Dramaturgi Ijazah, Saat Indonesia Butuh Terang, Bukan Isu Tanpa Arah

Isu yang Tak Pernah Lulus Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat, kali ini menyasar almamaternya, Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Meskipun dua periode pemerintahan telah rampung, dan Jokowi telah purna bakti sebagai kepala negara, tuduhan itu kembali muncul ke ruang publik, dipimpin oleh sejumlah tokoh publik seperti Roy Suryo dan Amien Rais. Mereka menyebut bahwa skripsi dan ijazah Jokowi tidak dapat ditemukan di arsip UGM, sementara pihak kampus dan alumni menegaskan bahwa dokumen akademik Jokowi masih ada dan sah.

Respons Dua Sisi: Klarifikasi vs Tuduhan Pihak UGM melalui berbagai pernyataan resmi, menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan telah diverifikasi berkali-kali. Alumni seangkatan pun sudah memberikan testimoni yang memperkuat klaim itu. 

Namun di sisi lain, para penuduh tetap mengangkat narasi bahwa ada keganjilan administratif atau ketidakjelasan dokumen skripsi. Sayangnya, tuduhan ini belum pernah dibawa ke jalur hukum secara langsung terkait ijazah UGM, berbeda dengan kasus ijazah SMA.

Baca juga: Rocky Gerung Dihampiri Prabowo, Saat Kritik Dibalut Kopi, Bukan Somasi

Ijazah SMA: Sudah Selesai Secara Hukum Perlu dicatat, bahwa tuduhan serupa terhadap ijazah SMA Jokowi telah diuji secara hukum dan diputuskan inkrah---tidak terbukti palsu. 

Putusan tersebut seharusnya memberi pelajaran penting bahwa tuduhan tanpa alat bukti yang sah hanya menjadi sensasi sesaat. Namun, sayangnya publik mudah tergiring oleh pengulangan isu yang dikemas ulang dengan sudut berbeda.

Dramaturgi dan Strategi Pengalihan Isu Kemunculan isu ini juga patut dilihat dalam konteks sosial-politik saat ini. Negara sedang berada dalam tekanan ekonomi, harga bahan pokok naik, subsidi energi dikurangi, dan keresahan publik terhadap biaya hidup makin tinggi. Komunikasi publik dari pemerintahan baru pun belum mampu menjawab keresahan tersebut. Dalam situasi seperti ini, isu ijazah---yang sebenarnya tak berdampak langsung terhadap nasib rakyat---menjadi sajian utama untuk mengalihkan perhatian.

Dalam teori komunikasi politik, hal ini dapat dibaca melalui kacamata dramaturgi para aktor politik memainkan peran di atas panggung media dan opini publik, lengkap dengan kostum narasi, spotlight media sosial, dan naskah tuduhan. Sementara di belakang panggung, realitas ekonomi dan sosial tetap mendesak.

Baca juga: Algoritma Leaderhip Kabinet Jumbo, Harapan dan Tantangan

Tuduhan ijazah, dalam konteks ini, lebih menyerupai adegan teatrikal ketimbang upaya hukum yang sistematis.

Baca juga: Ketika Vonis Bisa Dinego, Keadilan Tinggal Logo

Ada Apa di Balik Panggung? Gibran dan Bayangan Ancaman Banyak yang bertanya, mengapa isu ini kembali diangkat saat panggung kekuasaan telah berganti? Salah satu tafsir yang muncul adalah: ini bukan hanya tentang Jokowi, tapi tentang bayangan kekuasaan yang belum usai---yakni Gibran Rakabuming.

Sebagai Wakil Presiden terpilih, Gibran merupakan figur muda yang berhasil menembus batas psikologis politik senior. Di saat banyak tokoh muda lain---anak-anak elit politik dan bangsawan demokrasi---justru tumbang di tengah jalan, Gibran melesat. Dalam kacamata tertentu, ia adalah ancaman nyata bagi status quo: generasi baru yang tidak lahir dari proses panjang partai, tapi mampu menguasai panggung.