Cimahi - Bandung Institute of Public Policy Studies ( BIPPS ) bekerjasama dengan media MPS-Net menggelar Ngobrol Pintar (Ngopi) dengan tema "Hukum dan Kebijakan Publik" bertempat di Cafe Dahari Cimahi (Sabtu, 19/10/2019).
Kegiatan ngopi diisi oleh Pemateri Ahmad Zaenudin selaku pegiat Hukum dan dimoderatori oleh Agus Taufik Habibie sebagai aktifis muda Nadhatul Ulama.
Ahmad Zaenudin mengatakan bahwa bagaimana peran negara dan keberadaannya di masyarakat?
"Ada perencanaan,formulasi dan agenda serta ada kesamaan antara hukum dengan kebijakan," ujarnya.
Pegiat hukum ini menjelaskan persoalan kebijakan ( policy) pemerintahan, banyak melahirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sesuai dan ditolak oleh masyarakat.
 "Seperti lahirnya RUU KPK dan RUU KUHP yang mengalami penolakan dari pihak masyarakat,"katanya saat mengisi acara Ngobrol Pintar (Ngopi).
 Selanjutnya Ahmad mengatakan di negara kita masih lemahnya hukum administrasi, sehingga keterlibatan partisipasi publik dalam agenda politik sangatlah lemah.
"Hukum di negara kita dalam pelaksanaan masih lemahnya sisi pengawasan dan penegakan hukum dalam administrasi," kata Ahmad lagi.
Ahmad juga menyampaikan rekomendasi perbaikan kebijakan bisa dilakukan dengan perbaikan pada sistem pengawasan dan penegakan hukum.
"Hadirnya Hukum harus memperkuat pengawasan dalam penegakan Hukum karena hukum merupakan instrumen dalam kebijakan publik," pungkasnya.(RJH)
