Media Publik dan "Online" Lakukan Intoleransi Pemberitaan

Jika Pemerintah belanja bahan bangunan infrastruktur, yang menikmatinya adalah para pengusaha besar dibidang bahan bangunan saja (semen, besi baja, pasir oleh pengusaha partai).

Memperhatikan sebuah tulisan di Kompasiana yang lama bertengger di posisi terpopuler, yang isi tulisan tersebut ingin menghancurkan sebuah partai, kalau diperhatikan tulisan itu hanya berbunyi sebagai pola surat kualitas cinta monyet yang isinya sedang mengungkap adanya uang mahar di Partai Gerindra berdasarkan ocehan La Nyalla di sebuah Pengadilan dan ocehan itu juga BELUM TENTU ADA KEBENARANNYA. Bisa jadi itu merupakan janji La Nyalla kepada Gerindra yang tidak bisa dipenuhi La Nyalla sendiri. 

Artinya ocehan La Nyalla itu SESUNGGUHNYA SANGAT DIRAGUKAN KEBENARANNYA. Sekarang mari kita ungkap apakah PDIP bersih dan tidak ada sama sekali uang mahar di PDIP ? Untuk uang mahar, bisa berupa dukungan dana dari Kapitalis yang berpihak kepada Partai dengan kompensasi mendapatkan berbagai proyek APBN dan infrastruktur.   

Menurut Habiburokhman, apa yang dikatakan mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla tidak berdasar. Terlebih, La Nyalla telah mengaku tidak memiliki bukti dan hanya menyatakan berani sumpah pocong. 

"Masa Bawaslu mau menindak lanjuti sumpah pocong? Bawaslu harus bekerja secara profesional. Minimal ada alat bukti." Meski begitu, Habiburokhman mengatakan tetap setuju jika kasus ini diusut. Ia memastikan bahwa kasus ini akan terbukti tidak benar. Bagi dia, itu akan sangat menguntungkan bagi Partai Gerindra.

Banyak pemberitaan yang harus diungkap di beberapa media publik yang saat ini dikuasai para Kapitalis yang berpihak kepada ideologi tertentu. Seperti kasus penelantaran masyarakat Papua sebagaimana yang ditulis oleh Natalius Pigai aktifis HAM yang menyatakan banyaknya bayi meninggal di Papua dari kemungkinan adanya penyakit menular disana, akan tetapi tidak ada perhatian dan tindakan serius dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Daerah sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat.

Perhatian yang minim dari Pemerintah Pusat terhadap Papua, bisa memicu percepatan disintegrasi dan ini sangat disukai oleh para musuh terselubung Indonesia yang ada didalam negeri dan luar negeri yang menginginkan Papua segera lepas dari NKRI karena mereka ketakutan dengan perkembang tumbuhan agama Islam di Papua. 

Apakah politik pembusukan seperti ini sedang dijalankan oleh pihak tertentu didalam negeri atas konspirasi dengan pihak asing dan secara tidak sadar kekuasaan tidak mengetahuinya ? (Abah Pitung)