Membandingkan Cara Pemimpin Melihat Kemanusiaan Pasca Rusuh 21-22 Mei

Kerusuhan 21-22 Mei 2019 telah lewat. Namun narasi yang dihembuskan oleh banyak pihak di media dan media sosial tak berhenti sampai sekarang. Satu peristiwa yang sama, dimaknai berbeda tergantung siapa yang dia bela dan apa yang diyakininya (paling) benar. Namun demikian, apapun yang mereka narasikan atau yakini, obyeknya sama yakni manusia.

Saya ingin mengajak bahwa kemanusiaan tidak boleh dipermainkan, diperdagangkan, atau bahkan dikorbankan demi kepentingan-kepentingan politik. Semua agama meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tidak ada ciptaan lain yang melebihi manusia.

Dalam konteks politik, manusia juga medapatkan tempat terhormat. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon poticon, yakni hewan (zoon) yang bermasyarakat (politicon). Dengan istilah ini, Aristoteles berpendapat bahwa manusia secara kodrati hidup sosial, berinteraksi dengan orang lain.

Interaksi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia yakni hidup makmur dan bahagia. Inilah tujuan berpolitik yang dikemukakan oleh Plato. 

Untuk itu, baik Aristoteles maupun Plato sepakat, supaya manusia dalam suatu sistem masyarakat/ negara mencapai kemakmuran dan kebahagian maka yang diusahakan adalah menegakkan aturan bersama dan meminimalisir konflik.

Huru-hara yang terjadi 21-22 Mei 2019 lalu, melibatkan manusia yang menghirup udara dan menginjak tanah yang sama, yakni Ibu Pertiwi. Ada manusia yang disebut aparat keamanan yakni TNI dan Polri, ada manusia yang berdemo, ada yang rusuh, ada yang usahanya tidak jalan bahkan dijarah, ada yang minta ijin tidak kerja, ada yang ngomel karena jalan diputar-putar, dan ada yang secara tidak langsung menjadi kompor. Semua itu manusia!

Pasca kerusuhan, atas nama kemanusiaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sigap menangani para korban. Walau baru muncul 22 Mei 2019, ia tak segan mendatangi para korban meninggal dan luka di rumah sakit. Bahkan membantu mengangkat keranda korban yang meninggal.

Gerak Anies pun mendapat apresiasi dari Ujang Komarudin, pengamat sosial politik sekaligus dosen Universitas Al Azhar Indonesia. "Sebagai gubernur, Anies harus peduli. Patut diapresiasi Anies sangat responsif membantu korban kerusuhan," katanya sebagaimana diwartakan VIVA, Rabu, 22 Mei 2019.

Menurutnya, cara Anies seperti takziah hingga membesuk korban meninggal dan luka-luka memberikan contoh bahwa tugas pemimpin itu melayani masyarakat. Setidaknya berdasarkan data teraknir, ada 8 orang meninggal dan 737 orang mengalami luka-luka. 

Apa yang dilakukan Anies berlandaskan pada kemanusiaan. Namun demikian, masih ada manusia lain yang terlibat dan terdampak pada 21-22 Mei 2019 itu. 

Dari sisi ekonomi, sebagian kegiatan masyarakat di sekitar Tanah Abang dan Thamrin lumpuh. Direktur Utama Perum Pasar Jaya Arief Nasrudin kepada Kompascom, memperkirakan kerugian yang terjadi akibat tak beroperaisnya Pasar Tanah Abang lebih dari Rp 200 miliar. 

Yang terlibat di sini tidak hanya pedagang besar, banyak juga pedagang-pedagang kecil, kuli angkut, perusahaan ekspedisi dan lainnya yang ikut terdampak. 

Kerugian juga dialami oleh pusat perbelanjaan Sarinah dan sekitarnya. Namun yang memilukan adalah kisah seorang pedagang di Jalan KH Wahid Hasyim harus mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah karena barang dagangannya dijarah perusuh aksi 22 Mei 2019. Usma (64), mengungkapkan kepada Tribun kalau rokok dan minuman dagangannya habis dijarah massa yang mengamuk.

