Isu mengenai pentingnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) terus digaungkan oleh berbagai kalangan. Paradigma pembangunan tidak lagi hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) semata, namun harus memperhatikan juga aspek kemanusiaan, sosial dan lingkungan demi mengurangi kemiskinan, ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan hidup.
Dalam prakteknya, pembangunan berkelanjutan memang tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah, perlu dukungan dari semua elemen masyarakat (civil society) dan kalangan dunia usaha. Khusus untuk dunia usaha, kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, atau lebih dikenal orang dengan istilah CSR.
Selama ini ada dua cara yang biasa dipakai oleh perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR dilapangan, bisa dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Misalnya saja dikerjasamakan dengan LSM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, yayasan dll. Tentu dalam perjalanannya, kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Ketika program CSR dikelola sendiri, secara otomatis kendali penuh memang akan dipegang oleh perusahaan. Semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh sumberdaya internal. Sehingga dari sisi pengalokasian anggaran biasanya bisa lebih hemat bila dibandingkan ketika program harus dimitrakan dengan pihak luar.
Kalau cara ini yang menjadi pilihan perusahaan, maka yang jadi catatan pentingnya adalah perlu adanya dukungan kualitas SDM yang benar-benar handal dan mumpuni dalam bidang pengembangan masyarakat. Dan tentunya harus berintegritas. Kalau tidak, maka hasil yang akan dicapai tidak akan bisa maksimal dan berpotensi untuk menimbulkan tumpang tindih peran serta memunculkan konflik kepentingan.
Yang juga harus diingat, semakin lama tantangan yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks. Sedangkan tim CSR perusahaan bukanlah tim "avengers" yang terdiri dari sekumpulan superhero yang bisa menyelesaikan semua permasalahan sendiri. Apalagi saat ini kita hidup di sebuah era yang mengedepankan adanya spesialisasi keahlian, yang suka tidak suka "memaksa" kita untuk berkolaborasi dengan pihak lain.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, implementasi program CSR idealnya memang dimitrakan dengan pihak lain. Atau setidaknya ada pembagian, mana program yang masih bisa dikelola sendiri oleh perusahaan dan mana program yang memang harus dimitrakan dengan pihak eksternal. Bukan berarti dengan dilakukan kemitraan semua program CSR bisa berjalan dengan baik. Namun setidaknya beban perusahaan menjadi lebih ringan karena ada pihak-pihak yang ikut membantu menjaga kualitas program.
Sedikitnya ada empat kunci kesuksesan dalam membangun kemitraan. Pertama, sebagai pemilik program harus melakukan proses mapping internal untuk menentukan kebutuhan program CSR yang akan dijalankan. Program yang dirancang harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat tetapi juga selaras dengan visi dan misi perusahaan.
Kedua, perusahaan harus benar-benar memastikan bahwa pihak yang nantinya dipilih sebagai mitra pelaksana merupakan pihak yang kompeten dibidangnya masing-masing. Bisa dilakukan dengan cara melakukan proses seleksi secara ketat proposal yang mereka ajukan dan melihat rekam jejak mereka dalam pelaksanaan program sejenis.
Ketiga, harus dibuatkan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara pihak perusahaan dengan calon mitra. Mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman pada saat pelaksanaan nanti. Keempat, lakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara ketat. Karena kunci utamanya berada di dalam pengawasan kita sebagai pemilik program. Â
