HIGHLIGHT

KONI & Pengurusnya Salah Kaprah

11 September 2012 17:51:50 Dibaca :
KONI & Pengurusnya Salah Kaprah

.

PSSI Ancam ''Putus Hubungan'' Dengan KONI

SURABAYA, KOMPAS.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengancam akan keluar dari struktur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ancaman itu menyusul insiden pengusiran wasit PSSI dari arena PON XVIII 2012 Riau.

"PB PON XVIII yang dibentuk KONI tidak memperlakukan PSSI sebagai anggota dengan baik, terus mengapa kami masih harus mengakui KONI sebagai induk organisasi,'' kata Plt Sekjend PSSI Hadiyandra saat meninjau kesiapan Panpel laga internasional uji coba resmi timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di Surabaya, Selasa (11/9/2012). Menurutnya, rencana itu saat ini tengah dibahas oleh PSSI dari sisi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dari sisi sejarah. Dalam waktu dekat sikap tersebut akan ditegaskan oleh PSSI.

''Saya pastikan PSSI akan keluar dari KONI, karena apa yang dilakukan oleh KONI sudah keterlaluan,'' tegasnya.

Di Riau, kata Hadiyandra, puluhan wasit yang diutus secara resmi ke arena PON untuk cabang olahraga sepak bola dan futsal dibuat seperti anak ayam kehilangan induknya. Sesampai di Riau tidak ada panitia yang mengarahkan para wasit itu hingga kemudian PSSI memutuskan untuk menarik mereka. Padahal, menjelang PON Riau, PSSI menyiapkan 75 perangkat pertandingan melalui seleksi dan tes ketat.

PSSI belum menerima surat keputusan pengangkatan mereka dari PB PON, karena itu PSSI menyinyalir ada usaha menyingkirkan PSSI dari ajang sepak bola dan futsal. PSSI dalam waktu dekat akan membawa masalah itu ke ranah hukum serta melaporkannya ke Menpora

http://bola.kompas.com/read/2012/09/11/20483986/PSSI.Ancam.Putus.Hubungan.Dengan.KONI

===============

KONI Tidak Dikenal Dalam UU No. 3/2005

JAKARTA: KONI Pusat atau KONI tidak dikenal dalam Undang Undang No. 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional. Yang disebutkan dalam Undang Undang No. 3 tahun 2005 adalah Komite Olahraga Nasional (KON) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

''Jadi sangat jelas bahwa KONI Pusat atau KONI tidak dikenal dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum sistem keolahragaan nasional. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005, yang disebutkan hanya dua nama yaitu Komite Olahraga Nasional dan Komite Olimpiade Indonesia,'' jelas Direktur Media PSSI, Tommy Rusihan Arief di Jakarta, Senin (10/9).

Tommy Arief mengatakan, dengan kenyataan ini, KONI Pusat atau KONI adalah organisasi yang tidak dikenal di Indonesia. ''Kita berpatokan pada amanat undang-undang. Siapapun dengan alasan apapun, tidak boleh memanipulasi undang-undang. Itu merupakan pelanggaran hukum yang serius".

Undang Undang No. 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional, tidak menyebutkan satu katapun mengenai KONI Pusat atau KONI. ''Jadi masyarakat luas perlu tahu bahwa KONI Pusat atau KONI, sama sekali tidak dikenal dalam undang-undang yang mengatur sistem keolahragaan nasional. Yang ada diatur dalam undang-undang tersebut adalah KON atau Komite Olahraga Nasional,'' lanjut Tommy Arief.

Ketidak absahan KONI dikhawatirkan akan berdampak buruk pada semua kegiatan di PON XVIII-2012 Provinsi Riau. Menurut UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penyelenggara PON bukan KONI tetapi KON. ''Itu jelas ditegaskan dalam undang-undang,'' tandas Tommy Arief. (Tim Media)

http://www.pssi-football.com/id/view_news.php?page=news&id=19451&&5ad431f12263c7c6a2fff1e1e0e95296

====================

.

Heboh kembali, menghiasi pemberitaan Nasional tentang sepak terjang KONI, ditengerai dengan penurunan prestasi Olah raga di seluruh sektor dan cabang olahraga, penurunannya yang sangat drastis puncaknya ketika persiapan Olmpiade 2012 London, yang telah mengacaukan pembinaan prestasi atlet2 Olahraga di seluruh Cabang Olahraga, terutama cabang Olahraga yang merupakan Olahraga unggulan yang memperoleh kesempatan dan jatah mengikuti ajang Olympiade London 2012.

