Selama kepemimpinan Agus Rahardjo, mainan KPK cuma nangkapi kepala daerah sesekali anggota DPRD, DPR atau pejabat sekelas Dirjend. Kagak pernah nangkap anggota Polri, TNI dan kabinet menteri Jokowi.
Bagi masyarakat ini lucu, dagelan atau bisa dikatakan KPK pengecut, ICW meneliti bahwa institusi paling korup adalah Polri. Logika orang bego hukum otak sekelas tukang beca pun pasti berpendapat, lembaga paling korup Polri seharusnya anggota dari lembaga tersebut yang banyak ditangkap.
Dalam tulisan dulu, saya beropini penangkapan kepala daerah kader PDIP adalah aksi protest melawan KPK atas diamasukannya UU Tipikor ke dalam KUHP. Analisanya berdasarkan pendapat Laode, salah seorang wakil ketua KPK, bahwa hanya presiden, pemangku tertinggi konstitusi pemilik yang mampu mencegah hal itu terjadi. Mencegah tipikor masuk KUHP.
Waktu tulisan itu dirilis, cuma membahas bupati Purbalingga, kepala daerah kader PDIP. Eh, gak tahunya berlanjut malahan hatrick OTT-nya. Kayak Christiano Ronaldo aje. Bupati Blitar dan Tulungagung yang nota bene juga kader PDIP terjaring korupsi.
Apa ini kebetulan atau bersifat politis? Hanya rumput bergoyang yang bisa menjawab.
