Potret pembangunan nasional yang tidak merata masih dirasakan sebagian warga di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang di gencar-gencarkan Presiden Jokowi Dodo, ternyata masih jauh dari kondisi faktual. Bagaimana tidak, Jembatan WaiLao adalah satu potret tidak tersentuhnya mobilisasi infrastruktur di Maluku.
Berada di antara Kecamatan Teluti dan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah(Malteng), Provinsi Maluku, Jembatan WaiLao kini menjadi misteri ketika musim timur datang. Misterinya ketika akses masyarakat yang berada di Kecamatan tersebut menjadi terhambat akibat arus sungai yang deras. Sementara dilain sisi pembangunan skala besar mengguncang pulau Jawa. Jelas terisolir dari dari kesejateraan pembangunan.
Paling dahsyatnya adalah Pemda Maluku Tengah merasa biasa-biasa saja dengan kondisi yang ada. Puluhan tahun Indonesia merdeka, namun kemerdekaan warga Kecamatan Teluti akan akses publik masih jauh dari harapan. Padahal Jembatan Wailao merupakan satu mata jalur Masyarakat Teluti untuk bepergian ke kota Kabupaten dan Kota Ambon.
setelah membaca laporan APBD yang ditetapkan DPRD Maluku Tengah pada 2018 kemarin, paling tidak APBD Maluku Tengah cukup besar. Tetapi kemudian sekelas jembatan saja, pembiaran akses seperti ini masih saja tidak mendapat perhatian serius. Ini membuktikan keseriusan Pemda setempat belum teruji dalam melindungi dan memenuhi warga negaranya.
Pemataun saya dari berbagai media lokal di Ambon, Proyek pembagunan jembatan WaiLao pada 2018 lalu sudah dipegang PT. Buli Bangun. Pembiayaannya oleh APBN melalui Balai Pelaksana Jalan dan Pembangunan Jembatan Nasional(BPJN) Maluku-Maluku Utara. Besarnya alokasi pembiayaan sebesar 22,1 M. Tetapi selama masa kerja berakhir, pekerjaan tidak selesai. pertanyaannya, kemanakah duit sisanya?
Akibat darurat pengawasan proyek oleh pemerintah terkait, implikasi ke masyarakat cukup besar dampaknya. Rantai ekonomi menjadi tersendat, aktivitas warga dalam membangun hubungan sosial pun terhenti. Infrastruktur bukan menjadi media alternatif malah terlihat naif. Pemda Malteng dalam hal ini tidak boleh diam. Kepekaan Pemda Malteng sebagai representasi negara seharusnya memiliki semangat menghilangkan keterisolasian di masyarakat.
Ketakutan saya ialah, proyek demi proyek yang masuk ke WaiLao hanya menjadi sarang rumput liar dan bangunan kumuh. Tak ada hasil, masyarakat yang tersengsarakan. Ini bukan upaya pembangunan kemanusiaan akan tetapi menyimpang duka bencana kemanusiaan. Dorongan publik sudah patutnya terus mengkampanyekan fakta sosial yang ada. Sehingga kecenderungan ketidakprihatin pemerintah adalah sumber utama yang harus dipaksa untuk blusukan ketimbang duduk manis di istana sang raja.