Saya sendiri juga pernah melansir tentang keluhan yang berkepanjangan sebelum keberangkatan Tim Atlet kita ke Olympiade Londong, yang saat itu di wakili oleh Purnomo Yudhi, sampai keluar pernyataan agar dibubarkan saja KONI, karena telah melakukan duplikasi kegiatan dengan Pengurus Bersar seluruh cabang Olahraga. Entah apa maksud dan tujuannya tetapi yang jelas terjadi hambatan yang sangat besar dalam memacu prestasi Atlet.

Sebelum itu, sebenarnya setelah terbitnya UUno.3 tahun 2005 yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah dengan mengeluarkan PP. Pro Kontra tentang KONI/KON muncul karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak menyebutkan nama KONI, melainkan KON dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Walaupun begitu, polemik masih muncul terutama dari kalangan Pemerintah dan DPR yang mengganggap masih ada hal-hal yang bertentangan dengan UU dan PP tersebut, terutama mengenai penamaan dan keanggotaan KONI.

Oleh karena itu sejenak kita merunut sejarah KONI. dan KOI, sebagai berikut : Pada tahun 1938 lahirlah Ikatan Sport Indonesia (ISI) di Jakarta. ISI adalah satu-satunya badan olahraga yang bersifat nasional dan berbentuk federasi, walaupun belum berbentuk Negara Republik Indonesia ISI sudah berdiri.

ISI di bentuk untuk membimbing, menghimpun dan mengkoordinir semua organisasi cabang olahraga yang telah berdiri pada :

1. PSSI (berdiri pada tahun 1930 di Yogyakarta),

2. Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PELTI (berdiri pada tahun 1935 di Semarang) dan

3. Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia atau sekarang Perbasi (berdiri pada tahun 1940 di Jakarta).

ISI merupakan koordinator cabang-cabang olahraga juga mengadakan Pekan Olahraga Indonesia pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama ISI – Sportweek atau Pekan Olahraga ISI.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, diadakan kongres olahraga pertama di bulan Januari 1946 yang bertempat di Habiprojo, Solo. Kongres di Solo, berhasil membentuk badan olahraga,yaitu Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dengan ketua umum: Ketua Umum: Mr. Widodo Sastrodiningrat dan Pengurusnya

Dengan anggota2 Cabang Olahraga "

Sepak Bola dengan ketua : Maladi

Basket Ball dengan ketua : Tony Wen

Atletik dengan ketua : Soemali Prawirosoedirdjo

Bola Keranjang dengan ketua : Mr. Roesli

Panahan dengan ketua : S.P. Paku Alam

Tennis dengan ketua : P. Sorjo Hamidjojo

Bulutangkis dengan ketua : Sudjirin Tritjondrokoesoemo

Pencak Silat dengan ketua : Mr. Wongsonegoro

Gerak Jalan dengan ketua : Djuwadi

Renang dengan ketua : Soejadi

Anggar/Menembak dengan ketua : Tjokroatmodjo

Hockey dengan ketua : G.P.H. Bintoro

Didalam kongres diresmikanlah berdirinya organisasi PORI, dan pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya badan resmi Persatuan Olahraga yang mengurus semua kegiatan olahraga di Indonesia yang menggantikan fungsi ISI.

PORI juga bertindak sebagai koordinator semua cabang olahraga di Indonesia untuk mengurus kegiatan-kegiatan olahraga dalam negeri.

Presiden melantik Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan berkedudukan di Yogyakarta.Dalam hubungan tugas keluar berkaitan seperti Olimpiade dengan Internasional Olympic Commitee (IOC),

