Seorang mantan Menteri jadi Gubernur atau Dirut BUMN turun kelas ? Oh tidak, buktinya Kofifah Indar Parawansa jadi bukti menjadi Gubernur Jawa Timur saat ini. Lalu ada Anis Baswedan, mantan Menteri Pendidikan jadi Gubernur DKI saat ini. Sementara Nur Mahmudi Ismail mantan Menteri Kehutanan malah biasa-biasa saja menjadi Walikota Depok.
Maka tak jadi masalah jika Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dipercayakan untuk membenahi penyakit kronis yang telah lama melanda sebuah BUMN yakni maskapai Garuda Indonesia. Terlebih lagi ketika Direktur Utama (Dirut) maskapai sebelumnya tidak saja terlibat penyelundupan moge Harley Davidson tapi juga diduga terkait aneka peristiwa pelecehan seksual.
Babak baru masalah Dirut Garuda Indonesia semakin terbuka lebar akibat terbongkarnya banyak kasus dalam tubuh BUMN itu, salah satunya dugaan pelecehan seksual. Dugaan ini muncul berdasarkan serangkaian papan bunga yang hadir di seputaran kantor pusat Garuda Indonesia mengucapkan rasa gembira atas nama "korban pelecehan" direksi Garuda Indonesia.
Tampaknya kerugian Garuda Indonesia selama ini tidak lepas dari persoalan mental dan manajemen yang telah lama bersemayam di sana. Praktek mempermudah urusan melalui pelanggaran SOP serta praktek menjaga "proyek" masing-masing berkaitan dengan kebutuhan BUMN itu tampaknya sudah lama terjadi.
Jika sekarang Garuda Indonesia ingin dibenahi kembali tidak mungkin dibenahi dari titik nol hingga membongkar ke akar rumput. Setidaknya harus dilakukan pembenahan dari tingkat Dirut, Direksi dan kepala bagian masing-masing serta bagian internal audit yang selama ini paling krusial menjadi penanggung jawab pengawasan BUMN tersebut.
Mengacu pada sebuah laman Garuda Indonesia disebutkan dengan jelas peranan Internal Audit G.I di sini berisi "Piagam" Organisasi Internal Audit (IA).
Organsisasi ini dibentuk oleh Surat Keputusan Dirut. Dipimpin oleh kepala unit Audit Internal yang berkedudukan di kantor pusat dan bertanggung jawab terhadap Direktur Utama.
Pada Bab 3, Tugasnya antara lain : melakukan Pemeriksaan dan Penilaian atas efisiensi dan aktifitas dibidang akuntansi, operasional, keuangan, SDM, Pemasaran, IT dan lainnya. Hebat betul bukan?
Sementara salah satu wewenangnya adalah melakukan komunikasi langsung dengan Dirut, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Amboi.. betapa hebatnya tugas tersebut bukan?
Jika sudah dijalankan tentu ada buktinya terarsip tentang temuan-temuan penyalah gunaan hak, wewenang dan tanggung jawab bagian-bagian yang disebutkan dalam tugas IA. Dan jika sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait termasuk Dirut tetapi tidak memberi perubahan maka IA harusnya telah berkoordinasi dengan IA eksternal sebut saja dari Kemenkeu.
Jika hal itu pun ternyata sudah dilakukan (dengan bukti terarsip) tapi IA eksternal tidak menggubris atau tak berani ikut campur maka tugas IA sudah berjalan dengan baik, masalahnya adalah memang para punggawa GI selama ini telah rusak mentalnya akibat euforia jabatan,
