Kelembagaan dalam sebuah pemerintah bersifat begitu sakral. Karena mereka yang bekerja di lembaga tersebut mendapatkan sebagian besar gaji dari upeti rakyat yang berbentuk APBN. Oleh karena itu, peran mereka patut diawasi dalam mengambil secuil kebijakan.
Pada rezim ini, tercatat beberapa kali terjadi cekcok antar lembaga hanya karena kurangnya koordinasi.
Kemendag vs Bulog
September 2018, tejadi cekcok antara Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog lantaran kebijakan impor beras.Â
Dirut bulog, Budi Waseso (Buwas), menyatakan bahwa gudang bulog sudah penuh. Namun, menteri perdagangan menyatakan akan tetap impor dan menanggapi bahwa urusan gudang bukanlah urusannya.
Tak selesai sampai disitu, Buwas kembali  berkata-kata agak sedikit menyentak. "Matamu!". Setelah Buwas menyatakan hal tersebut, isu tersebut selesai.
Kemenpar vs BNPB dan PVMBG
Akhir Desember 2018, kembali terjadi missed koordinasi antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) dan Kementerian Pariwisata pasca tsunami Banten terkait anak gunung Krakatau yang berstatus 'siaga'.
Kegaduhan tersebut Bermula dari cuitan Kemenpar melalui twitter resminya yang berbunyi "Hallo #SobatWisata ada kabar gembira nih di akhir tahun ini. Jalur Wisata di Kawasan Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung, sekarang sudah berangsur normal."
Padahal, ketika cuitan itu diucapkan, PVMBG telah menaikan status anak gunung Krakatau menjadi 'waspada'. BNPB juga melarang masyarakat termasuk wisatawan untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak kawah.
Tak berselang lama, Kemenpar menghapus cuitan tersebut karena banyak mendapat respon negatif dari netizen.
