Menghakimi Lukman Hakim

SAYA SANGAT menyayangkan respon DPP PPP versi Djan Faridz terhadap berbagai kebijakan Menag Lukman Hakim. Menurut jubirnya, Fernita Darwis, Menag dituding telah melakukan setidaknya 4 tindakan yang dianggap meresahkan umat Islam; mengizinkan Syiah menggunakan gedung Kemenag untuk acara seminar, qiraat langgam Jawa, 'mengakui' Bahai sebagai agama, dan meminta publik menghormati juga orang yang tidak puasa.

Dengan nada mengancam, Fernita juga mengultimatum LH supaya menghentikan kontroversinya. Jika tidak, keanggotaan LH dari partai tersebut akan dicabut.

Bagi saya, Fernita berlebihan saat mengatasnamakan umat islam Indonesia. Mereka tidak resah apalagi marah. Buktinya Indonesia tetap adem ayem. Polemik di media merupakan hal lumrah. Umat Islam telah cukup dewasa dalam merespon hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Justru, statemen-statemen Menag menunjukkan kualitasnya sebagai pejabat publik yang dewasa dan mengayomi semuanya. 

Diakuinya Bahai sebagai agama, perlu disambut gembira, mengingat agama ini telah lama mendapat persekusi dan diskriminasi dari Negara. Saya mendorong Menag terus mengambil langkah agar keadilan juga diterima oleh agama/kepercayaan lainnya, misalnya Parmalim dan Sunda Wiwitan.

Soal qiraat langgam Jawa, Fernita dan mungkin seluruh elit PPP nampaknya perlu banyak belajar lagi tentang agama Islam dengan semangat ukhuwah wathaniyah (nasionalisme) dan ukhuwah basyariah (humanisme). Mempelajari kembali Islam secara benar dan tidak emosional akan membuat Fernita terbebas dari upaya mempermalukan diri mereka sendiri.

Pak Menag juga telah menunjukkan kearifannya sebagai seorang muslim Indonesia dan pejabat dalam seruan agar orang yang tidak berpuasa juga perlu dihormati. Ibu menyusui, orang sakit, para jompo, kelompokn non muslim dan orang-orang yang memang tidak diwajibkan berpuasa oleh agama, tidak boleh tidak dihormati. Pak Lukman ingin mengatakan -dalam soal ini- bahwa dirinya bukan hanya menteri milik orang yang berpuasa saja, namun dia juga milik orang yg tidak berpuasa.

Soal fasilitasi pertemuan Syiah di gedung Kemenag, kebijakan Menag ini malah harus didukung sebagai ijtihad dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog. Upaya menag ini justru sejalan dengan Nawacita Jokowi-JK, lebih-lebih dalam kerangka NKRI.

Saya tidak tahu, Islam mana yang tengah direpresentasi oleh Fernita dkk. 

Diluar itu, saya melihat pernyataan Fernita ini lebih  merupakan kegalauan faksi radikal di tubuh partai tersebut. Reaksi partai ini cenderung memiliki tendensi politik dan sangat berintensi mengais simpati-politik dengan cara mengatasnamakan umat Islam.

Semoga Fernita dkk berhenti mempolitisasi agama.