Gambar : www.nakarasido.com
Siapa yang tak kenal Jakarta di negeri ini, sebuah kota metropolitan yang sedang menuju bentuk kota megapolitan. Kota yang dipercaya sebagai daerah khusus ibu kota RI ini, Semakin tambah usia maka semakin kompleks-lah permasalahan yang dialami oleh warganya. Mulai dari kemacetan, banjir, iklim kota yang tidak bersahabat, dan permasalahan ke-pendudukan yang tak kunjung selesai. Pemecahan permasalahan diatas adalah kemustian yang mesti dilaksanakan sesegera mungkin karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Diperlukan upaya serius untuk merencanakan serta membenahi atau merekonstruksi ulang pembangunan dan tata ruang kota ini. Upaya tersebut sudah musti sebagai sikap total untuk memecahkan masalah secara total. Bukan upaya tambal sulam yang sepertinya sering dilaksanakan sejauh ini. Seyogyanya, Jakarta sebagai ibukota menjadi barometer dan puncak keteladanan bagi daerah untuk membangun kota. Namun apa dikata, Jakarta memang tidak pantas menjadi tolok ukur dalam pembangunan kota. Jakarta adalah kota yang semrawut dengan berjibun masalah perhari bahkan perjamnya. Warga Jakarta yang resminya lebih kurang 9,5 juta orang tentu berharap Jakarta berubah menuju kota yang lebih baik. Kondisi Jakarta dalam masalah Hari demi hari Kemacetan di Jakarta semakin parah. Hampir tiap hari jalan-jalan utama dan perempatan mengalami macet. Sumbu masalah kemacetan mulai dicari dan dianalisa. Ada pihak yang menuding bahwa pemerintahan DKI tidak serius menangani dan memecahkan masalah kemacetan ini. Padahal Pemprov telah berupaya dengan ikhtiar membangun jembatan fly-over hingga pengadaan angkutan massa seperti bus way dengan infrastrukturnya, Namun sepertinya kemacetan tidak berkurang. Hal lain yang bisa disebut pangkal perkara terjadinya kemacetan, seperti semakin banyaknya pemilik kendaraan baru atau pada waktu-waktu tertentu ada aksi massa, kerusuhan atau tawuran. Pengalaman macet terakhir dialami oleh presiden SBY sendiri, iring-iringan ke-presidenan terjebak di depan kantor Departemen Pertahanan. Jika hujan melanda ibu kota, maka warga harus siap dengan banjir. Upaya menyelamatkan diri dari banjir sepertinya sudah menjadi ritual warga, karena banjir sudah merupakan tamu rutin. Intensitas hujan yang turun tidak jadi perkara, karena berapapun volume hujan yang turun telah membuat sebahagian warga ibu-kota cemas dan waspada terhadap bahaya banjir. Banjir terjadi akibat dari kurangnya daya resap tanah Jakarta terhadap air, belum lagi secara geografis, kota Jakarta didirikan diantara rawa-rawa. Permukaan Jakarta menurut beberapa ahli juga mengalami penuruan pertahunnya, ada yang menyebutkan hal itu sebagai akibat dari banyaknya sumur bor. Bencana banjir besar juga melanda Jakarta dalam waktu lima tahun-an. Pembangunan perumahan dan gedung-gedung juga bisa menjadi factor mudah terjadinya banjir di pemukiman warga, karena ulah developer yang memberikan ketinggian pada bangunan-nya hingga air mengalir ke pemukiman warga yang relative lebih rendah. Program penanggulangan banjir dengan konsep Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB) dipandang tidak kontekstual dan cocok lagi, konsep ini bahkan perlu di re-desaign. Mengingat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan menempati daerah sekitar bantaran 13 anak sungai, seperti disampaikan Direktur Lembaga Peneliti Universitas Trisakti, Prof. DR. Dadan UD (http:// jakartabanjir. wordpress.com/2007/03/13/rancangan-kbt-tak-cocok-dengan-kondisi-jakarta/). Iklim juga merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Cuaca dan iklim Jakarta tidak dapat di prakirakan secara mendekati pasti. Suhu udara yang semula panas, bisa saja tiba-tiba berubah menjadi dingin. Hujan sering datang tiba-tiba walaupun awan hitam sebagai pertanda akan hujan belum menggumpal secara pasti di langit Jakarta. Beberapa penelitian menyebutkan, kota Jakarta adalah salah satu kota besar dunia yang banyak menyumbang sampah gas emisi dari pembakaran, kaitan permasalahan ini tentu berkaitan dengan bahaya global warming yang diprediksi oleh para ilmuwan akan membawa dampak pada eksistensi kehidupan manusia. Hal itu diperparah lagi dengan kurangnnya lahan hijau yang sejuk, berisi pepohonan dan tumbuhan yang berguna mensterilisasikan udara kota, hingga wajar saja jika udara di Jakarta panas dan sumpek. Masalah kependudukan merupakan permasalahan ibukota yang semakin hari semakin kompleks menantang bagi siapa yang memimpin Jakarta untuk menyelesaikannya. Mulai dari keberadaan penduduk miskin kota yang tersebar di pinggir-pinggir kota pada malam harinya. Seperti halnya efek domino, Kemiskinan erat kaitan dengan ketiadaan skill dan jumlah pengangguran. Jika kemiskinan dan pengangguran adalah sebab, maka akibat yang ditakutkan dari hal tersebut adalah meningkatnya angka pelaku kejahatan, WTS, angka bunuh diri karena depresi serta putus asa, angka anak jalanan dan pengemis kota. Kemiskinan juga erat kaitannya dengan kurangnya pendidikan dan taraf kesehatan yang labil. Razia preman, anjal, pengemis dan lain sebagainya tidak akan bisa menyentuh seluruh Jakarta dan hanya bersifat membersihkan sementara waktu, yang terjadi kemudian adalah jamur preman, pengemis dan anjal tumbuh kembali. Dengan struktur sosial yang heterogen, Konflik antara kelurahan, komunitas, paguyuban dan lainnya sangat rawan. Sedikit saja percikan api, bisa-bisa konflik meluas dan membahayakan, hal ini terus mengintai ketentraman warga. Belum lagi masalah kaum urban yang datang dari seluruh pelosok Indonesia, bisa dipastikan hampir setiap harinya penduduk Jakarta bertambah, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Jakarta hanya akan sunyi pada masa mudik kaum urban dalam agenda idul-fitri. Baru-baru ini, dunia usaha dikatakan telah mempelajari dan akan mengantisipasi bencana yang sedang menunggu didepan pintu gerbang Jakarta yaitu gempa. Seperti diketahui bahwa kota Jakarta dilalui oleh patahan bumi yang tentu berarti bahwa Jakarta adalah daerah gempa. Gempa yang melanda ujung kulon beberapa waktu yang lalu sangat dirasakan oleh warga Jakarta waktu itu, masalah ini tentu mengundang kecemasan yang tidak sedikit bagi yang mengetahuinya. Pemindahan Ibu Kota Wacana pemindahan Ibu Kota yang santer belakang ini bisa jadi merupakan puncak kekecewaan dari beberapa pihak terhadap kondisi Jakarta. Terlepas dari politik dan kepentingan, wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah ada pada pemerintahan orde lama dan orde baru. Presiden soekarno berniat memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan tengah. Sedangkan presiden soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Timbulnya wacana itu bisa jadi dikarenakan analisa dan kesimpulan bahwa Jakarta tidak representative lagi menjadi ibu kota negara. Mengutip Vivanews, dari tujuh ahli yang ditanya tentang wacana pemindahan ibu kota