Jakarta - Para pengepul minyak jelantah mempertanyakan soal regulasi baru yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Permendag No.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Akibatnya aturan baru itu, kini mereka kebingungan lantaran tidak lagi bisa menjalankan usahanya.
"Usaha kami ini UMKM, bisa dibilang pelaku usaha mikro yang ingin berkembang selepas pandemi. Kami ini bukan perusahaan minyak kelapa sawit yang memiliki pabrik besar. Tolong selamatkan kami para pelaku UMKM yang bergerak sebagai pengepul minyak jelantah. Jangan membuat kami bingung dengan regulasi yang baru," ujar Roy Martha Wijaya, pelaku usaha minyak jelantah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Roy menuturkan, usaha yang dirintisnya benar-benar dari nol dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah. Usahanya bertahan sampai sekarang awalnya ingin menyelamatkan lingkungan dengan mengolah limbah minyak jelantah yang selama ini dibuang dan dianggap tak ada nilainya.
"Alhamdulillah usaha saya sudah mengantongi izin usaha sesuai aturan yang berlaku. Semua legalitas perusahaan hingga Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, pasca diberlakukannya Permendag pada 24 Januari 2022, usaha kami seolah-olah ilegal tak berizin," ungkapnya.
"Adanya Permendag No.2 Tahun 2022 ini membuat saya bingung. Masa izin usaha minyak jelantah disamakan dengan perusahaan minyak sawit mentah?. Di NIB KBLI perusahaan saya perdagangan besar minyak dan lemak nabati serta hewani, berdasarkan KBLI 2020 kodenya 46315 dan 46327," sambung pria asal Purwakarta ini.
Kaji Ulang
Ia berharap Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi agar dapat mengkaji ulang aturan yang membuat dirinya dan pelaku usaha minyak jelantah lainnya resah, bahkan menjerit lantaran harus berhenti beroperasi.
"Minyak jelantah yang kami kumpulkan sudah tidak ada nilainya, pokona bingung pisan. Termasuk Emak-emak yang lagi semangat-semangatnya mengumpulkan minyak jelantah," tuturnya.
"Tolong kaji kembali Permendag tersebut, kami paham tujuannya agar harga minyak goreng tidak naik, agar pasokannya dalam negeri diprioritaskan. Tapi sekali lagi, tolong jangan disamaratakan dengan perusahan-perusahaan besar. Mungkin yang besar saja pusing, bagaimana dengan UMKM seperti kami?," ucap Roy.
