Reformasi birokrasi pastinya harus difokuskan kepada para birokratnya, bukan semata-mata pada aspek birokrasinya. Mengapa? Karena penentu lancar tidaknya aspek administrasi atau birokrasi bukan pada sistemnya, melainkan pada orang yang pegang posisi di dalam birokrasi itu. Oleh karena itu, ungkapan yang sebenarnya paling tepat ialah Reformasi Birokrat, bukan reformasi birokrasi.
Silih bergantinya birokrat, -terutama di tingkat pusat, sebagaimana muncul berita-berita tentang  akan segera ada susunan kabinet baru- , idealnya segera membawa serta perubahan dalam pelayanan dan upaya pencapaian target pada masing-masing instansi.Â
Namun dalam kenyataannya, pergantian birokrat tidak sertamerta membawa pembaharuan pelayanan dan pencapaian targetnya. Ganti menteri mungkin saja terjadi munculnya kebijakan baru, -"ganti menteri, ganti kebijakan-" akan tetapi seringkali tidak membawa dampak baru dalam hal  peningkatan kinerja, misalnya.
Mengapa sering terjadi seperti itu? Titik terlemah birokrat umumnya terletak pada "kemalasan" atau bahkan keengganan para birokrat mempelajari dan menguasai betul-betul dokumen perencanaan pembangunan, sebutlah misalnya RPJMN.Â
Birokrat "malas" seperti itu umumnya langsung jujug (Jawa) yakni langsung saja membaca DIPA tahunan instansinya, lalu "tancap gas" membuat berbagai kebijakan untuk penyerapan dana. Hanya mengandalkan diri pada penguasaan DIPA, birokrat itu tidak akan tahu apa yang akan menjadi outcome tahunan, jangka menengah dan jangka panjangnya. Birokrat "malas belajar" bahasa perencanaan seperti itu, sering beralasan "bisa bertanya" atau "pasti akan dibantu" oleh staf dan anak buahnya.
Sikap dan pola pikir birokrat "malas"  seperti itulah yang mendesak segera direformasi, karena pasti dialah titik penghambat utama. Dan birokrat semacam itu pasti akan "dimanfaatkan" atau bahkan "ditipu" oleh staf atau anak  buahnya. Memahami secara tuntas RPJMN hukumnya wajib bagi setiap birokrat. Baik di tingkat pusat maupun di daerah sering terjadi pemahaman keliru tentang RPJMN atau pun RPJMD; seolah-olah dokumen perencanaan pembangunan itu hanya pihak birokrat Bappenas-lah (pusat) atau birokrat Bappeda-lah  (daerah) yang harus menguasai, memahami, dan memegang teguh sebagai pedoman dasar kinerja.
Tiitik terlemah lainnya terletak pada birokrat "lama" yang merasa sudah berakar dan tahu paling banyak di instansinya, dan karena merasa sudah senior, mereka inilah justru "penghambat" laten di instansi yang bersangkutan.Â
Birokrat senior umumnya dihormati/disegani karena faktor senioritasnya, tetapi apakah para senior ini dengan sendirinya siap menjadi teladan baik dalam konteks reformasi birokrasi? Inilah tantangan terbesar reformasi birokrasi di berbagai instansi. Senioritas tidak menjamin integritas  apalagi dalam konteks reformasi.
Hukum alam tentang Perubahan Sosial menyebutkan bahwa "Siapa pun cenderung menolak perubahan," dan orang yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menolak adalah dia/mereka yang zona nyamannya merasa akan terusik apalagi terancam.
Tukiman Taruna sayoga
Pengajar Pascasarjana di UNIKA Soegijapranata, UNDIP, dan UNS
