Pertemuan Prabowo dan Jokowi, ternyata masih diharapkan banyak pihak. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal misalnya berharap agar pertemuan keduanya bisa dilakukan pada saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 1 Syawal 1440 Hijriah (Kompas.com 4/6/2019).
Pada kunjungannya menyatakan rasa berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono kepada SBY, hal itu pernah ditanya wartawan kepada Prabowo. Tapi berita itu tak terlalu banyak dibahas. Perhatian publik lebih tertuju pada pernyataannya mengenai pilihan Ani Yudhoyono pada Pilpres 2014 dan 2019.
Menjawab wartawan, Prabowo hanya bilang "Nanti kita lihat ya, semua ada waktunya," ujarnya (tribunnews.com).
Di kalangan BPN Prabowo-Sandi sendiri menurut Fadli Zon tidak satu suara. Hal itu diakui oleh Juru Bicara BPN, Andre Rosiade. Menurutnya, hingga kini belum ada keputusan tentang pertemuan kedua tokoh itu. Ada yang mengusulkan waktu saat moment lebaran dan lainnya mengusulkan setelah MK memutus sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN. Semuanya tergantung Prabowo, jelas Andre.
Membaca berita tersebut, pertanyaan mengganjal di benak saya ialah apakah pertemuan itu masih perlu? Untuk apa?
Mendinginkan suhu politik?
Kalau tujuan pertemuan untuk mendinginkan suhu politik atau meredam polarisasi di tengah masyarakat, terutama pendukung kedua kubu, tampaknya sudah tidak relevan. Keadaan saat ini sudah jauh lebih kondusif dibandingkan saat Prabowo mengumumkan kemenangan 62% sampai terjadinya kerusuhan 21-22 Mei.
Lain halnya kalau pertemuan itu dilaksanakan segera setelah pengumuman hasil hitung cepat (quick count) Pilpres beberapa saat setelah pemungutan suara, 17 April 2019. Dapat dikatakan nilainya saat itu sangat tinggi. Baik bagi bangsa dan negara maupun bagi prabowo dan Jokowi. Namun, lebih tinggi bagi Prabowo.
Mengapa? Karena ketegangan politik yang dikhawatirkan masyarakat tidak datang dari kubu pendukung Jokowi, melainkan dari kubu Prabowo. Bukan saja karena kubu Prabowo selalu mewacanakan dicurangi oleh KPU dan Bawaslu. Kekhawatiran muncul karena terus digaungkannya people power apabila Pemilu curang.
Andaikata pertemuan dilaksanakan saat itu, pun beberapa saat sesudahnya, kemungkinan besar kerusuhan 21-22 Mei tak terjadi. Namun, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu ketokohan dan kenegarawanan Prabowo mendapat pengakuan di berbagai kalangan. Sayang sekali, moment tersebut tidak dimanfaatkan oleh Prabowo maupun BPN.Â
