Dalam panggung perpolitikan nasional, media massa menjadi faktor penting sekaligus pembeda. Ruang media massa tidak lagi serupa dan sama seperti beberapa dekade sebelumnya. Media massa justru menjadi cerminan kepentingan politik itu sendiri, setelah sebelumnya media menjadi instrumen penyampaian informasi semata sebagaimana adanya.
Kini media massa tidak lagi bebas nilai, melainkan penuh dengan arah kepentingan tertentu. Hal ini dimungkinkan karena para pemilik media massa sekaligus bertindak sebagai aktor politik itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, pemilik media tidak hanya menjadi simpatisan ataupun aktor politik pasif, justru para pemilik media merupakan pendiri dan pemilik partai politik.
Dalam kerangka ekonomi politik media, kita memahamkan aspek kritis bahwa ekonomi dan politik adalah alat bagi upaya melanggengkan kekuasaan, sebagai aparatus ideologi. Kesadaran palsu dibentuk sesuai dengan kepentingan kekuasaan, yang ditopang melalui penguasaan jalur ekonomi dengan pengukuhan di ranah politik, yang tercermin melalui pemberitaan media serta dominasi arus informasi.
Bahwa media akan cenderung memiliki pilihan untuk melakukan pemberitaan pada suatu isu yang dianggap menguntungkan sekaligus menguatkan posisi politik sesuai kepentingan politiknya sendiri.
Adagium yang paling utama adalah media menentukan narasumbernya, sehingga posisi gatekeeper akan menjadi sangat selektif dalam menciptakan resonansi penguatan pesan yang diinginkan, dan secara bersamaan mereduksi disonansi kognitif bagi audiens.
Saat ini media massa konvensional menempatkan posisinya secara sentral, menjadi sangat media sentris, yang berupaya memengaruhi pemahaman publik, melalui pembentukan opini publik.
Sejatinya, dalam teori agenda setting maka transformasi terjadi dari agenda media massa ditularkan kepada publik melalui kanal media, yang akan berujung pada agenda kebijakan. Sementara kebijakan adalah soal pertukaran pengaruh dan kekuasaan. Dengan demikian media massa memiliki posisi yang powerfull dalam memberikan pengaruh perubahan politik.
Keberadaan publik yang selama ini tampak pasif dan mudah dipengaruhi, tidak lagi menjadi yang sedemikian. Sesuai dengan kerangka kemajuan teknologi, maka partisipasi publik terjadi diranah new media dan tidak lagi bergantung pada media arus utama. Sosial media menjadi ruang publik baru dalam percakapan dan diskursus bagi publik.
Kini media mainstream turut memantau apa yang terjadi di new media yakni sosial media. Bahwa amplifikasi sosial media diambil sesuai kepentingan media massa, adalah sebuah bentuk konsekuensi logis dalam upaya melindungi kepentingan ekonomi politik media massa utama.
Tetapi keriuhan publik yang tidak mampu di respon media massa mainstream adalah bentuk kegagalan dari upaya membangun relasi positif percakapan online dan offline. Apa yang tidak tampak dipermukaan pada media mainstream, justru cepat berpindah dan ditransmisikan pada media sosial.
Bagaimana media massa seharusnya bersikap? Tentu dalam aspek kemampuan memilih media, posisinya tidak lagi pasif melainkan aktif mencari sesuai dengan nilai kebutuhan dan pemahaman yang dibutuhkan audiens, kita mengenal efek uses and gratification sebagai bentuk memampuan khalayak untuk menentukan sikap tersendiri dari pancaran informasi media massa.
