Mohon tunggu...
Abd. Ghofar Al Amin
Abd. Ghofar Al Amin Mohon Tunggu... wiraswasta -

|abd.ghofaralamin@yahoo.co.id|

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

PKB dan PPP Berebut Kursi Menteri Agama

18 Oktober 2014   05:20 Diperbarui: 17 Juni 2015   20:36 169
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14135575871423318033

ilustrasi (sumber; nefosnews.com)

Salah satu kementerian yang seringkali menjadi rebutan parpol/ormas berbasis agama adalah kementerian agama. Kementerian yang paling dianggap bisa menjadi lembaga yang mampu menjalankan “visi-misi titipan” dari parpol/ormas yang kadernya duduk di kursi kementerian tersebut. Jauh-jauh hari sebelum pilpres dilangsungkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai satu-satunya partai berbasis massa Islam yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangat optimis pasti akan mendapatkan jatah kursi menteri agama.

Belakangan, terlebih jelang pelantikan prsiden/wapres, peta politik sepertinya perlahan-lahan terus berubah. PKB sepertinya juga bukan menjadi satu-satu partai berbasis massa Islam yang menjadi penyokong KIH dan berpeluang untuk mendapatkan jatah kursi menteri agama tersebut. PPP yang pada pemilihan pimpinan MPR sudah bergabung dengan KIH, sepertinya akan melanjutkan kemesraannya itu, terlebih partai berlambang Ka’bah itu kini dipimpin oleh Romahurmuzy (Romy) yang dari awal lebih cenderung untuk bergabung dengan Jokowi-JK ketimbang dengan Prabowo-Hatta.

Ketua Majlis Syariah, KH. Maimon Zubair (Mbah Maimon) pun sudah bertemu secara khusus dengan Jokowi di Jakarta, sebagai sinyal bahwa PPP akan berlabuh ke kubu KIH. Bergabungnya PPP dengan KIH tentu tidak gratis, berbagai sumber telah menyebutkan minimal satu jatah kursi menteri akan diberikan untuk PPP, dan sepertinya Lukman Hakim Saefudin yang baru beberapa bulan menggantikan Suryadarma Ali akan dipertahankan untuk melanjutkan jabatannya sebagai menteri agama pada era Jokowi-JK.

PKB yang dari awal sudah komit tentu tidak mau kehilangan peluangnya begitu saja. Dari 10 kandidat menteri dari PKB sepertinya secara berurutan; Imam Nahrawi, Ali Machsan Moesa dan Abdul Kadir Karding paling berpeluang menduduki jabatan menteri agama. Imam Nachrawi sepertinya berpeluang pertama karena dia telah merelakan kursi sekjend dijabat oleh Hanif Dhakiri dan namanya sudah masuk dalam daftar calon menteri dari parpol koalisi jokowi. Untuk Ali Machsan Moesa dan Abdul Kadir Karding yang legowo karena tidak lolos menjadi sekjend, sang Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pasti sudah menyiapkan tempat yang layak untuk keduanya.

Masuknya PPP ke kubu KIH, selain mengancam posisi jatah menteri agama bagi PKB, partai pimpinan Cak Imin ini sepertinya juga akan mengalami pengurangan jatah menteri yang semula 3-4 menjadi 2-3. Selain karena masuknya PPP, Jokowi kabarnya juga mengurangi satu jatah untuk profesional partai dari rencana semula, sehingga wajar saja jika PKB, dan juga pertai pengusung lainnya yang telah berjuang dari awal ikut ketar-ketir, kecuali PPP yang datang belakangan langsung dapat janji “suguhan enak” dari Jokowi.

bergabungnya PPP dengan kubu Jokowi sepertinya membuat gerah PKB. Secara historis hubungan PKB dan PPP sejak awal berdirinya partai besutan Gus Dur sudah kuran mengenakan, bahkan sejumlah insiden dan kontak fisik sempat terjadi di beberapa daerah rawan. soal persaingan dan perebutan juga mengingatkan kita pada peristiwa “rebutan” Gus Dur antara kedua partai berbasis massa Islam ini, dan kini sepertinya akan terulang kembali, dan PKB yang merasa dirugikan. Inilah politik, kita tunggu saja tanggal mainnya, siapa yang benar-benar untung dan siapa yang benar-benar rugi, siapa pula yang merasa puas dan siapa pula yang bakal kecewa? (Banyumas; 17 Oktober 2014)

Salam Kompasiana!

Sebelumnya :

1.Uji Coba Dana Desa Baru 150 Juta, Belum 1,5 Milliar

2.Pelantikan Jokowi Dijamin Mulus

3.Evan Dimas Keok Di Myanmar

4.Yuk Cari Pahala Di Kompasiana

5.Asyiknya Jadi Anggota DPR-RI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun