Salman Darwis
Salman Darwis

Peneliti Hukum Tata Negara dan Advokat di Refly Harun & Partners .. Belajar itu membaca dan menulis ..

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Diskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah

10 September 2018   14:51 Diperbarui: 10 September 2018   15:12 340 0 0

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (UU Pilkada) telah melalui serangkaiaan perubahan (revisi), baik dari sisi subtansi maupun prosedural penyelesaian sengketa.

Namun demikian, dari hasil evaluasi yang berbuah pada revisi UU Pilkada tersebut tidak sekalipun memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan indeks demokrasi.

Malah semakin kesini indeks demokrasi bukannya meningkat tapi mengalami penurunan, tengok saja rilis Badan Pusat Statistik yang memaparkan penurunan indeks demokrasi Indonesia dari 73,04 persen di Tahun 2014 turun di angka 72,82 persen pada tahun 2015.

Penurunan indeks demokrasi Indonesia di Tahun 2015 dipengaruhi 3 (tiga) aspek demokrasi.

Pertama, ialah turunnya kebebasan sipil sebanyak 2,32 poin dari 82,62 jadi 80,30.

Kedua, ialah naiknya hak-hak politik sebesar 6,91 poin dari 63,72 jadi 70,63.

Ketiga, ialah turunnya lembaga-lembaga demokrasi sebesar 8,94 poin.

Selain itu,  institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses berdemokrasi juga ikut ambil dalam penurunan indeks demokrasi Indonesia, yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turun jadi 42, 90 poin, peran partai politik dari 61,76 poin jadi 59,09, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan turun jadi 60,59 poin, dan peran birokrasi pemerintahan daerah dari 99,38 poin jadi 53,11.

Dari hasil survei Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan tren semakin menggunungnya tingkat ketidakpercayaan publik (public trust) atas kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan partai politik.

Penilaian itu menjadi wajar apabila menilik eksistensi lembaga-lembaga demokrasi dan partai politik yang tidak dapat memenuhi ekspektasi publik terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kader partai politik yang bebas dari segala praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu indikator atau parameter minimnya perbaikan subtansial dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kelapa daerah, terkonfirmasi dari norma hukum dan penanganan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan massif yang berujung pada diskualifikasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun sisi kelemahan itu akan penulis jabarkan pada sub bahasan selanjutnya.

Problem Norma Hukum yang Kurang Tegas

Dalam mewujudkan demokrasi subtansial dibutuhkan norma hukum dengan pengenaan hukuman yang menjerakan bagi para pelaku pelanggaran pemilihan.

Hal itu diperlukan sebagai instrument pembinaan dan penanggulangan secara preventif maupun refresif.

Namun demikian, dalam berbagai revisi UU Pilkada tidak satupun diketemukan norma hukum yang bersifat aplikatif dan menjerakan.

Misalnya saja berkenaan norma hukum yang memuat materi diskualifikasi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sesungguhnya ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 10 2016, dimaksudkan oleh para pembentuk undang-undang (policy making) sebagai rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) guna mengubah kebiasaan buruk pasangan calon kepala daerah  dan wakil kepala daerah, tim pemenangan, dan masyarakat yang senantiasa menempatkan uang sebagai stimulus utama memikat hati pemilih dan  pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan eksistensi norma tersebut diharapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berserta tim  pemenangannya tidak melakukan tindakan-tindakan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan (KPU beserta jajarannya maupun Bawaslu beserta jajarannya) dan/atau Pemilih.

Secara faktual, pengenaan sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kelapa daerah terkesan hambar, tidak tegas atau setengah-setengah atau tidak memberikan efek penjerahan sama sekali. Seyogyanya sanksi diskualifikasi pasangan tidak dalam rezim pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, karena pada prinsipnya setiap penggunaan uang (money politic) dalam konteks mempengaruhi penyelenggara pemilihan maupun pemilih sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan berskala berat atau tidak dapat ditolelir dan berimplikasi signifikan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karena itu, meskipun tindakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta tim pemenangannya yang melakukan money politic dan mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih terbukti terkonfirmasi hanya 1 (satu) peristiwa (tidak kumulatif terstruktur, sistematis, dan massif), maka sudah seharusnya dapat dikenakan sanksi pembatalan kepesertaan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2