang saat itu menjadi partai oposisi tidak terlibat secara langsung dalam menentukan keputusan dan hanya memberikan opsi kebijakan.

Penjelasan yang datang dari Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto tersebut dirasa terlalu mengada-ada. Melalui pernyataannya tersebut, ia berkilah dengan posisi seperti itu tidak bisa terlibat dalam megaproyek ini. Perlu dijelaskan kembali adalah permasalahan KTP elektronik ini ada di parlemen, karena merekalah yang mengetok palu soal anggaran.

Mari kita lihat keterlibatan Ganjar Pranowo. Saat itu ia adalah Wakil Ketua Komisi II DPR yang disinyalir menerima uang korupsi KTP elektronik. Meskipun ia terus membantah menolak sejumlah uang yang disodorkan, namanya terus aja muncul ke permuncaan dan menjadi perhatian publik. 

Video yang beredar ketika dirinya ditanya oleh pelajar apakah tersangkut kasus KTP elektronik kemudian menjadi bahan pertimbangan netizen. Banyak yang menyimpulkan bahwa penjelasan Ganjar telah menolak uang suap tersebut sebagai sebuah klise semata. Dari sikap dan tindakan dalam menjelaskannya malah membuat netizen merasa sebaliknya. 

Kembali lagi menyoal argumen Sekjen PDIP.  Jika hanya berargumen dengan posisi partai sebagai oposisi saja, menurut saya tidak bisa segampang itu dan menjamin kadernya jauh dari campur tangan dan terlibat aliran dana yang sangat besar tersebut. Ditegaskan kembali bahwa bukan masalah pro atau oposisi di pemerintahan. Ini masalah orang-orang di parlemen yang sudah kongkalikong dan kemudian merasakan duit segar dari megaproyek tersebut. 

Ya, bagaimanapun DPIP pasti mati-matian membela kadernya. Bola bisa dilempar ke mana saja agar tidak menyeret kadernya dan kemudia memunculkan nama baru dengan harapan mampu menggiring opini publik. Di sini PDIP ingin meraih simpati publik dengan mengatakan menjadi korban atas pemerintah yang lalu. Namun akhirnya itu semua salah sasaran dan tidak sesuai rencana. 

Pernyataannya kemudian bisa saja menyerang balik setelah status Ganjar Pranowo sudah dipastikan oleh KPK. Dalih apalagi yang hendak dikeluarkan KPK. Ah, mudah saja, bisa ditebak. "PDIP memberikan dukungan penuh terhadap KPK di dalam upaya menuntaskan segala hal terkait dengan korupsi."

Wasssalam.