Negara, hanya satu orang ahli yang tidak sepakat akan wacana pemindahan ibu kota Negara itu yaitu Marco Kusumawijaya,Direktur Rujak Center for Urban Studies. Jika kita sepakat dengan analisa beliau, maka kita sependapat untuk mengoptimalkan pembenahan kota Jakarta dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Pertimbangan marco Kusumawijaya, ongkos pemindahan ibu kota Negara pasti lebih besar daripada sekedar memperbaiki Jakarta. Penduduk Jakarta menurut marco tidak lebih padat daripada penduduk Tokyo namun sarana transportasi teratur dan Tokyo memiliki kawasan hutan kota yang cukup besar jika dibanding dengan kota-kota dunia lainnya. Lagipula, jika bersandar pada ikatan emotional historis, sulit untuk melepaskan identitas Jakarta sebagai ibukota. Menyikapi Jakarta (Lontaran Ide) Menghadapi permasalahan yang begitu kompleks menimpa Jakarta, sebuah pemikiran inovativ dan kreatif diperlukan yang kemudian diikuti dengan aksi total berkelanjutan Tidak asal saling tuduh dan melempar tanggung jawab. Jakarta adalah milik Indonesia, sub-sub suku bangsa Indonesia mempunyai perwakilannya di kota ini, maka Jakarta adalah miniaturnya masyarakat Indonesia. Semua pihak harus ikut terlibat dan dilibatkan untuk memecahkan beragam masalah yang ada. Tidak ada yang boleh berlepas tangan dari permasalahan Jakarta ini, termasuk pemerintahan pusat. jadi pemerintahan pusat tidak boleh hanya memberikan kritikan dan teguran terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Jakarta, karena Pemerintahan pusat sendiri “menumpang” di Jakarta ini. Bentuk awal dari upaya ini tentu diperlukan kajian dan analisa menyeluruh tentang Jakarta, baik segi ekonomi, politik, budaya tata kota, infrastruktur dan lainnya. Hasil kajian dan analisa itu perlu diuji dan di bawa ke ruang public untuk dikritisi dan dikoreksi. Setelah tahapan koreksi public dijalani, maka upaya rekontruksi Jakarta bisa dilanjutkan pada tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Mekanisme koreksi publik, diharapkan akan akan melahirkan kecinta-an warga kota terhadap kotanya dengan mendengarkan aspirasi dan kehendak arus bawah. Melibatkan seluruh element yang berkepentingan terhadap jakarta/ Melahirkan pikiran dan konsep kreatif dan segar bagi pembangunan kota. Lalu siapa yang akan melaksanakan agenda besar ini? Pada cara konvensional seperti mengandalkan pada birokrasi yang telah ada dalam struktur pemprov DKI, mungkin wacana ini akan berjalan lamban, mengingat procedural yang akan dilalui. Memecahkan permasalahan tersebut tidak akan menyelesaikan bila menggunakan cara-cara strandar dan procedural. Diperlukan sebuah lembaga ataupun badan yang bersifat khusus yang diberikan kewenangan khusus pula. Baiknya badan itu berbentuk badan ad-hoc, karena jika tujuan dasarnya tercapai, maka badan itu akan dibubarkan. Badan Ad-hoc tersebut diperlukan untuk mengawal agenda besar ini. Badan ini adalah badan bentukan pemerintahan provinsi. Landasan hukum dari badan ad-hoc dan kinerjanya sudah barang tentu berupa peraturan daerah (Perda) yang bersandar pada beberapa Undang-Undang, Seperti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga bisa dengan sandaran Undang-undang yang relevan. Urgensi dari pembentukan lembaga ini adalah lembaga diharapkan akan memecahkan dan mencarikan solusi terhadap problema kota Jakarta yang semakin akut. Dengan mekanisme koreksi publik, diharapkan akan akan melahirkan kecinta-an warga kota terhadap