Oleh: Â Abdul Wahid
Dosen Universitas Islam Malang dan Penulis buku
Citra lembaga perguruan tinggi, yang pernah berjasa besar dalam mendisain sejarah kehidupan bumi pertiwi, yang telah menghadirkan era reformasi, telah ternoda akibat tindak kediktatoran yang masih dipertahankan oleh sebagian segmen akademiknya. Citra  sebagai "kawah candradimuka" yang menelorkan putra-putri terbaik atau "manusia utama " kembali dipertanyakan, karena tidak sedikit darinya yang tdak mengedepankan misi humanitas secara empiric.
 Benarkah perguruan tinggi itu masih layak menjadi simbol perjuangan rakyat? Benarkah perguruan tinggi masih tepat dipercaya mengemban misi kemanusiaan? Benarkah perguruan tinggi masih punya kapabilitas untuk menjaga tegaknya hak-hak asasi manusia atau melahirkan generasi-generasi pembela dan penegak HAM.
Kalau dikaitkan dengan kasus yang menggugat perguruan tinggi, terutama dikaitkan dengan masih bersemainya  aksi-aksi kekerasan di bawah payung legalitas atau berdalih sebagai eksperimen dan "pendidikan mentalitas" dan ketahanan fisik, tentulah jati diri perguruan tinggi sangat layak untuk digugat.
Bagaimanapun, perguruan tinggi itu institusi yang punya tanggungjawab besar untuk mendidik atau memproduk sumberdaya manusia yang unggul, yang karakteristiknya punya etos juang tinggi, selalu berada di garda terdepan untuk mengontrol roda pemerintahan, dan kehidupan negara.  Perguruan tinggi dipercaya oleh rakyat  untuk melahirkan "rasul-rasul" yang punya jiwa kasih-sayang, memartabatkan sesama, dan mehumanisasikan manusia lainnya.
Jika perguruan tinggi keluar dari "khittah" komitmen intelektualitas itu, maka jangan diharapkan generasi yang lahir adalah generasi terbaik. Mereka (anak didik) akan merujuk, meneladani, dan menjadikannya sebagai paradigma edukatif atas sistem yang mengikat atau meregulasikannya di dunia perguruan tinggi.
Tatkala sistem yang mendisainnya adalah sistem yang represip, eksklusif, dan otoritarian, maka yang terlahir adalah kondisi komunitas dan generasi parasit yang membenarkan kediktatoran intelektual. Artinya, sikap dan perilaku sewenang-wenang  seperti menghalalkan pelanggaran HAM dengan dalih menjaga otoritas dan kewibawaan dunia akademik  merupakan embrio kriminogen yang dapat melahirkan sikap dan perilaku yang sejenis atau tidak berbeda jauh dengan sistem yang mendidiknya.
 Sistem dalam dunia perguruan tinggi yang sudah demikian baku adalah regulasi normatif yang jelas-jelas sudah mengikat secara ketat pelaku-pelaku atau segmen-segmen  terdidik. Baik pengajar maupun mahasiswa yang masuk dalam sistem ini diwajibkan mengikutinya.
Di luar sistem itu, kadang-kadang ada sikap atau perilaku yang berlawanan, namun hal ini mengandung daya magnetik tinggi, sehingga cukup banyak yang menjadikannya sebagai aktifitas "ritual" akademik.  Banyaknya pihak yang terlibat ini kemudian menghidupkan kondisi kontra-produktif, dimana pihak-pihak yang berjalan di luar garis ini terus berusaha menjaga estabilitasnya, sehingga  status quonya tetap diakui dan dapat dinikmatinya.
Pihak-pihak yang ikut bertanggungjkawab terhadap terjadinya kultur tidak produktif adalah sivitas akademika, khususnya pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa. Mereka ini harus jadi penanggungjawab atas terjadinya noktah yang mengakibatkan munculnya dan menguatkan budaya-budaya anomali, yang tidak memartabatkan manusia. Kalau kondisi kontra produktif yang dipertahankan, maka kasus --kasus yang tidak memartabatkan manusia akan sulit terhindarkan.
