Mohon tunggu...
Abdullah Umar
Abdullah Umar Mohon Tunggu... Ilmuwan - Pengamat Hukum dan Politik

Mahasiswa Jurusan Hukum di Cairo University, Mesir

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemaksaan Untuk Memilih dan Wajah Otoriter PKS Bertentangan dengan Islam

2 Juli 2018   20:00 Diperbarui: 2 Juli 2018   21:41 1071
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gubernur Jabar terpilih versi hitung cepat Ridwan Kamil saat bertemu dengan Rabiatul, seorang guru SD di Kota Bekasi yang menolak memilih pasangan Asyik. Sumber : KompasTV

Pada 27 Juni 2018 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus dipecatnya seorang Guru SDIT Darul Maza, Kota Bekasi, Jawa Barat karena sang guru tidak mau menuruti arahan dari pimpinan Yayasan dalam hal memilih calon kepala daerah di Pilgub Jabar 2018. Sang Guru itu ialah Robiatul Adawiyah, yang mencoba memperjuangkan haknya sesuai konstitusi untuk bebas memilih dan tidak menuruti arahan dari pimpinan sekolah untuk mencoblos paslon no.3 Sudrajat-Syaikhu (Asyik), paslon yang diusung PKS dan Gerindra.

Dipecat secara tidak hormat melalui whattsap group adalah konsekuensi yang harus diterima Sang Guru karena ia memutuskan untuk mencoblos sang idolanya, Ridwan Kamil, paslon no.1. Pilihan itu berbeda dengan "paksaan" pemilik sekolah yang merupakan simpatisan PKS.

Beruntung bagi Robiatul, pemenang Pilgub Jabar versi hitung cepat (sejarahnya tidak pernah ada perbedaan pemenang hitung cepat dengan penghitungan real oleh KPU, termasuk di Pilgub Jabar 2013) ialah Ridwan Kamil. Bayangkan bila pemenangnya Asyik, mungkin Robiatul tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, ia bisa saja "terusir" dari lingkungannya dan mungkin harus berganti kependudukan di luar Jawa Barat untuk dapat tenang mencari sesuap nasi bagi keluarganya.

Pemaksaan pilihan yang dilakukan oleh PKS sebenarnya bukan hal yang baru, dengan klaim pasangan yang diusung PKS paling sesuai dengan perintah agama Islam, selama kurang lebih satu dekade belakangan, para kader dan simpatisan tidak ragu untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. 

Sebetulnya, jika kita lebih cermat melihat dalil Al-Qur'an, justru pemaksaan dan tindakan yang dilakukan PKS berlawanan dengan nilai agama Islam. Dalam Islam, jangankan pemaksaan untuk memilih pemimpin, paksaan untuk menganut agama pun tidak diperbolehkan. Itu tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 :    (_"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."_)

Bahkan dalam kasus pemecatan Rabiatul di Bekasi, apa yang dilakukan para pendukung paslon no.3 jelas menentang perintah Allah untuk memelihara kehidupan (pekerjaan) seorang manusia. Apalagi, Robiatul pun saudara kita sesama umat muslim yang memilih pemimpin yang juga sesama muslim (bedanya paslon itu tidak didukung PKS saja). Dalam Q.S. Al Maidah ayat 32 dijelaskan, bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah -- olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya_.

Apa yang dilakukan oleh PKS dan para pendukungnya secara tatap muka di pengajian maupun di media sosial pun lagi -- lagi justru bertentangan dengan agama. Mereka seolah lupa oleh firman Allah yang berbunyi :

("Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Q.S. An-Nahl 125_)

Di media sosial misalnya, kita dapat melihat dengan mudah para simpatisan PKS menyeru masyarakat untuk memilih paslon yang didukungnya dengan kata -- kata yang kasar.

 Siapa yang berbeda pilihan dikatakan kafir, bahkan identitas orang yang berbeda pendapat dengannya kerap disebar agar masyarakat dapat "membully" pemegang akun yang berbeda pilihan itu. Mereka seolah paling tahu siapa yang beriman siapa yang tidak, padahal hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang tersesat (tidak menutup kemungkinan para PKS itulah yang tersesat).

Mereka (PKS) yang kini belum berkuasa sudah dapat menghakimi dan menghukum secara sosial siapapun yang berbeda pilihan dengannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun