Kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan serangan politik beras kini berdampak serius pada pangan sagu yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan orang Maluku. Konon katanya, sagu lebih terbelakang, kampungan, norak dan semacamnya. Sedangkan beras, lebih modern. kutipan itu saya ambil dari  berbagai literasi yang saya temukan dalam cakapan hari-hari bersama rekan-rekan semalukuan.
Hal ini diungkapkan juga oleh peneliti Pertanian Universitas Pattimura, Wardis Girsang, bahwa masyarakat lokal Maluku mulai meninggalkan sagu dan beralih ke beras. Wardis mengatakan orang Maluku yang mengelola dan memproduksi sagu saat ini, jumlahnya sangat sedikit. Padahal menurut data resmi Bidang Perkebunan, DInas Pertanian Maluku tahun 2017 menyebutkan, luas areal tanaman sagu di Maluku terbesar ada di Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT) yang mencapai 35.717 Ha, disusul Kepulauan Aru sebesar 323 Ha, Seram Bagian Barat(SBB) 229 Ha, dan Maluku Tengah 175,4 Ha. Keempat daerah yang disebutkan diatas dengan nilai produksi per ton yang cukup besar.
Senyata, luas areal lahan sagu tidak balance dengan kondisi faktual yang ada. Politik beras mendominasi tingkat kebutuhan makanan hari demi hari pada masyarakat  Maluku. Lanjut menurut Wardis, kita punya Peraturan Daerah ( Perda) No 10 tahun 2011 tentang: Pengelolaan Pelestarian Sagu, namun sama sekali Perda yang dibuat belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Sagu yang kerap dijuluki sebagai, emas putih, secara konteks penggunaan jauh lebih bermaamfaat dari pangan jagun atau padi. Selain tanaman ini menyimpang cadangan air, sagu juga berguna untuk menambah bioenergi terbarukan. Â Coba bandingkan sagu dengan sawit atau padi, sagu tidak seribet kedua tanaman itu yang setiap hari harus dirawat, diberi pupuk, sangat menguras air dan lebih parahnya, sawit dan padi menghasilkan gas metan ke udara sehingga mempengaruhi pemanasan global.
Saya tidak bermaksud menyalahkan masyarakat Maluku dalam masalah ini, namun lagi-lagi politik beras selalu dihanjurkan pemerintah pusat hingga pembabatan hutan  mengancam kerusakan ekosistem dan kehilangan jatidiri masyarakat lokal. Saya jadi teringat, Presiden Joko Widodo bertekad menjadikan Kabupaten Buru sebagai lumbung beras di Provinsi Maluku. Tekad itu, ia sampaikan saat mencanangkan program penenaman padi dan peresmian Bendungan Way Leman di Pulau Buru, Maluku, 2018 kemarin.
Politik beras tidak hanya menyasar di Maluku, Masyarakat Papua juga mengalami nasib serupa. Program bantuan rakyat miskin(Raskin) yang notabenya adalah beras 15kg-25kg, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih konsumsi beras dibandingkan pangan lokal. Alasan sederhananya ialah mengatasi krisis pangan. Terlihat miris, ketika mengatasi krisis pangan dengan politik beras, inikan upaya pemberhangusan sebenarnya.
Untuk itu potensi sagu sangatlah besar, jika dikembangkan oleh Pemda akan menjadi panyangga pangan nasional. Politik beras merupakan kebijakan ekstrem terhadap eksistensi dan identitas pangan orang Maluku. Sebagaimana Perda No 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan pelestarian Sagu, jangan sampai hanya menjadi peraturan yang no fungsi. saya bisa sebut kampretes namanya.
