Gedung Sate merupakan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di dalamnya berkantor Gubernur, Wakil Gubernur, Setda, Asisten serta beberapa Kepala Biro, dan yang paling bertanggung jawab memberikan pernyataan tentang pertanggung jawaban keuangan kepada publik melalui wartawan adalah Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum. Perputaran uang dan pengambilan keputusan di dalam Gedung Sate bergantung pada disposisi Gubernur dan para Kepala Biro, entah berapa ratusan milyar uang rakyat sudah disalurkan untuk pembangunan, bantuan, dan acara – acara seremonial Gubernur dan bawahannya, apakah penggunaan uang itu ada pertanggung jawabannya? tentu saja ada, apakah benar data – data keuangan tersebut hanya Tuhan yang tahu. LSM garis keras dan barisan sakit hati sering berdemo di gedung sate, mereka menyuarakan berbagai permasalahan, diantaranya tentang anti korupsi yang terjadi di Jawa Barat, tetapi mereka jarang menyuarakan korupsi pejabat Gedung Sate, dikarenakan mereka tidak mempunyai data dan fakta, paling banter isu korupsi kartu lebaran senilai 1,7 miliar dan bantuan sosial (bansos) senilai 839 miliar. Mengapa sungguh sulit membongkar korupsi di Gedung Sate? dikarenakan anggaran serta perputaran uang hanya pejabat terkait yang mengetahui, dan yang paling menyesakkan ialah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai anggaran berlangganan berita dan iklan untuk media cetak, televisi maupun on line. Bagaimana media akan memberitakan berita yang proporsional jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin memberikan uang bernilai fantastis untuk berlangganan berita dan memasang iklan berkedok layanan masyarakat? tentu saja media yang telah diberi “bantuan” akan menurunkan berita yang manis – manis dan berita tentang seremonial Gubernur serta Wakil Gubernur. Humas Pemprov Jabar sudah “menguasai” para pewarta di lingkungan Gedung Sate yang tergabung dalam pokja Gedung Sate, para pewarta ini adalah langganan Humas Pemprov Jabar untuk menyuarakan kepentingan Pemprov Jabar, para pewarta ini mudah dikenali karena akan muncul secara berkelompok dan bergerombol disetiap acara seremonial Pemprov Jabar, dan apakah para pewarta ini akan berani menurunkan berita utama tentang korupsi yang terjadi di Gedung Sate? silahkan jawab sendiri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai dana untuk media di seluruh Jawa Barat, tetapi dana tersebut hanya dinikmati segelintir media besar, media kecil hanya bisa gigit jari, sudah bukan merupakan rahasia bila diakhir tahun, segelintir pewarta akan berlibur menggunakan dana tersebut ditemani Humas Pemprov. Dalam sejarah Gubernur Jawa Barat, hanya Danny Setiawan yang telah merasakan dinginnya penjara, apakah akan ada pejabat Gedung Sate yang menyusul? hanya waktu yang menjawab dan keberanian para pewarta tulen untuk membongkar korupsi di Gedung Sate, dan semoga saja uang rakyat tidak disalahgunakan para pejabat Gedung Sate, karena satu rupiah uang rakyat, harus dapat dipertanggungjawabkan.