Temuan Indonesia Coruption Watch (ICW) tentang gelontoran dana upah pemengaruh (influencer) dari Pemerintah mencapai Rp90,45 miliar. Bukan angka yang sedikit sehingga wajar jika warganet sontak terbelalak. Twitter seketika gaduh. Tagar berdiri tegak di lini masa.
Media sosial memang bukan barang baru pada zaman digital ini. Hampir semua pemegang telepon pintar di Indonesia mempunyai akun media sosial. Banyak di antara mereka yang memiliki lebih dari dua jenis medsos. Bahkan ada netizen yang memiliki lebih dari satu akun untuk satu jenis medsos.
Aktivitas warganet Indonesia di media sosial juga luar biasa. Termasuk saya. Kecuali tengah riset atau menulis buku saja maka saya otomatis berhenti berkicau, masuk ke ruang tapa, dan menutup pintu rapat-rapat bagi semua jenis media sosial. Tanpa ampun, tanpa pilih kasih. Selepas bertapa, mengoceh lagi.
Sekat komunikasi pun melampaui ruang dan waktu. Tidak heran jika sesuatu yang dianggap heboh dapat seketika menjadi viral. Semua karena keberadaan media sosial. Jangankan mereka yang sudah lama saling kenal, yang belum saling kenal saja bisa bertukar puji dan maki di media sosial.
Masih pada tahun yang sama, We Are Social dan Hootsuite mengungkap bahwa sebanyak 150 juta jiwa atau 56% dari total populasi masyarakat Indonesia menggunakan media sosial secara aktif. Sekali lagi secara aktif. Bukan sekadar muncul, gulir atas gulir bawah, lalu raib tanpa jejak.
Jadi, tidaklah janggal apabila media sosial kemudian menjadi media kampanye atau pemasaran. Baik bagi produk tertentu maupun aktor-aktor politik tertentu. Tidaklah aneh pula apabila Pemerintah urun tangan menggunakan jasa para pemengaruh dan pendengung (buzzer).
Kebijakan pinjam tangan influencer dan buzzer dengan guyuran dana bejibun itulah yang memantik kritik. Pemerintah pun pasti memaklumi bakal diterjang gelombang kritik. Bagaimanapun, dana yang digelontorkan adalah dana publik.
Temuan ICW tentu saja sangat patut diapresiasi dan perlu disikapi. Itu pula alasan mengapa artikel ini ada. Terlepas dari beberapa alasan kuat yang diungkapkan oleh Egi Primayogha, banyak sisi yang penting disoroti. Baik dari sudut cara memilih persona maupun dari segi besaran upah. Baik dari sudut materi propaganda maupun dari sisi keberdayaan dan kebermanfaatan propaganda.
Pada mulanya, jasa influencer dan buzzer digunakan untuk memasarkan atau mengampanyekan satu produk. Semacam pamer merek agar jemaah influencer dan buzzer melirik, syukur-syukur mencari tahu dan membeli, produk yang sedang dipromosikan.
Tidak semua pemengaruh dan pendengung menerima bayaran. Ada yang benar-benar tulus karena pernah merasakan faedah dari produk tertentu. Itu dulu. Sekarang makin sumir. Sekat antara mereka yang dibayar dan tidak dibayar sangatlah tipis.