  • 1946, konggress membentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) di Solo
  • 1947 Organisasi olahraga membentuk Komite Olympiade Republik Indonesia (KORI), dan KORI berubah menjadi Komite Olimpiade Indonesia (KOI).
  • 1951 PORI melebur ke dalam KOI.
  • 1952 KOI diterima menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada tanggal 11 Maret.
  • 1959 Pemerintah membentuk Dewan Asian Games Indonesia (DAGI) untuk mempersiapkan penyelenggaraan Asian Games IV 1962, KOI sebagai badan pembantu DAGI dalam hubungan internasional.
  • 1961 Pemerintah membentuk Komite Gerakan Olahraga (KOGOR) untuk mempersiapkan pembentukan tim nasional Indonesia, top organisasi olahraga sebagai pelaksana teknis cabang olahraga yang bersangkutan.
  • 1962 Pemerintah membentu Departemen Olahraga (Depora) dengan menteri Maladi.
  • 1964 Pemerintah membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI), semua organisasi KOGOR, KOI, top organisasi olahraga dilebur ke dalam DORI.
  • 1965 Sekretariat Bersama Top-top Organisasi Cabang Olahraga dibentuk pada tanggal 25 Desember, mengusulkan mengganti DORI menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik.
  • 1966
    • Presiden Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 tentang pembentukan KONI sebagai ganti DORI, tetapi tidak dapat berfungsi karena tidak didukung oleh induk organisasi olahraga berkenaan situasi politik saat itu.
    • Presiden Soeharto membubarkan Depora dan membentuk Direktorat Jendral Olahraga dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    • Induk organisasi olahraga membentuk KONI pada 31 Desember dengan Ketua Umum Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
    • KOI diketuai oleh Sri Paku Alam VIII.
    • 1967
      • Presiden Soeharto mengukuhkan KONI dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967.
      • Sri Paku Alam VIII mengundurkan diri sebagai Ketua KOI. Jabatan Ketua KOI kemudian dirangkap oleh Ketua Umum KONI Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI M.F. Siregar dan Sekretaris KOI Soeworo.
      • Soeworo meninggal, jabatan Sekretaris KOI dirangkap oleh Sekjen KONI M.F. Siregar. Sejak itu dalam AD/ART KONI yang disepakati dalam Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas), KONI ibarat sekeping mata uang dua sisi yang ke dalam menjalankan tugasnya sebagai KONI dan ke luar berstatus sebagai KOI. IOC kemudian mengakui KONI sebagai NOC Indonesia.
    • 2005
      • Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI.
    • 2007
      • Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005.
      • KONI menyelenggarakan Musornas Luar Biasa (Musornaslub) pada 30 Juli yang membentuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi KON. Sumber Wikipedia )

.

Perlu di ketahui bahwa PSSI berdiri tahun 1930, PELTI berdiri tahun 1935, dan PERBASI berdiri tahun 1940, ISI di dirikan tahun 1938,  setelah ada keinginan mengkoordinir organisasi olahraga yang sudah berdiri, yaitu PSSI, PELTI dan PERBASI, Pada saat di tengerai banyaknya cabang olahraga yang juga ada kegiatannya di Indonesia, maka pada tahun 1946 di lakukan Konggress Olahraga pertama di solo, yang di putuskan ISI mengkoordinir cabang2 olahraga, sepakbola, Tenis, Basket, Atletik, Bola keranjang, Renang, Pencak silat, Bukutangkis, gerak jalan, hockey, Panahan dan anggar/menembak. di Konggress solo inilah ISI diganti dengan PORI.

tahun 1947 BungKarno membentuk KORI yang berorientasi kepada Olympiade, yang kemudian berubah menjadi KOI ( Komite Olympiade Indonesia ), yang memudian di terima sebagai anggota IOC pada tahun 1952. Baru tahun 1962 Pemerintah membentuk Depora, Departemen Olahraga, yang nantinya akan menjadi dirjen olahraga di bawah deppendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 1965 di bentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mandiri dan bebas dari pengaruh politik. Dan KOI di ketuai oleh Paku Alam, dan KONI di ketuai oleh HB IX. sejak tahun 1967, Ketua KONI dan KOI di rangkap jabatannya oleh HB IX.  Hingga tahun 2005 sebelum terbitnya UU no.3 tahun 2995, KONI dan KOI Jabatannya di rangkab oleh hanya satu orang.

Tahun 2005 dibuat UU no.3. yang intinya mengembalikan semangat keolahragaan nasional seperti semula keytika didirikan. sehingga didalam UU no.3 itu dikembalikan kepada KOI, dan KON, KONI sendiri tidak lagi eksis sebagai lembaga yang sesuai dengan UU. Oleh karena itu KONI yang ada merupakan lembaga yang tak ada pijakan hukumnya.

polemik masih muncul terutama dari kalangan Pemerintah dan DPR yang mengganggap masih ada hal-hal yang bertentangan dengan UU dan PP tersebut, terutama mengenai penamaan dan keanggotaan KONI, hingga timbulnya permasalhan yang mendassr yang terjadi di PON 2012 Riau.

