Sebenarnya, tanpa diucapkan secara resmi pun Koalisi Merah Putih (KMP) sudah bubar menyusul pernyataan Golkar (kubu Aburizal Bakrie) dan PPP (kubu Djan Faridz) yang ingin bergabung dengan pemerintah. Terlepas bahwa hal itu hanya manuver untuk mendapatkan pengesahan kepengurusannya- pasca Kemenhum HAM membatalkan SK kepengurusan rivalnya, pernyataan Golkar dan PPP menyiratkan ketidakberdayaan KMP dalam melindungi eksistensi anggotanya. Jika sebuah koalisi tidak lagi memberikan keuntungan pada anggotanya, lantas untuk apa tetap dipertahankan?
Kita menunggu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai tokoh utama KMP membubarkan koalisi yang sudah pincang itu. Mengapa harus dibubarkan? Bukankah tanpa dibubarkan sudah bubar sendiri?
KMP adalah “noda hitam” bagi Gerindra. Beberapa sikap politik KMP yang tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat akan terus diingat sebagai ‘dosa’ sehingga masyarakat akan menghukum partai-partai yang bergabung di dalamnya sebagaimana yang terjadi pada pilkada serentak kemarin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum partai anggota KMP selalu dilekatkan sebagai kesalahan KMP. Dalam kasus “Papa Minta Saham” dengan aktor utama kader Partai Golkar Setya Novanto, Gerindra mendapat imbas negatifnya karena kader-kadernya harus membela Setya Novanto dalam semangat kebersamaan. Demikian juga ketika ada kader-kader partai lain membuat blunder yang berimbas pada kecaman masyarakat, misalnya pernyataan Fahri Hamzah yang merendahkan kaum buruh. Meski Fahri Hamzah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mau tidak mau Gerindra ikut terciprat getahnya karena Fahri identik dengan KMP.
Ironisnya, di sisi lain, Gerindra sama sekali tidak mendapat manfaat dari KMP. Dukungan partai-partai yang tergabung dalam KMP kepada Prabowo pada Pilpres kemarin, bukan dukungan gratis. Prabowo tetap dimintai mahar dengan alasan untuk menggerakkan mesin partai. Jika dukungannya tulus, mestinya tidak ada hal-hal semacam itu. Pada saat pembagian kursi pimpinan DPR/MPR pun Gerindra lebih banyak mengalahkan. Penempatan Prabowo sebagai pentolan utama KMP memaksa dia untuk mengorbankan kepentingan partainya demi menjaga keutuhan KMP sehingga Gerindra harus rela hanya mendapat satu wakil ketua di DPR sementara PKS yang perolehan suaranya pada Pemilu 2014 jauh di bawah Gerindra, mendapat dua kursi wakil ketua yakni di DPR dan MPR.
Kini praktis KMP hanya tinggal Gerindra . Meski belum pernah ada pimpinan PKS yang menyatakan ingin bergabung dengan pemerintah, namun kunjungan politik ke istana yang dilakukan pimpinan teras PKS beberapa waktu lalu tetap menggerogoti eksistensi KMP. Saat ini KMP hanya dijadikan “rumah singgah” oleh kader-kader tertentu saja- baik PKS, Golkar, PPP maupun PAN, ketika ‘kehujanan’. Ketika kepentingan pribadinya terusik mereka membawa nama KMP. Ketika ingin mengegolkan kepentingan pribadi, mereka mengusung KMP. Namun ketika mendapat keuntungan, mereka seolah lupa dengan KMP.
Prabowo harus sadar bahwa gerbong KMP terlalu berat jika dihela sendirian oleh Gerindra. Kini saat yang tepat untuk mengumumkan secara terbuka pembubaran KMP. Dengan adanya pernyataan pembubaran KMP, maka Gerindra tidak lagi harus ikut memikul ‘dosa’ kader partai lain.
Jangan dengarkan ocehan satu-dua kader partai – baik Gerindra maupun lainnya, yang terus mencoba menghidupkan eksistensi KMP. Sebab di balik itu pasti tersembunyi kepentingan pribadi. Pernyataan Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid bahwa PKS akan tetap di KMP meski hanya tinggal berdua dengan Gerindra, jelas merujuk pada kepentingan pribadinya. Sebab mereka memang mendapat keuntungan dari KMP. Bukankah tanpa KMP mereka tidak mungkin bisa mendapat jabatan yang sekarang direngkuhnya? Jadi wajar saja mereka berdua terus berupaya untuk mempertahankan KMP.
Pernyataan Prabowo bahwa sekali berjanji dirinya akan terus konsisten menepati janjinya, menjadi ‘aneh’ jika diletakkan dalam konteks politik. Bukankah Partai Amanat Nasional (PAN) juga menandatangani janji untuk berkhidmat di KMP? Lantas mengapa PAN bisa begitu mudah mengingkarinya? Bisa jadi karena PAN merasa keberadaannya tidak lagi dibutuhkan oleh KMP, hanya diangap sebagai pelengkap. PAN merasa kehadirannya di KMP hanya dimanfaatkan untuk kepentingan partai tertentu sehingga kepentingan PAN terabaikan. Dalam situasi seperti itu, maka yang berlaku adalah kepentingan partainya, bukan ikrar kesetiaan dengan partai lain. Pernyataan pendiri PAN, Amien Rais, bahwa partainya tidak meninggalkan KMP, hanya berubah haluan dengan mendukung pemerintah, adalah permainan kata agar tidak meninggalkan sakit hati di kubu KMP sehingga jika sewaktu-waktu ada kepentingan darurat masih tetap bisa menggunakan bendera KMP.
Janji politik adalah janji yang diikat atas dasar kepentingan, bukan kasih sayang, apalagi kesucian agama. Jadi wajar saja ketika seorang politikus mengingkari janjinya manakala kepentingannya mustahil tercapai jika masih terikat pada janji itu. Tidak ada kawan ataupun lawan abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Tidak ada kebohongan yang tidak berdosa kecuali di ranah politik! Sebab politik bukan agama. Politik hanyalah cara (seni) untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Jika Prabowo tidak berani membubarkan KMP, maka Gerindra akan menjadi “kuda kurus” yang memikul banyak beban. Dan pada Pemilu 2019 mendatang Prabowo akan terduduk lesu sendirian memegangi selembar janji di bawah bendera KMP yang sudah terkoyak sambil menyaksikan pesta-pora PKS, Golkar dan yang lain.
Jenderal, ayo bubarkan KMP, sekarang! Kepentingan rakyat banyak jauh lebih penting dari sekedar janji politik. Anda tetap bisa menjadi oposisi yang kuat tanpa bantuan KMP.
Salam @yb
