Kalkulasi dan strategi politik Presiden Joko Widodo nyaris sempurna andai tidak muncul sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017. Jika pilgub DKI hanya mempertemukan petahana Basuki Tjahaja Purnama dengan Anies Baswedan, maka siapa pun pemenangnya, tetap “orang istana”. Namun Susilo Bambang Yudhoyono bukan politisi kemarin sore. Ketua Umum Partai Demokrat itu berani “mengorbankan” karir militer AHY untuk melakukan counter attack yang mematikan.
Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II beberapa waktu lalu masih menyisakan sejumlah tanda tanya, terutama terkait pencopotan Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Publik tentu belum lupa peran yang dimainkan Anies Baswedan selama proses pemilihan presiden 2014 lalu. Sebagai juru bicara kubu Jokowi-JK, Anies Baswedan tampil all out. Bukan hanya memoles citra Jokowi-JK, Anies Baswedan pun tidak segan-segan menyerang sehingga sempat beberapa kali bersitegang dengan kubu lawan. Salah satu serangannya yang paling dikenang adalah tuduhan Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, dibeking mafia.
Ternyata Jokowi hanya menghargai jasa Anies Baswedan dengan kursi menteri selama 20 bulan. Tentu hanya Presiden Jokowi yang tahu persis alasan pencopotannya. Tetapi ada yang berpendapat Anies Baswedan dicopot karena tidak memprioritaskan visi misi Presiden Jokowi terutama terkait pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Anies Baswedan dinilai memiliki visi-misi sendiri sehingga menghambat program Nawa Cita. Hanya saja alasan tersebut cenderung dipaksakanmengingat Anies Baswedan termasuk tim inti yang merumuskan beberapa program unggulan yang diusung Jokowi-JK selama kampanye- termasuk saat debat kandidat, di mana salah satunya adalah KIP.
Anies Baswedan juga sudah membantah jika pencopotan dirinya terkait kinerja, apalagi perbedaan visi-misi dengan Presiden seperti bisa dibaca di sini
Spekulasi kemudian berkembang ke pilgub DKI. Panasnya pilgub DKI sudah terasa jauh sebelum muncul kandidat sebenarnya. Kekuatan politik pun terpolarisasi dalam dua kubu antara yang pro dan kontra Ahok. Penolakan terhadap Ahok yang saat itu sangat yakin akan maju melalui jalur independen, juga disuarakan oleh PDI Perjuangan. sebagai mentor sekaligus pendukung setia, Jokowi melihat lampu alarm itu. Jika seluruh partai berkumpul untuk melawan Ahok, bisa-bisa Jakarta akan jatuh ke tangan lawan politiknya.
Jokowi tidak mau hal itu terjadi. Secara terbuka Jokowi kemudian turun langsung mendamaikan Ahok dengan PDI Perjuangan (baca: Megawati Soekarnoputri) sehingga sempat mendapat kritik sejumlah pihak karena Presiden dianggap tidak netral. Namun Jokowi show must go on. Jakarta terlalu strategis untuk dilepas. Pada saat bersamaan, diam-diam Jokowi melakukan langkah kedua yakni dengan “mengorbankan” Anies Baswedan.
Jokowi sangat paham tipikal pemilih dan pragmatism partai-partai politik di Indonesia. Salah satu kelemahan paling mendasar yang terjadi di tubuh partai politik yang ada saat ini adalah minimnya kaderisasi calon pemimpin. Padahal itu adalah tugas utama partai. Tidak heran jika dalam banyak gelaran pilkada, partai politik justru mengusung calon non kader. Jokowi sudah berhitung, jika Anies Baswedan “dianiaya” pasti akan mendapat simpatik rakyat sehingga kemudian ada partai yang akan meliriknya. Tentu untuk mencapai tujuannya, dilakukan sejumlah manuver politik dan silent operation.
Adanya silent operation ini dapat dilihat dari gencarnya pemberitaan terhadap Anies Baswedan dengan disertai bumbu-bumbunya sehingga terbentuk opini jika Jokowi salah mengambil keputusan. Anies Baswedan pun muncul sebagai tokoh “teraniaya”. Bisa ditebak, musuh-musuh politik Jokowi langsung terpincut. Bahkan Prabowo yang pernah “dinistakan” mau memaafkan. Perahu besar Gerindra yang banyak diincar kandidat, terutama Yusril Ihza Mahendra, dilepas untuk Anies Baswedan. PKS yang tidak memiliki teman koalisi, setelah SBY tidak merespon sinyal yang dikirim, akhirnya ikut mendukung meski tidak mendapat apa-apa. Sesuatu yang- meminjam istilah anak muda sekarang, bukan PKS banget.
Megawati yang tidak ingin Jakarta dikuasai kelompok non nasionalis, berbalik arah setelah Ahok mau menandatangai kontrak politik yang disodorkan PDI Perjuangan. Dengan senyum khasnya, Megawati mengenakan jaket kebesaran PDIP dan (belakangan) mengajak Ahok berziarah ke makam ayahandanya di Blitar sebagai “pengesahan” dirinya telah menjadi bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Hari ini kita melihat Ahok- “Si Politikus Bengal” itu, telah luluh di tangan Megawati. Apakah itu hanya fragmen, waktu yang akan membuktikan.
Di istana, Presiden Jokowi tersenyum melihat konstelasi politik Jakarta sudah mereda dan hasilnya sesuai skenario yang diciptakan. Politik nokang alias kanan-kiri oke, ala Jokowi nyaris sempurna andai tidak ada SBY!
Di luar perkiraan, SBY melakukan manuver “tidak lazim”. SBY melakukan sesuatu yang mengingkari pesan yang ia sampaikan kepada para taruna dan perwira TNI/Polri beberapa tahun lalu saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Saat itu SBY mengatakan tidak tepat bagi taruna dan perwira TNI/Polri bercita-cita menjadi kepala daerah. Namun SBY justru memupus karir militer AHY yang tengah moncer. Padahal tahun depan pangkat AHY naik menjadi letnan kolonel sehingga hanya tinggal butuh waktu 6-8 tahun lagi untuk meraih pangkat jenderal. Jika AHY bisa meraih pangkat jenderal di bawah usia 50 tahun, maka jabatan-jabatan strategis seperti Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima TNI, sudah ada dalam jangkauannya.