Keesokan harinya, ada sisi kemanusiaan lain yang harus kita lihat. Yakni para petugas PPSU. Seorang di antaranya mengatakan pada Tribun bahwa sampah yang terkumpul mencapai 72 karung dengan berat total mencapai 3,6 ton. 

Ia dan kawan-kawannya bekerja mengumpulkan sampah sejak pukul 06.00 hingga 14.00 WIB. "Rata-rata isi sampahnya itu ban bekas, beling, dan batu," ujar Suharlan.  

Para jurnalis pun turut serta dalam bela kemanusiaan. Satu yang cukup fenomenal adalah seorang jurnalis foto, Mas Agung Wilis Yudha Baskoro, berhasil menangkap momen humanis seorang anggota Brimob sedang video call dengan anaknya saat sedang istirahat.

Tidak berhenti di situ. Aksi bela manusia kemudian diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Ia memanggil dua pedagang kelontong yang menjadi korban kerusuhan 22 Mei 2019 ke Istana Merdeka. Kedua pedagang itu bernama Abdul Rajab (60) dan Ismail (68). 

Rajab berdagang di Jalan Wahid Hasyim. Sementara, Ismail berdagang di persimpangan antara Jalan Agus Salim dengan Jalan Wahid Hasyim. Barang dagangan kedua pedagang itu dijarah, bahkan uang tabungan Rajab diambil perusuh. Tidak ada yang tersisa.

"Presiden bantu berupa uang untuk modal lagi. Tapi nilainya kita belum tahu berapa ya," ujar Rajab, seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka kepada Kompascom, 24 Mei 2019.  

Anies telah mengambil sikap untuk mengunjungi dan bersimpati kepada para korban kerusuhan atas nama kemanusian. Tetapi dia pun dikritik karena tindakannya itu menunjukkan keberpihakannya pada perusuh, yakni kelompok yang telah merugikan orang lain. Bahkan telah terungkap, bahwa beberapa di antara korban memang ikut aksi demi melakuan jihad.

Jokowi pun tidak lepas dari kritik, walaupun dia juga telah mengambil sikap untuk membela kemanusian dengan membantu korban kerusuhan. Bukan perusuhnya. 

Saya pikir ini adalah simbol kuat dari seorang Jokowi untuk menunjukkan sisi kemanusian dari manusia yang lain. Oleh lawan politiknya, Jokowi dinilai tidak memberikan simpati atau belasungkawa bagi para korban meninggal dan luka. 

Jokowi justru menegaskan, "Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan menganggu keamanan, yang akan menganggu proses demokrasi dan persatuan negara yang kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh," tegas Jokowi di JPPN. 

Kita diperlihatkan sikap dua pemimpin yang ada di Jakarta, tempat kejadian rusuh 21-22 Mei 2019. Satu adalah Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan satu lagi Jokowi yang adalah Presiden RI. 

Kita bisa menilai dari sudut pandang kita masing-masing, mana yang benar-benar berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Mana yang mengangkat martabat manusia dalam berpolitik sebagaimana dicita-citakan sejak zaman Aristoteles dan Plato.

Namun jika ada yang tetap bernarasi lantang soal Hak Asasi Manusia, ingatlah bahwa HAM itu tidak pernah mutlak. HAM punya batasnya. Hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. 

Hak seseorang atau sekelompok orang untuk berpendapat di muka umum, dibatasi oleh hak orang lain atau sekelompok orang lain untuk bekerja dan sebagai pekerja, hak untuk istirahat dan bersantai, hak kebebasan dari berbagai gangguan-gangguan lainnya, dan hak asasi lainnya sebagaimana telah diatur oleh PBB. 

Dalam UUD 1945 pasal 28 G  juga telah diberi jaminan atas perlindungan hak rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak tersebut diperinci lagi dalam UU no 39 tahun 1999 khususnya pasal 28-35. Jadi tidak bisa atas nama HAM lalu kita bisa seenaknya menginjak-injak HAM orang lain.