Sore itu, 18 Juli 2012 di Hotel Atlet Century Forum Pemimpin Redaksi dideklarasikan. Sekira 55 pemimpin redaksi media baik cetak, online maupun elektronik bersepakat membangun kelompok kepentingan tersebut. Tujuannya cukup mulia, mempersatukan seluruh pemimpin redaksi media untuk memajukan dunia pers di Indonesia. Didaulat sebagai Ketua, Wahyu Muryadi dari Majalah Tempo.
Dari tujuan umum itu, setidaknya ada beberapa tujuan yang lebih riil yang diinginkan dengan pembentukan forum tersebut. Diantaranya misalnya untuk mengakomodir semua kebutuhan yang diperlukan anggotanya yang berstatus sebagai pemimpin redaksi. Bila ada pemimpin redaksi yang independensinya terancam, maka forum tersebut akan membantu proses penyelesaiannya. Begitu juga ketika ada reporter yang mengadukan atas perlakuan pemimpin redaksi yang otoriter, forum tersebut juga akan menjembatani penyelesaiannya.
Dalam waktu dekat ini (Juni-Juli 2013) akan ada puncak pertemuan pemimpin redaksi di Nusa Dua Bali. Setidaknya, akan ada beberapa hal yang dibahas. Dalam pertemuan puncak itu katanya akan dibicarakan soal independensi pemimpin redaksi, menyoal kepemilikan, anti kriminalisasi terhadap pers, freedom of the press. Juga, tak kalah penting, akan dibahas bagaimana perlawanan para pemimpin redaksi dalam soal konglomerasi media. Melihat wacana yang muncul di atas, kita bisa melihat bagaimana semangat dan cita-cita mulia para pemimpin redaksi itu.
Tapi, terlepas dari semua itu, publik juga bebas mengajukan pertanyaan, apakah semangat dan cita-cita itu bakal benar-benar terlaksana, kemana arahnya? apa manfaat forum itu bagi publik, bagaimana relasi forum itu dengan pihak yang selama ini berkuasa? Pertanyaan-pertanyaan ini saya kira cukup menggelitik untuk dicari tahu apa jawabannya. Atau, tak ada salahnya publik menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu.
Pertama, arah forum pemimpin redaksi media. Kalau boleh berpikir positif, bahwa tujuan pembentukan forum itu demi memajukan dunia pers di tanah air, tentu yang demikian perlu kita sambut dengan apresiasi dan angkat topi. Layaknya sebuah forum, tentu ide dasarnya adalah mencukupi kebutuhan bersama dari masing-masing anggotanya. Yang demikian sah-sah saja. Tapi, tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, artinya forum ini pasti terkait dengan publik. Forum pemimpin redaksi bebas menentukan kemana arah geraknya. Tapi, bagaimanapun juga publik juga berhak mengajukan kritik ketika arahnya menuju ke jalan yang salah.
Kedua, apa manfaatnya bagi publik. Sejauh ini, saya kira publik belum mendapatkan manfaat apapun dari forum media tersebut. Dan memang, publik rasa-rasanya memang tak begitu ambil pusing dengan pembentukan forum tersebut, toh pembentukan sejauh ini masih berurusan dengan mengakomodir kepentingan para anggotanya. Cita-cita memajukan dunia pers yang seperti apa, kita (publik) belum mendapatkan jawabannya.
Ketiga, bagaimana relasinya dengan penguasa (kekuasaan). Nah, ini yang sebenarnya paling mengusik pemikiran saya. Apakah forum tersebut ada relasinya dengan penguasa? Saya kira jelas arahnya. Forum pemimpin redaksi media boleh-boleh saja mengklaim dan mengatakan bahwa forum tersebut independen dalam soal sikap, begitu juga independen dalam soal finansial (Misalnya dana organisasi didapatkan dari iuran anggota sebesar Rp 12 juga/tahun). Tapi saya kira, tentu ada kepentingan politik di dalamnya. Termasuk kemungkinan bagaimana penguasa melakukaan hegemoni bahkan kooptasi terhadap kumpulan para pemimpin redaksi media ini.
Pikiran sempitnya begini, ketika SBY mau mengundang tokoh dan pemimpin media, tak perlu satu persatu diundang. Cukup kontak Wahyu Muryadi (Ketua), maka semua urusan beres. Dan bisa kongkow-kongkow di istana. Tak hanya itu, forum-forum pertemuan antara pimpinan media dan penguasa (Presiden) saya kira juga semacam membangun kedekatan. Semua berujung pada siapa memanfaatkan siapa. Dan relasi demikian saya kira sangat berbahaya.
Relasi demikian bisa kita baca dengan meminjam pisau analisis dari Lous Althuser seorang filsuf Prancis. Althuser pernah mengajukan konsep Repressive State Aparatus (RSA) dan Ideological State Aparatus (ISA). Yang pertama adalah konsep dimana pemerintah melakukan kekerasan dan hegemoni melalui aparat-aparatnya dengan perantara polisi, intel, pengadilan, militer, penjara dsb. Sementara yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih “lunak’ Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan dengan media (awak media).
Nah, pada titik inilah dapat kita baca bagaimana saya kira, di satu sisi Forum Pemimpin Redaksi bermain dengan kepentingannya, disisi lain kekuasaan juga memainkan peran politiknya. Hasilnya apa? Yang paling bisa dilihat adalah bagaimana kedekatan para pemimpin redaksi dengan penguasa menjadikan mereka tidak kritis terhadap penguasa dan bahkan cenderung memberitakan kabar baik dari sang penguasa. Apakah ini hanya hanya sebatas opini, atau dugaan berlebihan yang tidak berdasar? Coba kita lihat faktanya.
Detik.com (Senin, 04/02/2013 21:33 WIB ) menurunkan berita berjudul “Laporan dari Jeddah SBY: Saya & Keluarga Laporkan Pajak Sesuai Ketentuan, Tak Ada Penyimpangan”. Sebuah tulisan tak biasa, tulisan panjang yang ditulis oleh petinggi (Pimred) media itu. Biasanya tulisan Detik.com pendek-pendek saja. Penulisnya Arifin Ashydad. Tulisan yang isinya adalah semacam “Press Release” untuk melakukan klarifikasi atas dugaan skandal pajak keluarga istana yang ditulis The Jakarta Post sebelumnya. Tulisan aneh yang juga tak biasa, ya, forum komentar yang biasanya ada di Detikcom juga dimatikan alias tidak bisa dikomentari. Saat saya menanyakan perihal siapa penulis berita itu pada seorang teman wartawan, dijawab “Petinggi media dia, lagi umroh sama SBY tuh”. Melihat fakta demikian saya maklum.
