Reformasi Birokrasi

Tuntutan melakukan reformasi birokrasi memang kurang mengemuka kalau dibandingkan dengan tuntutan mengenai reformasi politik. Hal ini demikian tidak lepas dari pandangan banyak pelaku gerakan reformasi sendiri bahwa ketika gerbong reformasi politik dilakukan, langkah seperti ini akan berfungsi sebagai penarik gerbong-gerbong reformasi lain termasuk birokrasi. Reformasi birokrasi, dengan demikian, dilihat sebagai kelanjutan atau sesuatu yang tidak terelakkan ketika reformasi politik telah dilakukan.

Pandangan bahwa birokrasi itu harus netral secara politik sebenarnya sudah bergema kuat ketika orde baru mulai mengendalikan pemerintahan. 

Para penguasa orde baru berpikiran, agar birokrasi bisa bekerja lebih baik, lembaga ini harus dihindarkan dari dukungan sebagaimana terjadi pada pemerintah sebelumnya. 

Hanya saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah orde baru itu pada kenyataannya bertolak belakang dengan keinginan untuk membawa birokrasi ke dalam wilayah politik yang netral.

Reformasi birokrasi pada akhirnya dipandang sebagai bagian dari reformasi secara keseluruhan di dalam negara Indonesia pasca pemerintah Soeharto. Secara umum, reformasi itu berkaitan dengan dua hal.

Pertama adalah upaya untuk membangun birokrasi netral secara politik.

Kedua adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik.

Dalam upaya pertama tertentu itu sudah membawa hasil yang cukup berarti. Apa yang terjadi pada pemilu 199 dan 2004, paling tidak, bisa dijadikan ukuran. 

Dalam dua kali pemilu ini, fenomena pelibatan dan penggalangan dukungan politik melalui birokrasi sangat minim, sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Meskipun demikian, upaya untuk melakukan politisasi birokrasi ternyata masih tidak bisa dihindarkan.

Pertama, hal ini berkaitan dengan sifat dasar birokrasi yang tidak lepas dari kepentingan, upaya ini bertujuan memperjuangkan kepentingan sendiri. Dengan demikian, birokrasi tidak bisa semata-mata bertindak untuk memberikan pelayanan publik.

Kedua, hal itu pasti berkaitan dari pejabat publik yang terpilih. Yang kedua ini berkaitan dengan karir pegawai negeri yang tidak bisa dilepaskan dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat itu, kemudian upaya untuk mewujudkan agenda (kepentingan) dari pejabat politik tersebut.