Hal inilah yang di khawatirkan oleh semua kalangan, bahwa kedudukan yang tak berdasar hukum cukup dan hanya membawa kepentingan politik sesaat. Dengan bekal yang tak legal, akan melahirkan banyak kontroversi yang produknya tentu tidak legal.

Bahwa PSSI melakukan tindakan seperti yang sekarang ini merupakan konsekwensi logis dari posisi politik KONI dan BAORI yang tak proporsional sesuai dengan dasar hukum yang melandasinya. Tentu menjadi sangat heboh dan masif karena PSSI adalah cikal bakal seluruh Organisasi cabang Olahraga di Indonesia, bahkan Koordinator olahraga yang di bentuk merupakan konsekwensi logis dari kebutuhan nasional untuk mengkoordinirnya. bukan sebaliknya, termasuk ISI, PORI dan juga KON atau KOI.

KONI justru sudah terhapus dari UU no3. 2005, sementara KONI sebenarnya menjadi rancu karena kebiasaan di jabat rangkap oleh satu orang yang di mulai pada saat HB.IX menjadi ketua KONI dan KOI sekaligus.

Setelah UU no.3 2005, yang ada adalah KON, yang merupakan koordinator organisasi cabang olahraga, seperti yang didirikan dalam konggress Olahraga nasional pertama di SOLO, yang kemudian dalam waktu yang sama mengadakan PON pertama.

Jadi PON lahir dari kehendak seluruh Organisasi cabang olahraga untuk menyamakan kegiatan pertandingan olahraga, dari seluruh cabang olahraga yang ada dalam satu event, mengapresiasi Olympiade yangberskala Internasional.

Konggress keolahragaan nasional merupakan milik cabang2 olahraga yang berhimpun mengadakan pertandingan yang bersifat nasional didalam satu event, yang kemudian di sebut PON. dan koordinasi penyelenggaraannya di bawah KON ( menurut UU no.3. 2005 ) buka KONI yang tidak di kenal dalam UU. Maka PB PON adalah turunan dari KON sebagai koordinator Penyelenggara event pertandingan Olah raga, tidak ada kewenangan sama sekali, ikut campur dalam event masing2 pertandingan olahraga yang menjadi kewenangan Organisasi Olahraga masing2.

Kalau melihat kedudukan dan sejarahnya menjadi aneh, ketika KONI merasa lebih berkuasa daripada PSSI dan juga kepada cabang2 olahraga yang lain. Koordinator cabang olahraga saja didirikan dan atas kesepakatan seluruh cabang olahraga yang ada. bukan koordinator olahraga mendirikan dan mengendalikan kegiatan organisasi cabang olahraga, jelas kerangka berfikir ini keblinger dan tidak proporsional.

Politisasi KONI menjadi sangat rentan terhadap kepentingan kelompok dan golongan, dihidupkan dan di fasilitasi oleh kelompok tertentu, untuk maksud dan tujuan kelompok tersebut, yang menghidupkan dan mendukungnya.

Hal yang sangat diharamkan dalam pengelolaan olahraga International maupun national, seluruh masyarakat dunia sudah sepakat, bahwa Olahraga adalah kegiatan manusia dan bangsa yang non diskriminasi non politik, merupakan kegiatan untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan antar manusia dan antar bangsa di dunia, tak dibatasi oleh sekat sekat perbedaan SARA dan mengedepankan kepentingan ummat manusia.

.

Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !

.

Jakarta 11 September 2012

.

Zen Muttaqin

.

Zen Muttaqin

/zen-muttaqin

TERVERIFIKASI (HIJAU)

AKU BUKAN APA-APA DAN BUKAN SIAPA-SIAPA. HANYA INSAN YANG TERAMANAHKAN, YANG INGIN MENGHIDUPKAN MATINYA KEHIDUPAN MELALUI TULISAN-TULISAN SEDERHANA.HASIL DARI UNGKAPAN PERASAAN DAN HATI SERTA PIKIRAN. YANG KADANG TERLINTAS DAN MENGUSIK KESADARAN. SEMOGA BERMANFAAT.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH MEDIA WARGA, SETIAP KONTEN DIBUAT OLEH DAN MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.
FOKUS TOPIK PON RIAU KACAU?

Siapa Yang Menilai Tulisan Ini ?