Pandemi yang melanda Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan banyak pembaharuan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan dengan keadaan yang menimpa Indonesia. Segala bidang berdampak dari pandemi ini, Corona merupakan penamaan yang diberikan oleh WHO ( World Health Organization) yaitu Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya yaitu Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (WHO,2020). Covid-19 ini pada awal kasus menjadi perbincangan dan menimbulkan konspirasi terkait kebenaran adanya virus. Tidak sedikit yang mengatakan ini hanya wabah kecil yang dibesar-besarkan dan argument lainnya.
Setiap kementerian punya PR besar ketika adanya wabah pandemi ini karena harus menyesuaikan program kerja kementerian dengan kondisi pandemi. Terutama pendidikan yang harus mengadakan pembelajaran secara daring sehingga proses adaptasi terkait pembelajaran jarak jauh menjadi perdebatan berbagai pihak dari guru, murid, dan orang tua. Banyak kebijakan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia tidak jelas ujungnya karena langkah kementerian yang lamban sebagai asumsi dari masyarakat sehingga penyampaian kepada dari daerah masing-masing tidak tersampaikan secara optimal. Pemberian kuota semisal, banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini sehingga tidak tersampaikan dengan baik ke tujuan pemberian.
Perlu diketahui kebijakan yang diberikan oleh Pak Nadhiem untuk menangani PJJ ini mulai diterima masyarakat seperti yang telah berjalan sekarang yaitu Kampus Merdeka- Merdeka Belajar. Selain itu, Pak Nadhiem telah mengerahkan semua pihak untuk penggunaan dana bos juga dialihkan kepada pemberian kuota pelajar. Menggunakan media televisi TVRI untuk anak-anak yang tidak mempunyai gawai sehingga tidak tertinggal materi yang dipelajari. Kekurangan pengajar di sekolah 3T, Kemdikbud menyelenggarakan kampus mengajar yang akan diikuti oleh mahasiswa yang terpilih dan kemudian dapat membantu pengajaran disana dengan reward yang diberikan oleh kemdikbud, dan kebijakan lainnya.
Namun, kenapa kira-kira pembelajaran belum offline? Salah banyak orang pasti bertanya terkait ini. Sebagai pemimpin tentunya banyak pertimbangan yang dipikirkan. Pertama, kasus positif covid 19 yang masih belum turun. Kedua, Program vaksin yang masih tahap awal dan sedang berlansung. Ketiga, Masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Keempat, mulai dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara online dengan menaati protokol kesehatan dan tidak lebih dari 50% pelajar yang di dalam kelas serta tidak melakukan kerumunan.
So, Bagaimana menurut anda?
