Pilkada serentak yang menjelang, tentu akan menghadirkan berbagai fenomena perpolitikan baru ditanah air. Dinamika adalah bagian dari alam keterbukaan demokrasi, sesuatu yang tentu tidak pernah dirasakan pada negara otoriter.
Kita patut bersuka, karena prinsip demokrasi adalah bagian dari kehidupan bernegara. Tidak percaya? Tengok saja National Geographic Indonesia edisi Juni 2018, tentang minimnya ekspresi wajah fotografi penduduk di Korea Utara. Setidaknya, kita bisa menarik kesimpulan sederhana, pada negara otoratiraian, keseragaman adalah sebuah harga mati tanpa bisa ditawar lagi.
Lalu apa korelasinya dengan demokrasi dan politik identitas? Begini, wajah demokrasi memberikan ruang bagi keberagaman. Identitas yang beranekaragam rupa tersebut diakui dan dihargai dalam naungan demokrasi. Jadi, kita memiliki kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi.
Persoalannya, apakah kebebasan ini tanpa batas, atau dimoderasi dengan pembatasan aturan? Prinsipnya, regulasi dalam bentuk konsensus yang mengatur kehidupan demokrasi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, dan yang terpenting untuk didengarkan aspirasinya secara langsung adalah publik itu sendiri.
Lantas dimana posisi politik indentitas, akankah melebur dan hilang? Justru sebaliknya, dalam rung kebebasan demokrasi, politik indentitas tidak akan menghilang. Pengakuan akan subsistem kemasyarakatan yang terbentuk atas pengelompokan suku, agama, ras dan antar golongan adalah aspek alamiah.
Jika demikian, kita akan berhadapan dengan potensi konflik meluas? Tentu saja tidak, karena kita mengakui keberadaan dan keberagaman identitas dalam masyarakat, tetapi ada batasan yang tidak dapat dilampaui. Apa batasan itu? Rasionalitas kebersamaan.
Dalam alam demokrasi, kebebasan bersanding dengan persamaan hak dan perasaan sebagai satu kesatuan entitas, yang didalamnya terdapat berbagai identitas berbeda. Politik dalam demokrasi, menempatkan periode pemilu sebagai titik sentral atas keabsahan kekuasaan.
Sementara kekuasaan, dimaknai sebagai bentuk perwakilan dari persetujuan populasi. Sehingga, hal yang paling utama dalam fase pemilu adalah membentuk persetujuan pemilih. Pada teknik aktifitas kampanye, hal yang sering dipergunakan adalah membangun persamaan rasa.
Nah, situasi tersebut, kerapkali dikaitkan dengan kesamaan indentitas, dengan demikian politik identitas tidak akan menghilang, karena sejalan dengan kepastian akan keberadaan identitas di dalam alam demokrasi. Tetapi metode kampanye dengan pendekatan identitas adalah hal yang paling dasar dan awal, karakteristiknya dangkal dalam demokrasi.
Apa yang perlu dilakukan demikian? Membangun kecerdasan publik, bahwa keberagaman identitas adalah hal yang mewarnai kehidupan kita, tanpa perlu membangun perbedaan menjadi sebuah dasar permusuhan dan berkembangnya prasangka buruk.
Substansi demokrasi adalah memecahkan masalah besar kebangsaan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok, dengan demikian pokok terpenting yang seharusnya menjadi domain dalam kampanye politik pada tahapan pemilu adalah berbicara tentang solusi permasalahan kebangsaan, dalam problematik keseharian masyarakat, dalam mempersiapkan kehidupan seluruh penduduk untuk hari ini dan masa mendatang!.