kotanya dengan mendengarkan aspirasi dan kehendak arus bawah. Melibatkan seluruh element yang berkepentingan terhadap jakarta/ Melahirkan pikiran dan konsep kreatif dan segar bagi pembangunan kota. Dengan demikian akan lahirlah sebuah paradigma baru dan susunan nyata kota baru yang nyaman. Pihak yang diperlukan guna mengisi sturktur badan ad-hoc tersebut, bisa jadi strukturnya diisi oleh wakil Pemerintahan Pusat, Wakil Pemerintahan DKI Jakarta dan Jajarannya, Anggota DPRD Provinsi dan Kota Jakarta, anggota DPD utusan Jakarta, Masyarakat Sipil yang terdiri dari LSM, Pers, Organisasi masyarakat dan mahasiswa. Disamping itu kehadiran tenaga ahli dalam lembaga itu, tentu tidak dapat dihindarkan. Agenda dari lembaga Ad-Hoc ini, secara garis besar adalah memetakan permasaahan kota Jakarta secara keseluruhan. Pemetaan itu digunakan untuk membangun rencana grand desaign kota Jakarta baru. Rekonsturksi Jakarta bukan berarti membongkar Jakarta secara keseluruhan, rekonstruksi bisa menganalisa kelemahan dalam dinamika kota lalu memperbaiki kelemahan tersebut. Posisi rombak ulang dilakukan pada kondisi yang sangat parah. Badan Ad-hoc juga menghitung secara teliti tentang budget yang dibutuhkan beserta sumber dana segar yang dapat membantu jalannya rencana dimaksud seperti dari APBD dan APBN.Hasil akhirnya adalah grand desaign pembangunan kota Jakarta kembali mulai dari perencanaan hingga control jalannya perencanaan itu. Dengan demikian akan lahirlah sebuah paradigma baru dan susunan nyata kota baru yang nyaman, ramah dan teratur. Penutup Lontaran opini ini adalah lontaran yang keluar karena keprihatinan terhadap kondisi ke-kinian kota Jakarta. Mungkin wacana ini terlalu jauh dan terlalu meng- awan diangan, namun bukan berarti wacana ini tidak bisa dilaksanakan, nothing imposible, selagi ada kemauan, maka disitu ada jalan. Semoga Jakarta Baru tidak tinggal harapan, Jakarta yang teratur, bersih, bersahabat dan pantas untuk diidamkan terwujud dalam dunia nyata. CATATAN Tulisan ini dibuat 20 Agustus 2010, Dahulu memandang Jakarta susah sekali diubah, oleh karena itu penulis menyalurkan ide "nyeleneh" seperti badan Ad-Hoc segala. Susah diperbaiki Jakarta-nya sebab disini berkumpul beragam "mafia" yang jika terusik akan Ngamuk, contoh saja ketika penggusuran di waduk Pluit, mafia beraksi bukan? oleh karena itu ide agar turut sertanya masyarakat dalam perbaikan Kotanya (Partisipasi) bagi penulis adalah suatu keniscayaan, tak mungkin memperbaiki Jakarta tanpa melibatkan Rakyat Jakarta itu sendiri. keterlibatan Pemerintahan RI juga pantas dipertanyakan, mengingat DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. DKI Jakarta salah satu jati diri bangsa yang langsung bisa dilihat oleh masyarakat Internasional yang berkunjung ke Indonesia. Jika permasalahan Regulasi menghalangi, mengapa penghalang tersebut tidak disingkirkan? Namun setelah memandang aksi cepat, aspiratif dan reponsif yang diperagakan oleh Dwi Tunggal Joko Widodo dengan Ahok, membuat semua mata terpesona. Dengan dukungan "invisible hand" yang berada dibelakang telah melakukan gebrakan-gebrakan yang cukup bahkan lebih jika dihitung dari masa jabatan mereka yang baru seumur jagung. Nah Sahabat Kompasier, apakah kita perlu menghembuskan wacana badan Ad-Hoc untuk merekontruksi Jakarta Baru dengan koordinator Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri kepada Jokowi Dan Ahok? Ditunggu Jawabannya, selamat Pagi :)
