Menyoal Kemerdekaan

Globalisasi ibarat makhluk bermuka dua. Satu sisi dianggap sebagai era kemajuan, tetapi di sisi lain menjadi pintu masuk bagi lahirnya neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. 

Globalisasi sebenarnya hegemoni negara-negara modal terhadap negara dunia ketiga yang didukung oleh ideologi pasar bebas, di mana modal, tenaga kerja, dan komoditas perdagangan, bergerak tanpa hambatan fiskal antara satu negara dengan negara lainnya.

Realitas kehidupan ekonomi kita menunjukkan bahwa secara ekonomi kita masih belum merdeka sepenuhnya. Indonesia menjadi pasar empuk bagi produk-produk global yang selalu membanjiri pasar kita. Kemampuan kita menyediakan kebutuhan dalam negeri terasa lemah dan terlemahkan. Bahan kebutuhan pokok yang  seharusnya  kita bisa menyediakan sendiri ternyata harus kita impor dari negara lain.

Apalagi kalau kita berbicara tentang barang-barang teknologi. Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi produk-produk yang bebasis teknogi. Sebagai negara yang menjadi tujuan pasar dari negara-negara biang teknologi, negara kita berkepentingan agar pemasaran produk teknologi berdampak besar terhadap proses alih teknologi dari negara maju.

Menurut para pakar, secara teoritis alih teknologi  dapat dilakukan melalui usaha patungan (joint venture), perjanjian lisensi (licence agreement), asistensi teknik (technical assistance), pendidikan dan latihan dan pendirian lembaga-lembaga penelitian.

Namun fakta di lapangan hal itu tidaklah mudah. Studi Edwin Mansfield terhadap 94 perusahaan di Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih melakukan investasi melalui perusahaan yang dikendalikan sendiri, bukan joint venture, agar bisa melindungi HKI (teknologi) yang dimilikinya.

Hasil studi itu memperlihatkan bahwa memang tidak ada keinginan dari perusahaan asing mengalihkan teknologinya kepada perusahaan lokal. Perusahaan asing hanya berkepentingan memperluas pasar teknologi dan menikmati keuntungan.

Belum sepenuhnya lepas dari Amerika, kini kita masuk ke pusaran investasi China yang sifatnya satu paket dengan bahan baku hingga tenaga kerjanya. Di saat rakyak banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, tenaga asing Tiongkok terus berdatangan ke Indonesia. Ini tentu membuat sesak sebagian masyarakat. Tapi ini tak terhindarkan karena sudah menjadi komitmen dalam perjanjian investasi.     

Yang lebih menyedihkan lagi bahwa hegomoni asing terhadap ekonomi kita sering dibantu oleh mafia lokal yang mencari keuntungan sebesar-besarnya  untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya di atas penderitaan rakyat. Para mafia sering kali memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi negara dengan menyuap para pembuat undang-undang dan penentu kebijakan. Sebagian dari mereka berhasil ditangkap oleh KPK.

Di bidang politik, alam perpolitikan kita masih sangat terasa belum sepenuhnya "merdeka". Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara justru  terlihat terabaikan dalam perilaku politik kita. Perilaku politik lebih mencerminkan perebutan kekuasaan untuk kepentingan kelompok maupun individu daripada untuk kepentingan umum dan bangsa.

Setiap  pemilu digelar, bangsa ini selalu mengeluarkan energi dan biaya yang sangat besar. Dana APBN saja untuk rangkaian pemilu 2019 mencapai lebih dari 15 triliun. Itu belum lagi dana yang dikeluarkan oleh para kontestan relawan.