Alumnus ICW lagi laku nih. Ada yang jadi penasehat presiden, dan adapula yang sering tampil nongol di televisi, berbicara lugas untuk menangkis hal-hal baik negatif atau positif yang ditujukan KPK.
Mungkin karena ada alumnusnya di KPK, ICW ngamuk menentang hak angket pansus KPK oleh sebagian anggota DPR. Teriak pansus angket DPR terhadap KPK ilegal. Atau juga orang ICW yang bela KPK pengen saat jadi alumnus, ikutan sukses seperti contoh dua orang di atas.
Gue tetap tidak memercayai kemurnian aksi sebuah LSM. ICW itu LSM. Seperti tulisan gue sebelumnya, intinya, siapa penyokong dana sebuah LSM atau organisasi, niscaya aktifitas sang lembaga sosial masyarakat akan mengikuti permintaan si pemberi dana.
Kembali ke topik mengenai judul. Eh, sebelumnya gue mau curhat nih, saat dengar pemberitaan sebuah media televisi tentang KPK, diberitakan bahwa keberhasilan KPK dalam menangkap tangan atau OTT para koruptor dari berbagai kalangan, baik legislatif, eksekutif, profesional, dll ... bla bla bla legislatif disebut gubernur, menteri, bupati, walikota, eksekutif disebut anggota dewan DPR DPRD, profesional pengusaha, pengacara, yudikatif jaksa dan hakim.
Kalau jeli, maka ada sesuatu yang kurang dari berita media televisi tersebut, yakni ada satu contoh lembaga lupa disebut. Pada bagian yudikatif. Yakni Polri. Kalimatnya cuman jaksa dan hakim. Mana kata "polri"?
Lalu, apa hubungannya berita di atas, ICW dan pelemahan KPK?
Baru-baru saja ICW merilis penelitian investigasinya, mengumumkan lembaga paling korup di Indonesia adalah Polri.
Dari penelitian tersebut, pembuktian bahwa KPK super lemah. Kalau polri paling korup, kenapa tak pernah satu kali pun KPK OTT anggota Polri, meski pangkat terendah sedikitpun, seperti Bripda.
Seharusnya jika kepolisian, lembaga terkorup, maka semestinya pula anggota Polri yang banyak ditangkap OTT oleh KPK.
Ucok : "Seandainya ucok jadi anggota pansus KPK, maka ucok akan tanya, "Berani gak KPK tangkap OTT salah seorang jenderal Polri?".
Baba : "Kalau KPK berani nangkap jenderal Polri nanti diabrahamsamadkan cs kayak kemaren, dicari-cari kasus lama yang bisa dikriminalkan kepada ketua dan wakil-wakil ketua KPK."
