Gerakan 212 merupakan gerakan yang tercatat menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia. Karena dalam gerakan itu, jutaan manusia berkumpul untuk menuntut keadilan terhadap negara.
Dalam perjalananya, gerakan ini seolah-olah dijadikan brand yang merepresentasikan umat islam. Karena pasca gerakan itu, muncul kelompok yang mengatasnamakan Alumni 212.
Saking gemparnya gerakan itu, petinggi presidium alumni 212 kerap kali diwawancara media tentang kasus penistaan agama. Bukan hanya itu, gerakan itu  sampai dibuatkan lagu oleh Ahmad Dhani, difilmkan dilayar lebar oleh Oky Setiana, dan beberapa kali diangkat menjadi tema diskusi di televisi.
Awalnya, gue menganggap gerakan 212 merupakan kemurnian dari sebuah gerakan moral, bukan gerakan politik. Karena gerakan itu muncul akibat penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Terlepas dari apapun isu yang berkembang, itu adalah alasan logisnya.
Namun seiring perjalananya, gerakan ini berubah menjadi gerakan yang melakukan politik praktis. Gue berani menyatakan itu karena beberapa dari mereka yang mengatasnamakan alumni 212, baru-baru ini telah menyatakan dukungan terhadap pasangan Capres. Bahkan mereka sampai harus terbelah. Ada pendukung paslon nomer satu, dan ada pendukung paslon nomer dua.
Baca : Alumni 212 Mendukung Capres
Dalam nalar gue, jika gerakan 212 adalah gerakan yang menuntut keadilan, maka gerakan itupun seharusnya bubar ketika keadilan sudah tegak. Dalam kasus itu, Ahok sebagai orang yang dituntut sudah diadili dan divonis. Logikanya, seharusnya gerakan 212 pun sudah bubar.
Gue sangat miris melihat mereka yang mengatasnamakan alumni 212 melakukan politik praktis. Karena pada gerakan itu, banyak orang-orang berdatangan ke Jakarta dengan tulus ingin keadilan itu tegak. Bahkan yang lebih miris, disitu juga ada para santri yang berjalan kaki dari Ciamis, jalan kaki loh ! ada para guru-guru, kiyai-kiyai yang mungkin kurang populer.
Alangkah bijaknya, mereka yang berpolitik praktis dengan mengatasnamakan alumni 212, mengganti nama kelompok mereka dengan nama lain. Karena sangat tidak elok jika mereka mempolitisasi sebuah gerakan yang sejatinya adalah gerakan yang menuntut keadilan.
Kesimpulanya, gerakan 212 tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan politik praktis. Kalaupun mereka ingin berpolitik praktis, jangan menggunakan nama gerakan 212.
