Mohon tunggu...
Sabri Leurima
Sabri Leurima Mohon Tunggu... Ciputat, Indonesia

Sering Dugem di Kemang Jakarta Selatan

Selanjutnya

Tutup

Edukasi

Bincang Kebijakan, BIPPS Gelar Ngobrol Pintar (Ngopi)

1 November 2019   03:50 Diperbarui: 1 November 2019   04:14 27 1 1 Mohon Tunggu...
Bincang Kebijakan, BIPPS Gelar Ngobrol Pintar (Ngopi)
Foto: Rangga Julian Hadi

Ngamprah-  Dalam rangka membincang kebijakan publik, Bandung Institute Public Policy Study (BIPPS) gelar Ngobrol Pintar (Ngopi) bekerjasama dengan DPP Kembara dan MPS-Net dengan tema " Teknik Analisis Kebijakan Publik"  bertempat di Sekretariat DPP Kembara Jl.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Kamis, 31/10/2019).

Pegiat Kebijakan, Fadila Rasyid mengatakan, mengutip definisi dari Thomas erday bahwa kebijakan publik "di not to do, what Governance choice"

"Secara arti kebijakan itu dari bijaksana merupakan sifat pendalaman dan citra, mengasah diri panca indra dan pengalaman, melibatkan seperangkat nilai dari masyarakat dan pemangku kepentingan"

Kemudian Fadil juga mengatakan teknis Analisis kebijakan publik membahas terkait dengan tata cara metode dan proses analisis kebijakan publik.

"Dalam pembuatan kebijakan publik proses pembuatannya melalui pembuatan agenda setting, perumusan, fomulasi, penetapan, legitimasi, dan pelaksanaan evaluasi kebijakan,"ujarnya.

Selanjutnya Fadil menjelaskan bahwa dalam tahapan pembuatan kebijakan publik harus melibatkan masyarakat dan urgensi dampak kebijakan.

"Setiap kebijakan harus diberikan solusi penyelesaiannya yang ada di masyarakat,"terang Fadil.

Fadil menambahkan bahwa dalam penyusunan agenda setting kebijakan publik ada aktor penting yang terlibat dalam pembentukan agenda setting.

"Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta dan Media mempunyai peran signifikan dalam penyusunan agenda kebijakan,"katanya

Fadil pun menambahkan tiga pendekatan untuk melihat dan menganalisis persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Pendekatan analisis kebijakan kekuasaan, rasional dan ideal untuk melihat setiap fenomena kebijakan publik,"pungkasnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN