Adanya benturan kepentingan (Conflict of Interest) telah diciptakan antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investor Ibu Kota Negara bernama Nusantara.
Megaproyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan menggusur sekitar 20.000 masyarakat adat itu terbagi dalam 21 kelompok/komunitas adat, 19 kelompok di Penajam Paser Utara dan 2 di Kutai Kartanegara menggunakan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN mewajibkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Meski terjadi pergantian pemerintahan telah ada Undang-undang atau peraturan yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum masyarakat Indonesia untuk menjamin kepentingan investor.
Penerapan megaproyek  ibu kota negara(IKN) baru di Kalimantan Timur belum ditemukan banyaknya permasalahan baru dengan kekerasan, diantarannya penggusuran masyarakat adat yang menolak dijual tempat tinggal yang turun temurun sebagai warisan nenek moyangnya.
Menurut  I Marsana Windhu (1991) kekerasan adalah hal yang keras atau kekuatan sedangkan paksaan adalah tekanan atau desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.
Dalam konteks ini adalah ketika pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, mereka menggunakan paksaan gusur untuk memuluskan pekerjaannya dengan tujuan agar pekerjaannya dapat segera terselesaikan.
Pemerintah Daerah terpaksa menggusur bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata kota  berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan perda turunannya untuk kepentingan pemerintah pusat sebagai megaproyek ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Konsentrasi masyarakat adat menunjukkan perkembangan kota-kota akan digusur bersifat wajib meski terjadi pergantian pemerintahan pada 2024 dan seterusnya tidak harus terjadi dalam aksi adu jotos antara masyarakat adat dengan aparat pemerintah.
Menurut Aristoteles, negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dimana keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negara.
Masyarakat adat akan kehilangan tanah adat warisan nenek moyang sebagai tempat tinggal namun hingga saat ini  Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat belum disahkan oleh DPR sebagai upaya negara mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia.
