Â
Kualitas setiap sekolah selama masa krisis Covid-19 diukur dari seberapa tingginya tanggung jawab pribadi dari para siswa, guru, orang tua, pengawas sekolah dan pemerintah terhadap jalannya pendidikan. Salah satu hikmah dari krisis Covid-19 adalah demi menguji tanggung jawab setiap individu dalam pendidikan.
Sekolah mandiri dan sekolah digital membutuhkan tanggung jawab individu para siswa dan keluarga mereka. Tanggung jawab itu bertumpuan pada kesadaran bahwa semua siswa, keluarga, lembaga pendidikan maupun pemerintah memiliki satu komitmen utama, yaitu: demi menggapai masa depan bangsa dan tanah air yang cerah melalui pendidikan.
Salah satu kelemahan sistem pendidikan Indonesia adalah bahwa hampir semua Undang-Undang Pendidikan di Indonesia belum memberi tempat bagi tanggung jawab pribadi dari para siswa. UU Pendidikan lebih menekankan pendidikan sebagai tanggung jawab moral para guru dan orang tua.
Pada masa krisis Covid-19 ini menjadi jelas betapa pentingnya kompetensi dan tanggung jawab tiap pribadi dalam pendidikan. Tanggung jawab pribadi dalam pendidikan secara digital dikenali dan diperhitungkan. Tanggung jawab pribadi dilihat mulai dari pedoman kebijaksanaan hingga kegiatan pengawasan terhadap sistem administrasi sekolah dan pengawasan terhadap para siswa dan guru secara digital. Sistem manajemen sekolah, para guru, para siswa dan para orang tua harus memperlihatkan kejelasan, transparansi dan kehandalan.
Tanggung jawab pihak sekolah mulai dari SD hingga SMA/SMK dilihat dalam hal kualitas dan kuantitas pelajaran yang ditawarkan, desain pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, ketersediaan guru dan umpan balik tentang kemajuan belajar para siswa secara digital. Transparansi pendidikan harus ditunjukkan di Website sekolah yang dapat dengan mudah diakses oleh para siswa dan para orang tua.
Sudah ada banyak sekolah dan guru yang sangat berkomitmen untuk menjaga kontak dengan siswa mereka dan mempromosikan mereka. Banyak orang lain tidak menginginkan kontak dan promosi itu. Sebab seringkali tidak ada gambaran umum terhadap prinsip, komitment dan kesepakatan tertulis tentang pedoman yang mengikat pada setiap sekolah. Agar tanggung jawab itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan nilai dan tujuannya. Tanggung jawab pribadi tidak berarti non-komitmen dan kesewenang-wenangan.
Mulai dari pemerintah, sistem administrasi sekolah, pengawas sekolah dan manajemen sekolah: semua tingkatan harus memenuhi tanggung jawab mereka. Tanggung jawab pribadi memperlihatkan standar atau pedoman tertulis yang jelas dan mengikat. Standar tertulis juga berupa pedoman kebijaksanaan pembelajaran digital, hubungan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran digital. Pedoman itu harus terbuka terhadap ketersediaan umpan balik. Para siswa harus memahami, dan di atas segalanya, pedoman itu dilaksanakan secara konsisten.
Tanggung jawab pribadi dalam pendidikan juga mencakup akuntabilitas, baik kepada komunitas sekolah maupun kepada pengawas sekolah. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tantangan mengajar di saat pandemi, sekolah harus menyediakan platform pembelajaran yang dapat digunakan oleh para siswa dan guru.Â
Di dalam lembaga sekolah harus dibentuk tim guru untuk mengkoordinasikan seluruh pembelajaran digital. Seluruh sistem manajemen sekolah harus memiliki gambaran umum tentang berbagai peluang pembelajaran jarak jauh di sekolah sendiri.
Di sekolah, tanggung jawab komunikasi digital harus diperjelas oleh kompetensi pedagogis dari para pengelola sekolah. Kompetensi pedagogis ini harus diamankan dan diperoleh melalui pelatihan lanjutan secara cepat.
Dengan latar belakang pengalaman sekolah dalam pembelajaran konteks pandemi Covid-19, kerangka kerja kualitas pendidikan harus segera dilengkapi dengan indikator pembelajaran jarak jauh, dengan system digital secara komprehensip. Indikator pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa, orang tua, guru dan pengawas sekolah dapat menentukan seberapa baik sekolah dapat memenuhi persyaratan ini.
Di daerah-daerah, kualitas pendidikan tergantung pada pedoman bahwa para staf guru tetapi harus memiliki kompetensi bersertifikat digital dalam pengembangan dan pengendalian proses pembelajaran digital di setiap sekolah. Definisi keterampilan dan standar yang diperlukan untuk pembelajaran ini harus dilakukan secara lintas daerah sebagai bagian dari implementasi strategi "Model Pendidikan di dunia digital".
Setelah memastikan guru-guru mana yang sudah memiliki keahlian digital, masing-masing sekolah harus dapat mengajukan dana BOS untuk aktivitas persekolahan digital. Pelatihan digital bagi para guru harus dilakukan dalam satu tahun ajaran. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sekolah di masa depan akan dapat memenuhi persyaratan pembelajaran digital selama penutupan sekolah sebagian atau seluruhnya terkait pandemi.
Sekarang masyarakat sudah menguasai krisis Covid-19 karena sudah lebih dari 1 tahun hidup di dalam krisis Covid-19. Anak-anak dan remaja telah menderita kerugian akibat mereka dikeluarkan selama berbulan-bulan dari lembaga pendidikan mereka. Tetapi kualitas sekolah diukur dengan seberapa tingginya tanggung jawab tiap-tiap pribadi dan pihak sekolah dalam keberhasilan melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung  dan tatap muka digital.
