Mohon tunggu...
Politik

Berpikir Waras Dalam Kemelut Audit Rumah Sakit Sumber Waras

17 April 2016   01:52 Diperbarui: 18 April 2016   01:47 1128 14 26 Mohon Tunggu...

[caption caption="Jika audit BPK benar, berarti KPK, BPN dan Dirjen Pajak melakukan kesalahan [sumber photo: pribadi]"][/caption]Makin hari tambah heboh saja kemelut audit BPK atas pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Tiap hari ada saja tambahan info, data, bukti, dan bahkan fitnah baru yang digunakan masing-masing pihak dan pendukungnya.

Kadang info, data, bukti, dan fitnah tersebut masih berkaitan dengan substansi permasalahan, yakni terkait hal-hal yang dipersoalkan oleh audit BPK (dan diprotes oleh Pemprov DKI) yakni terkait perbedaan undang-undang yang digunakan, perbedaan letak lokasi lahan, dan perbedaan nilai NJOP.

Seperti yang paling akhir adalah pernyataan Ketua BPK bahwa dalam pemeriksaan KPK terhadap Ahok hari Selasa 12 April 2016 lalu, Ahok hampir setiap jam pergi ke kamar mandi. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan substansi permasalahan. Apakah dengan setiap jam pergi ke kamar mandi, lalu itu membuktikan bahwa undang-undang yang dijadikan dasar audit oleh BPK benar? letak lokasi lahan yang dikatakan oleh BPK benar? dan nilai NJOP yang digunakan oleh BPK menjadi benar? Tetap saja tidak.

Bahkan kalaupun Ahok tiap menit pergi ke kamar mandi, itu pun tidak mengindikasikan apa-apa dan tidak membuktikan apa-apa. Terlebih juga tidak akan membuat nama Ahok muncul dalam Panama Papers.

Terlepas dari semua upaya membangun opini publik sehingga bisa menggiring masyarakat menganggap Ahok telah bersalah, lalu kemudian menghasilkan tekanan pada KPK untuk menahan Ahok, walau bagaimana pun, posisi BPK sangat lemah dan boleh dibilang berada di ujung tanduk.

Andai saja BPK bisa memutar balik waktu kembali ke detik-detik audit yang dilakukan oleh Efdinal, mungkin BPK akan menghasilkan laporan audit yang berbeda. Namun apa lacur, BPK sudah terlanjur diasumsikan sebagai yang maha kuasa, yang tidak boleh salah dan tidak bisa salah. Dan walaupun selama ini pernah salahpun, tetap BPK tidak perlu mengakui kesalahan yang ada. Semua akan teredam oleh waktu. Kalaupun hasil audit BPK pernah digugat dan PTUN memenangkan pihak penggugat, toh itu juga hanya menjadi kemenangan politis saja. BPK kan tidak pernah kemudian meminta maaf atas audit mereka yang salah tersebut.

Dengan predikat yang sudah begitu kuat melekat pada BPK sebagai yang maha kuasa, maka adalah aib besar (baca: gengsi), bagi BPK untuk mengakui ada kesalahan, sekalipun jika memang ada salah. Sama seperti pencopotan Efdinal, yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengklarifikasi Efdinal dipecat karena apa, karena laporan siapa, dalam kasus apa. Dicopot, dipindahkan, dan masalah pun selesai teredam. Tidak ada pertanggungjawaban publiknya.

Dapat saya katakan bahwa posisi BPK saat ini sangat genting. Sikap gengsi BPK untuk mengakui kesalahan, membuat BPK akan semakin terjepit, terlebih jika satu per satu fakta kemudian terungkap. Apalagi ada KPK yang bisa melakukan cross check dan mengkonfrontasi hasil temuan audit BPK dengan keterangan dari saksi-saksi. Tidak heran Ahok berterima kasih pada KPK karena telah memanggilnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Pemanggilan Ahok oleh KPK untuk dimintai keterangan, menurut saya adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh BPK. Karena keterangan dari Ahok akan sangat signifikan ketika dibandingkan dengan laporan hasil audit BPK.

Sebetulnya saat ini sudah terlihat cukup jelas bahwa Pemprov DKI berada pada posisi lebih kuat daripada posisi BPK. Posisi BPK sangat lemah, namun masih ada yang bela, yakni para seteru politik Ahok yang berusaha agar Ahok ditangkap oleh KPK. Mereka ingin Ahok ditangkap KPK, kemudian Ahok bisa dilengserkan, digagalkan untuk maju pada pilkada 2017. Mereka ingin Ahok ditangkap, tidak soal apakah Ahok terbukti bersalah atau tidak bersalah, pokoknya Ahok harus diupayakan untuk ditangkap KPK.

Apa lacur. KPK kan bukan institusi ecek-ecek yang bisa disuap seperti anggota DPRD DKI yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Apa lacur KPK sudah menyatakan bahwa belum ditemukan indikasi ada korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Apa lacur, BPN pun sudah menyatakan bahwa letak lokasi lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut ada di Jalan Kyai Tapa, bukan Tomang Utara. Apa lacur Dirjen Pajak juga sudah menyatakan bahwa nilai NJOP lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut adalah 20,7 juta sekian pada tahun 2014 (sesuai dengan zona merah yang dinyatakan oleh BPN).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x